Palapa di Pundak Sang Jenderal: Gajah Mada, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Siklus 7 Abad Nusantara
Jum'at, 17 Juli 2026 - 21:55 WIB
loading...
A
A
A
Tahun 2005 ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, dan tahun 2010 Presiden SBY melantiknya sebagai Wakil Menteri Pertahanan mendampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro hingga 2014. Periode ketika program modernisasi alutsista besar-besaran melalui Minimum Essential Force digulirkan untuk ketiga angkatan sekaligus.
Tahun 2019, Prabowo Subianto yang menjadi Menteri Pertahanan menariknya sebagai penasihat khusus. Dan pada 21 Oktober 2024, lingkaran itu menutup sempurna: Presiden Prabowo melantik kawan seangkatannya di AKABRI 1974 itu sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih.
Di titik inilah analogi Gajah Mada menemukan bentuknya yang paling utuh. Menteri Pertahanan, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, adalah pembantu presiden yang merumuskan kebijakan umum pertahanan — kebijakan yang menaungi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sekaligus.
Kalau Gajah Mada merajut Nusantara dengan memadukan pasukan darat dan armada laut Mpu Nala di bawah satu visi, Sjafrie hari ini mengemban tugas konstitusional mengonsolidasikan tiga matra dalam satu kebijakan pertahanan negara yang terpadu. Amanah itu dipertegas ketika Presiden Prabowo melantiknya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional pada 16 Desember 2024 melalui Keppres Nomor 87M Tahun 2024 — lembaga yang justru dibentuk untuk memikirkan pertahanan lintas matra, lintas kementerian, lintas komponen bangsa.
Ada satu detail yang menurut penulis paling menggambarkan cara berpikir orang ini: disertasi doktoralnya di Universitas Pertahanan tahun 2023 — yang ia pertahankan dengan predikat summa cum laude di usia tujuh puluh tahun — mengkaji kerja sama sipil-militer dalam kebijakan pertahanan negara. Seorang jenderal senior yang masih duduk menulis disertasi tentang bagaimana tentara dan rakyat sipil harus bahu-membahu menjaga republik.
Itu bukan sekadar gelar akademik; itu pernyataan sikap bahwa pertahanan negara adalah kerja seluruh bangsa, sebagaimana doktrin sistem pertahanan rakyat semesta yang kita anut. Dan pada Agustus 2025, negara menggenapi pengabdiannya dengan anugerah pangkat Jenderal Kehormatan bintang empat.
Penutup: Giliran Ketiga dalam Siklus Tujuh Abad
Muhammad Yamin pernah menulis bahwa Gajah Mada adalah lambang persatuan Indonesia jauh sebelum Indonesia lahir. Penulis ingin menambahkan: setiap generasi republik ini melahirkan orang-orang yang, sadar atau tidak, meneruskan sumpah yang diucapkan di paseban Majapahit tujuh abad silam.
Jika tesis siklus tujuh abad itu benar — Sriwijaya di abad ke-7, Majapahit di abad ke-14, dan Indonesia di abad ke-21 — maka generasi kita hidup persis di ambang giliran ketiga. Sriwijaya besar karena armadanya, Majapahit jaya karena Gajah Mada dan Mpu Nala memadukan kekuatan darat dan lautnya. Kebangkitan ketiga pun tidak akan datang dari langit; ia harus dirajut dengan cara yang sama: pertahanan yang kokoh dan terkonsolidasi di darat, di laut, dan — inilah yang tidak dimiliki dua pendahulunya — di udara.
Sejarah seakan menitipkan babak ketiganya kepada mereka yang hari ini memegang amanah itu. Mereka bukan dewa. Gajah Mada punya Bubat, dan tak ada anak zaman yang steril dari kontroversi zamannya. Tetapi ukuran seorang abdi negara bukanlah kesempurnaan pribadinya, melainkan konsistensi pengabdiannya pada gagasan yang lebih besar dari dirinya.
Sjafrie Sjamsoeddin masuk pendidikan militer di usia sembilan belas tahun dan hari ini, di usia tujuh puluh tiga, masih memikul pertahanan republik. Lima puluh lima tahun tanpa jeda: dari komandan peleton Baret Merah, pengawal presiden, panglima ibu kota, hingga menteri yang mengonsolidasikan darat, laut, dan udara dalam satu genggaman kebijakan.
Pesan yang dituliskan Presiden Prabowo saat serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan pada Oktober 2024 terdengar seperti gema Sumpah Palapa yang diterjemahkan ke bahasa zaman ini: pertahankan Tanah Air dengan segala kekuatan yang dimiliki, sampai napas yang terakhir.
