Palapa di Pundak Sang Jenderal: Gajah Mada, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Siklus 7 Abad Nusantara

M. Zikri Neva Nugraha, S.H., M.H.
Wakil Bendahara Umum PB HMI
Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

ADA satu kalimat tua yang sampai hari ini masih menggetarkan siapa pun yang membacanya. Kalimat itu terekam dalam kitab Pararaton, diucapkan seorang mahapatih di hadapan para pembesar istana Majapahit sekitar tahun 1334 Masehi: "Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa."

Jika Nusantara telah takluk, barulah aku akan menikmati palapa. Begitu kira-kira maknanya. Gajah Mada bersumpah menahan diri dari segala kesenangan duniawi sebelum satu pekerjaan besar selesai: menyatukan kepulauan yang terserak dari Sumatra sampai kawasan timur di bawah satu panji.

Hampir tujuh abad kemudian, di sebuah upacara di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2024, seorang jenderal purnawirawan berusia 72 tahun mengucap sumpah jabatan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Namanya Sjafrie Sjamsoeddin. Dan penulis kira, tidak berlebihan jika kita membaca perjalanan hidupnya dengan kaca mata yang sama: kaca mata Gajah Mada.

Ada satu tesis dalam khazanah historiografi kita yang layak direnungkan di sini, tesis yang kerap disebut sebagai siklus tujuh abad kebangkitan Nusantara. Bacaannya sederhana namun menggugah: pada abad ke-7 Masehi, Sriwijaya bangkit dari Sumatra menjadi imperium maritim yang menguasai jalur perdagangan dunia di Selat Malaka, dengan Nalanda-nya sendiri di Muara Jambi dan armada yang disegani dari Tiongkok sampai India.

Tujuh abad berikutnya, pada abad ke-14, giliran Majapahit yang mencapai puncak zaman keemasan di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dan kini, tujuh abad setelah Majapahit, kita berdiri di abad ke-21 — abad yang oleh banyak pemimpin bangsa diyakini sebagai giliran ketiga: momentum kebangkitan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, tepat seabad kemerdekaannya.

Tesis siklus ini tentu bukan hukum besi sejarah; ia lebih merupakan cermin. Tetapi cermin itu memantulkan satu pesan yang sulit dibantah: setiap kebangkitan Nusantara selalu ditopang dua hal yang sama — kekuatan pertahanan yang terkonsolidasi dan gagasan persatuan yang dipikul orang-orang yang tepat.

Bekel yang Menyelamatkan Raja
Mari mundur dulu ke abad ke-14, karena di sinilah cerita ini harus dimulai. Gajah Mada bukan anak bangsawan. Pararaton tidak mencatat silsilah agungnya; ia muncul dalam sejarah sebagai seorang bekel, perwira rendahan dalam pasukan Bhayangkara, satuan pengawal pribadi raja Majapahit. Karier orang ini dibangun dari lumpur, bukan diwariskan dari singgasana.

Titik baliknya terjadi sekitar tahun 1319, ketika Ra Kuti, salah satu dari Dharmaputra Winehsuka, memberontak dan menguasai ibu kota. Raja Jayanegara terancam nyawanya. Dalam situasi yang nyaris tanpa harapan itu, Gajah Mada muda mengambil keputusan yang menentukan arah sejarah: ia menyelundupkan raja keluar istana, menyembunyikannya di Desa Badander, lalu kembali ke ibu kota sendirian untuk mengukur kekuatan lawan.

Ia menyebarkan kabar bahwa raja telah wafat, membaca reaksi para pembesar, memilah mana yang setia dan mana yang berkhianat, kemudian menggalang kekuatan untuk menumpas Ra Kuti. Pemberontakan padam. Raja kembali bertakhta. Dan seorang bekel naik pangkat.

Perhatikan baik-baik pola ini, karena ia akan berulang: kecerdasan intelijen, kesetiaan pada pemimpin negara, dan keberanian mengambil risiko di saat genting. Tiga hal itulah modal Gajah Mada, bukan darah biru.

Dari Bhayangkara, ia diangkat menjadi Patih Kahuripan sekitar 1321, lalu Patih Daha sekitar 1322. Ketika pemberontakan Sadeng dan Keta meletus tahun 1331 di masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi, lagi-lagi Gajah Mada yang tampil memadamkannya, bahkan di tengah intrik para pejabat istana yang iri kepadanya.

