10 Tahun Arbitrase Laut China Selatan Tak Mempan, Saatnya Mulai Perundingan COC
Sabtu, 18 Juli 2026 - 19:15 WIB
loading...
Anggota South China Sea Council, Anak Agung Banyu Perwita mendorong negara-negara Asia Tenggara segera mempercepat perundingan COC di Laut China Selatan (LCS). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Anggota South China Sea Council, Anak Agung Banyu Perwita mendorong negara-negara kawasan Asia Tenggara segera mempercepat perundingan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan (LCS). Menurut Banyu Perwita, COC saat ini lebih dibutuhkan sebagai solusi terbaik kondisi LCS bagi negara di kawasan.
Sebab, satu dekade telah berlalu sejak putusan arbitrase LCS yang diajukan Filipina tak menunjukkan kondisi kawasan Asia Tenggara mengalami perbaikan. Banyu Perwita menuturkan, 10 tahun sejak putusan arbitrase diumumkan, ketegangan dan persaingan antarnegara justru meningkat.
Baca juga: Kritik Baru terhadap Putusan Arbitrase Laut China Selatan: Perspektif Realisme
Ditambah lagi, semakin seringnya insiden penegakan hukum di laut membuat situasi kawasan semakin kompleks.
"Dibandingkan terus memperdebatkan persoalan hukum yang telah berlangsung selama satu dekade, perhatian seharusnya lebih diarahkan pada percepatan perundingan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan, penyempurnaan mekanisme manajemen krisis kawasan, penguatan sentralitas ASEAN, serta pencegahan politisasi dan pembentukan blok-blok geopolitik dalam isu Laut China Selatan," tutur Banyu Perwita pada wartawan, Sabtu (18/7/2026).
Ia menegaskan, yang dibutuhkan negara ASEAN, khususnya Indonesia, terhadap LCS adalah adanya perdamaian dan stabilitas kawasan, jaminan keamanan jalur pelayaran internasional, serta kerja sama regional yang tetap jadi prioritas utama. Terlebih, stabilitas jangka panjang di Laut China Selatan tidak akan ditentukan oleh perdebatan sengketa masa lalu, melainkan kemampuan negara di kawasan membangun mekanisme tata kelola yang inklusif, lebih matang, dan berkelanjutan.
Baca juga: ASEAN Diminta Jaga Sentralitas di Tengah Tarik-Menarik Kepentingan Laut China Selatan
Bagi Jakarta, kata Banyu Perwita, LCS bukan hanya soal isu keamanan, tetapi juga jalur strategis perdagangan internasional, distribusi energi, serta integrasi ekonomi ASEAN. Kondisi itu membuat setiap peningkatan ketegangan di kawasan berpotensi mengganggu rantai pasok, mengurangi kepercayaan investor, dan melemahkan prospek pertumbuhan ekonomi.
Padahal, Indonesia dinilainya konsisten soal pentingnya sentralitas ASEAN dalam tata kelola kawasan. Banyu mengatakan, Indonesia terus mendorong persoalan keamanan regional diselesaikan melalui dialog dan kerja sama di dalam kerangka ASEAN.
Tujuannya, persaingan strategis eksternal tidak mengurangi ASEAN membentuk agenda keamanan kawasan. Banyu mengatakan, kepentingan utama Indonesia dan sebagian besar negara ASEAN adalah menjaga stabilitas kawasan, bukan memperpanjang polarisasi politik akibat sengketa yang telah berlangsung lama.
"Lingkungan regional yang damai dan stabil jauh lebih bermanfaat bagi kepentingan bersama ASEAN dibandingkan meningkatnya konfrontasi geopolitik," tegas Banyu.
Ia menyebut, negara-negara ASEAN bersama China terus melanjutkan pembahasan naskah COC. Termasuk soal mengenai mekanisme pengelolaan krisis. kerja sama maritim, dan pembangunan kepercayaan.
Dari perspektif tata kelola kawasan, COC membantu mengurangi risiko insiden di laut, memperkuat mekanisme komunikasi krisis, meningkatkan transparansi aktivitas maritim, serta menyediakan kerangka kelembagaan bagi pengelolaan sengketa.
Menurutnya, bagi Indonesia, dukungan terhadap perundingan COC tidak hanya selaras dengan kepentingan menjaga stabilitas kawasan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola keamanan regional yang dipimpin oleh ASEAN.
"Artinya, kemajuan dalam penyusunan COC akan membuka peluang bagi transformasi Laut China Selatan dari kawasan sengketa menjadi kawasan kerja sama," ujar Banyu Perwita.
Ia menambahkan, hanya melalui dialog, pembangunan aturan bersama, dan kerja sama yang saling menguntungkan, Laut China Selatan dapat berkembang menjadi kawasan yang mendukung konektivitas, kemakmuran bersama, dan perdamaian yang berkelanjutan. Ini lebih realistis dan dibutuhkan dibandingkan menjadi garis depan persaingan geopolitik yang semakin tajam.
