Praperadilan Jilid II Roy Suryo Ditolak Hakim

Berikut ini isi petitum permohononan Roy Suryo, dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:
1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan TERSANGKA atas diri Pemohon untuk Pasal 32 ayat (1) - UU No. 1 Tahun 2024 sebagaimana yang diubah dari UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana yang diubah dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang "ITE" atas diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan:
Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/S-4/1899/XI/2025/Ditreskrimum/ Polda Metro Jaya tentang Penetapan Tersangka tertanggal 7 November 2025;
adalah TIDAK SAH oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum yakni dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 jo Pasal 184 ayat 1 KUHAP.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat didakwa dengan Pasal 32 ayat (1) - UU No. 1 Tahun 2024 sebagaimana yang diubah dari UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana yang diubah dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang "ITE";
4. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan:
Sprindik nomor: SP.Sidik/S1.1/3147/VII/2025/Ditreskrimum/ Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025;
Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/94/I/2026/Ditres-krimum/Polda Metro Jaya, tertanggal 15 Januari 2026;
Sprindik nomor: SP.Sidik/1043/III/2026/ Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026; adalah TIDAK SAH oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum yakni dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;



5. Menetapkan bahwa:
Sprindik nomor: SP.Sidik/S1.1/3147/VII/2025/ Ditreskrimum/ Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025;
Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/94/I/2026/Ditres-krimum/Polda Metro Jaya, tertanggal 15 Januari 2026;
Sprindik nomor: SP.Sidik/1043/III/2026/ Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026;
Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/S-4/1899/XI/2025/ Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tentang Penetapan Tersangka tertanggal 7 November 2025;
dan atau Surat Perintah dan atau dokumen lanjutan yang akan diterbitkan oleh Termohon berlandaskan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam butir a,b,c dan d tersebut di atas,
Dinyatakan: DIBATALKAN;
6. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Pemohon seperti keadaan semula -vide- pasal 82 ayat (3) huruf c - KUHAP;
7. Menyatakan Turut Termohon untuk tidak melanggar Pasal 163 ayat (1) huruf e KUHAP -vide- UU No. 20 Tahun 2025;
8. Menyatakan Turut Termohon patuh dan tunduk pada putusan a quo;
9. Membebankan ongkos perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
atau, apabila, Yth., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Hakim yang menerima dan memeriksa permohonan praperadilan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).