Sesudah Sadeng takluk, Tribhuwana mengangkatnya sebagai Mahapatih Amangkubhumi, jabatan tertinggi setelah raja. Di momen pelantikan itulah Sumpah Palapa diucapkan, dan konon sebagian pembesar istana justru menertawakannya. Mereka menganggap sumpah itu terlalu muluk. Sejarah kemudian membungkam tawa mereka.

Nusantara yang Dirajut dengan Layar dan Tombak
Yang sering dilupakan orang: proyek Nusantara Gajah Mada bukan sekadar penaklukan darat. Majapahit adalah imperium maritim, dan Gajah Mada memahami betul bahwa menyatukan kepulauan berarti menguasai laut. Bersama Laksamana Mpu Nala, panglima armada Majapahit yang namanya kini diabadikan sebagai nama KRI, ia membangun kekuatan laut yang mampu memproyeksikan kekuasaan lintas pulau — sesuatu yang pada zamannya setara dengan membangun angkatan bersenjata multi-matra.

Ekspedisi demi ekspedisi digelar. Tahun 1343, pasukan Majapahit di bawah Gajah Mada dan Arya Damar menaklukkan Bali. Menyusul kemudian Dompo di Sumbawa yang ditundukkan Mpu Nala sekitar 1357. Kitab Nagarakretagama yang digubah Mpu Prapanca pada 1365 mencatat lebih dari sembilan puluh wilayah yang mengakui kedaulatan Majapahit, membentang dari Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga kawasan yang kini masuk Papua Barat.

Di masa Raja Hayam Wuruk yang naik takhta pada 1350, dengan Gajah Mada tetap sebagai mahapatihnya, Majapahit mencapai puncak zaman keemasan: pelabuhan-pelabuhannya ramai, hukum ditegakkan lewat kitab Kutaramanawa, dan hubungan diplomatik terjalin sampai ke Tiongkok, Champa, Kamboja, dan Siam melalui politik yang dikenal sebagai mitreka satata — persahabatan atas dasar kesetaraan.

Tentu, sejarah yang jujur tidak boleh berhenti pada kemegahan. Tahun 1357, tragedi Perang Bubat pecah: rombongan Kerajaan Sunda yang datang untuk pernikahan agung justru tumpas di lapangan Bubat, dan Gajah Mada dianggap paling bertanggung jawab. Ia tersisih dari pusat kekuasaan, lalu wafat sekitar tahun 1364.

Konon, saking besarnya peran satu orang ini, Hayam Wuruk sampai kesulitan mencari penggantinya — jabatan mahapatih akhirnya dipecah kepada beberapa pejabat sekaligus. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup mengisi sepatu Gajah Mada seorang diri. Tapi justru di situlah letak pelajaran terbesarnya.

Gajah Mada bukan manusia tanpa cela; ia manusia dengan gagasan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Gagasan itu — Nusantara sebagai satu kesatuan — hidup jauh lebih panjang dari jasadnya. Lima ratus tahun lebih kemudian, para pendiri Republik memungut kembali gagasan itu: Muhammad Yamin menulis buku tentang Gajah Mada dan menjadikannya inspirasi persatuan Indonesia, Deklarasi Djuanda 1957 menegaskan laut sebagai perekat dan bukan pemisah pulau-pulau kita, dan doktrin Wawasan Nusantara resmi menjadi cara pandang geopolitik bangsa ini. Bahkan satelit komunikasi pertama Indonesia tahun 1976 dinamai Palapa — diambil langsung dari sumpah sang mahapatih.

Anak Kolong dari Makassar
Sekarang mari melompat ke tahun 1952, ke Makassar, Sulawesi Selatan. Di kota itu, pada 30 Oktober, lahir anak keenam dari sebelas bersaudara pasangan Letkol TNI (Purn.) Sjamsoeddin Koernia dan Hamdana. Anak kolong, anak tangsi, besar dalam disiplin keluarga tentara.

Namanya Sjafrie Sjamsoeddin. Tahun 1971, di usia belum genap sembilan belas tahun, ia masuk AKABRI — dan lulus tahun 1974 sebagai lulusan terbaik angkatannya, seangkatan dengan dua nama yang kelak sama-sama menorehkan sejarah: Prabowo Subianto dan Ryamizard Ryacudu.