"ASEAN dan China patut mentransformasikan kawasan Laut China Selatan dari 'arena kontestasi' menjadi 'arena kolaborasi'," tegas Banyu.
Sebab, satu dekade telah berlalu sejak putusan arbitrase LCS yang diajukan Filipina tak menunjukkan kondisi kawasan Asia Tenggara mengalami perbaikan. Banyu Perwita menuturkan, 10 tahun sejak putusan arbitrase diumumkan, ketegangan dan persaingan antarnegara justru meningkat.
Baca juga: Kritik Baru terhadap Putusan Arbitrase Laut China Selatan: Perspektif Realisme
Ditambah lagi, semakin seringnya insiden penegakan hukum di laut membuat situasi kawasan semakin kompleks.
"Dibandingkan terus memperdebatkan persoalan hukum yang telah berlangsung selama satu dekade, perhatian seharusnya lebih diarahkan pada percepatan perundingan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan, penyempurnaan mekanisme manajemen krisis kawasan, penguatan sentralitas ASEAN, serta pencegahan politisasi dan pembentukan blok-blok geopolitik dalam isu Laut China Selatan," tutur Banyu Perwita pada wartawan, Sabtu (18/7/2026).
Ia menegaskan, yang dibutuhkan negara ASEAN, khususnya Indonesia, terhadap LCS adalah adanya perdamaian dan stabilitas kawasan, jaminan keamanan jalur pelayaran internasional, serta kerja sama regional yang tetap jadi prioritas utama. Terlebih, stabilitas jangka panjang di Laut China Selatan tidak akan ditentukan oleh perdebatan sengketa masa lalu, melainkan kemampuan negara di kawasan membangun mekanisme tata kelola yang inklusif, lebih matang, dan berkelanjutan.
Baca juga: ASEAN Diminta Jaga Sentralitas di Tengah Tarik-Menarik Kepentingan Laut China Selatan
Bagi Jakarta, kata Banyu Perwita, LCS bukan hanya soal isu keamanan, tetapi juga jalur strategis perdagangan internasional, distribusi energi, serta integrasi ekonomi ASEAN. Kondisi itu membuat setiap peningkatan ketegangan di kawasan berpotensi mengganggu rantai pasok, mengurangi kepercayaan investor, dan melemahkan prospek pertumbuhan ekonomi.
Padahal, Indonesia dinilainya konsisten soal pentingnya sentralitas ASEAN dalam tata kelola kawasan. Banyu mengatakan, Indonesia terus mendorong persoalan keamanan regional diselesaikan melalui dialog dan kerja sama di dalam kerangka ASEAN.
Tujuannya, persaingan strategis eksternal tidak mengurangi ASEAN membentuk agenda keamanan kawasan. Banyu mengatakan, kepentingan utama Indonesia dan sebagian besar negara ASEAN adalah menjaga stabilitas kawasan, bukan memperpanjang polarisasi politik akibat sengketa yang telah berlangsung lama.
"Lingkungan regional yang damai dan stabil jauh lebih bermanfaat bagi kepentingan bersama ASEAN dibandingkan meningkatnya konfrontasi geopolitik," tegas Banyu.
Ia menyebut, negara-negara ASEAN bersama China terus melanjutkan pembahasan naskah COC. Termasuk soal mengenai mekanisme pengelolaan krisis. kerja sama maritim, dan pembangunan kepercayaan.
Dari perspektif tata kelola kawasan, COC membantu mengurangi risiko insiden di laut, memperkuat mekanisme komunikasi krisis, meningkatkan transparansi aktivitas maritim, serta menyediakan kerangka kelembagaan bagi pengelolaan sengketa.
Menurutnya, bagi Indonesia, dukungan terhadap perundingan COC tidak hanya selaras dengan kepentingan menjaga stabilitas kawasan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola keamanan regional yang dipimpin oleh ASEAN.
"Artinya, kemajuan dalam penyusunan COC akan membuka peluang bagi transformasi Laut China Selatan dari kawasan sengketa menjadi kawasan kerja sama," ujar Banyu Perwita.
Ia menambahkan, hanya melalui dialog, pembangunan aturan bersama, dan kerja sama yang saling menguntungkan, Laut China Selatan dapat berkembang menjadi kawasan yang mendukung konektivitas, kemakmuran bersama, dan perdamaian yang berkelanjutan. Ini lebih realistis dan dibutuhkan dibandingkan menjadi garis depan persaingan geopolitik yang semakin tajam.
"ASEAN dan China patut mentransformasikan kawasan Laut China Selatan dari 'arena kontestasi' menjadi 'arena kolaborasi'," tegas Banyu.
(shf)
Lihat Juga :