Palapa itu belum selesai — dan memang tidak akan pernah selesai, karena menjaga persatuan bangsa kepulauan terbesar di dunia adalah pekerjaan setiap generasi. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan sumpah itu selalu ada yang memikul. Hari ini, salah satu pundak yang memikulnya adalah pundak seorang anak kolong dari Makassar.
Tahun 2019, Prabowo Subianto yang menjadi Menteri Pertahanan menariknya sebagai penasihat khusus. Dan pada 21 Oktober 2024, lingkaran itu menutup sempurna: Presiden Prabowo melantik kawan seangkatannya di AKABRI 1974 itu sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih.
Di titik inilah analogi Gajah Mada menemukan bentuknya yang paling utuh. Menteri Pertahanan, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, adalah pembantu presiden yang merumuskan kebijakan umum pertahanan — kebijakan yang menaungi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sekaligus.
Kalau Gajah Mada merajut Nusantara dengan memadukan pasukan darat dan armada laut Mpu Nala di bawah satu visi, Sjafrie hari ini mengemban tugas konstitusional mengonsolidasikan tiga matra dalam satu kebijakan pertahanan negara yang terpadu. Amanah itu dipertegas ketika Presiden Prabowo melantiknya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional pada 16 Desember 2024 melalui Keppres Nomor 87M Tahun 2024 — lembaga yang justru dibentuk untuk memikirkan pertahanan lintas matra, lintas kementerian, lintas komponen bangsa.
Ada satu detail yang menurut penulis paling menggambarkan cara berpikir orang ini: disertasi doktoralnya di Universitas Pertahanan tahun 2023 — yang ia pertahankan dengan predikat summa cum laude di usia tujuh puluh tahun — mengkaji kerja sama sipil-militer dalam kebijakan pertahanan negara. Seorang jenderal senior yang masih duduk menulis disertasi tentang bagaimana tentara dan rakyat sipil harus bahu-membahu menjaga republik.
Itu bukan sekadar gelar akademik; itu pernyataan sikap bahwa pertahanan negara adalah kerja seluruh bangsa, sebagaimana doktrin sistem pertahanan rakyat semesta yang kita anut. Dan pada Agustus 2025, negara menggenapi pengabdiannya dengan anugerah pangkat Jenderal Kehormatan bintang empat.
Penutup: Giliran Ketiga dalam Siklus Tujuh Abad
Muhammad Yamin pernah menulis bahwa Gajah Mada adalah lambang persatuan Indonesia jauh sebelum Indonesia lahir. Penulis ingin menambahkan: setiap generasi republik ini melahirkan orang-orang yang, sadar atau tidak, meneruskan sumpah yang diucapkan di paseban Majapahit tujuh abad silam.
Jika tesis siklus tujuh abad itu benar — Sriwijaya di abad ke-7, Majapahit di abad ke-14, dan Indonesia di abad ke-21 — maka generasi kita hidup persis di ambang giliran ketiga. Sriwijaya besar karena armadanya, Majapahit jaya karena Gajah Mada dan Mpu Nala memadukan kekuatan darat dan lautnya. Kebangkitan ketiga pun tidak akan datang dari langit; ia harus dirajut dengan cara yang sama: pertahanan yang kokoh dan terkonsolidasi di darat, di laut, dan — inilah yang tidak dimiliki dua pendahulunya — di udara.
Sejarah seakan menitipkan babak ketiganya kepada mereka yang hari ini memegang amanah itu. Mereka bukan dewa. Gajah Mada punya Bubat, dan tak ada anak zaman yang steril dari kontroversi zamannya. Tetapi ukuran seorang abdi negara bukanlah kesempurnaan pribadinya, melainkan konsistensi pengabdiannya pada gagasan yang lebih besar dari dirinya.
Sjafrie Sjamsoeddin masuk pendidikan militer di usia sembilan belas tahun dan hari ini, di usia tujuh puluh tiga, masih memikul pertahanan republik. Lima puluh lima tahun tanpa jeda: dari komandan peleton Baret Merah, pengawal presiden, panglima ibu kota, hingga menteri yang mengonsolidasikan darat, laut, dan udara dalam satu genggaman kebijakan.
Pesan yang dituliskan Presiden Prabowo saat serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan pada Oktober 2024 terdengar seperti gema Sumpah Palapa yang diterjemahkan ke bahasa zaman ini: pertahankan Tanah Air dengan segala kekuatan yang dimiliki, sampai napas yang terakhir.
Palapa itu belum selesai — dan memang tidak akan pernah selesai, karena menjaga persatuan bangsa kepulauan terbesar di dunia adalah pekerjaan setiap generasi. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan sumpah itu selalu ada yang memikul. Hari ini, salah satu pundak yang memikulnya adalah pundak seorang anak kolong dari Makassar.
(poe)
Lihat Juga :