Sebagaimana Gajah Mada memulai dari bekel Bhayangkara, Sjafrie memulai dari bawah: Komandan Peleton Grup I Kopassandha, cikal bakal Kopassus, korps Baret Merah. Lalu Komandan Kompi II Grup I (1977–1980), Perwira Intelijen Grup I (1980–1981), Wakil Komandan Batalyon, Komandan Batalyon I Grup I, sampai Wakil Asisten Operasi Komandan Kopassus (1991–1993). Hampir dua dekade penuh ia habiskan di pasukan elite, ditempa penugasan operasi di berbagai medan yang paling keras, termasuk sebagai Satgas Kopassus di Timor Timur pada 1990.

Dan di sinilah paralel sejarah itu menjadi nyaris sempurna: sebagaimana Gajah Mada dipercaya menjadi pengawal raja dalam pasukan Bhayangkara, Sjafrie dipercaya negara sebagai Komandan Grup A Paspampres sekaligus pengawal pribadi Presiden Soeharto.

Ia mendampingi kepala negara dalam kunjungan ke puluhan negara — Amerika Serikat, Jepang, Korea, Spanyol, Timur Tengah, India, sampai Bosnia dan Kroasia di tengah kecamuk perang Balkan tahun 1995. Posisi pengawal pemimpin tertinggi hanya diberikan kepada prajurit dengan kombinasi langka: kecakapan tempur, ketajaman intelijen, dan kesetiaan yang teruji.

Bhayangkara abad ke-14 dan Paspampres abad ke-20 adalah dua nama untuk satu amanah yang sama.
Kariernya kemudian menanjak cepat: Danrem 061/Suryakencana Bogor pada awal 1995, Kepala Staf Garnisun I Ibu Kota pada Februari 1996 dengan pangkat brigadir jenderal, lalu Kepala Staf Kodam Jaya pada Agustus 1996 — menggantikan Mayjen Susilo Bambang Yudhoyono. Setahun kemudian, 1997, ia dilantik sebagai Panglima Kodam Jaya, memikul keamanan ibu kota negara, menggantikan Sutiyoso yang terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta.

Lalu datanglah tahun 1998, tahun paling gelap dalam sejarah ibu kota modern. Sebagai Pangdam Jaya, Sjafrie berdiri persis di pusat badai: krisis moneter, gelombang demonstrasi, kerusuhan Mei yang membakar Jakarta. Namanya sempat diterpa berbagai tuduhan dari peristiwa-peristiwa masa itu.

Sejarah mencatat dengan adil dua hal sekaligus: bahwa tuduhan-tuduhan itu ada, dan bahwa ia tidak pernah terbukti bersalah serta dibebaskan oleh otoritas yang berwenang. Sebagai orang hukum, penulis memegang teguh asas praduga tak bersalah — dan sejarah membuktikan negara terus memercayainya dengan amanah yang justru semakin besar. Gajah Mada punya Bubat-nya; Sjafrie punya 1998-nya. Keduanya melewati badai, dan keduanya tetap berdiri.

Mengonsolidasikan Tiga Matra
Selepas dinas kewilayahan, pengabdian Sjafrie bergeser ke ranah strategis: Asisten Teritorial Kasum TNI (1998), Staf Ahli Polhukam Panglima TNI, Koordinator Staf Ahli Panglima TNI (2001), lalu Kepala Pusat Penerangan TNI (2002) — juru bicara institusi TNI secara keseluruhan, bukan lagi satu angkatan. Perhatikan pergeserannya: dari perwira Angkatan Darat menjadi pejabat yang bekerja untuk TNI sebagai satu kesatuan darat, laut, dan udara.

Tahun 2005 ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, dan tahun 2010 Presiden SBY melantiknya sebagai Wakil Menteri Pertahanan mendampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro hingga 2014. Periode ketika program modernisasi alutsista besar-besaran melalui Minimum Essential Force digulirkan untuk ketiga angkatan sekaligus.

Tahun 2019, Prabowo Subianto yang menjadi Menteri Pertahanan menariknya sebagai penasihat khusus. Dan pada 21 Oktober 2024, lingkaran itu menutup sempurna: Presiden Prabowo melantik kawan seangkatannya di AKABRI 1974 itu sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih.

Di titik inilah analogi Gajah Mada menemukan bentuknya yang paling utuh. Menteri Pertahanan, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, adalah pembantu presiden yang merumuskan kebijakan umum pertahanan — kebijakan yang menaungi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sekaligus.

Kalau Gajah Mada merajut Nusantara dengan memadukan pasukan darat dan armada laut Mpu Nala di bawah satu visi, Sjafrie hari ini mengemban tugas konstitusional mengonsolidasikan tiga matra dalam satu kebijakan pertahanan negara yang terpadu. Amanah itu dipertegas ketika Presiden Prabowo melantiknya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional pada 16 Desember 2024 melalui Keppres Nomor 87M Tahun 2024 — lembaga yang justru dibentuk untuk memikirkan pertahanan lintas matra, lintas kementerian, lintas komponen bangsa.

Ada satu detail yang menurut penulis paling menggambarkan cara berpikir orang ini: disertasi doktoralnya di Universitas Pertahanan tahun 2023 — yang ia pertahankan dengan predikat summa cum laude di usia tujuh puluh tahun — mengkaji kerja sama sipil-militer dalam kebijakan pertahanan negara. Seorang jenderal senior yang masih duduk menulis disertasi tentang bagaimana tentara dan rakyat sipil harus bahu-membahu menjaga republik.

Itu bukan sekadar gelar akademik; itu pernyataan sikap bahwa pertahanan negara adalah kerja seluruh bangsa, sebagaimana doktrin sistem pertahanan rakyat semesta yang kita anut. Dan pada Agustus 2025, negara menggenapi pengabdiannya dengan anugerah pangkat Jenderal Kehormatan bintang empat.

Penutup: Giliran Ketiga dalam Siklus Tujuh Abad
Muhammad Yamin pernah menulis bahwa Gajah Mada adalah lambang persatuan Indonesia jauh sebelum Indonesia lahir. Penulis ingin menambahkan: setiap generasi republik ini melahirkan orang-orang yang, sadar atau tidak, meneruskan sumpah yang diucapkan di paseban Majapahit tujuh abad silam.

Jika tesis siklus tujuh abad itu benar — Sriwijaya di abad ke-7, Majapahit di abad ke-14, dan Indonesia di abad ke-21 — maka generasi kita hidup persis di ambang giliran ketiga. Sriwijaya besar karena armadanya, Majapahit jaya karena Gajah Mada dan Mpu Nala memadukan kekuatan darat dan lautnya. Kebangkitan ketiga pun tidak akan datang dari langit; ia harus dirajut dengan cara yang sama: pertahanan yang kokoh dan terkonsolidasi di darat, di laut, dan — inilah yang tidak dimiliki dua pendahulunya — di udara.

Sejarah seakan menitipkan babak ketiganya kepada mereka yang hari ini memegang amanah itu. Mereka bukan dewa. Gajah Mada punya Bubat, dan tak ada anak zaman yang steril dari kontroversi zamannya. Tetapi ukuran seorang abdi negara bukanlah kesempurnaan pribadinya, melainkan konsistensi pengabdiannya pada gagasan yang lebih besar dari dirinya.

Sjafrie Sjamsoeddin masuk pendidikan militer di usia sembilan belas tahun dan hari ini, di usia tujuh puluh tiga, masih memikul pertahanan republik. Lima puluh lima tahun tanpa jeda: dari komandan peleton Baret Merah, pengawal presiden, panglima ibu kota, hingga menteri yang mengonsolidasikan darat, laut, dan udara dalam satu genggaman kebijakan.

Pesan yang dituliskan Presiden Prabowo saat serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan pada Oktober 2024 terdengar seperti gema Sumpah Palapa yang diterjemahkan ke bahasa zaman ini: pertahankan Tanah Air dengan segala kekuatan yang dimiliki, sampai napas yang terakhir.

Palapa itu belum selesai — dan memang tidak akan pernah selesai, karena menjaga persatuan bangsa kepulauan terbesar di dunia adalah pekerjaan setiap generasi. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan sumpah itu selalu ada yang memikul. Hari ini, salah satu pundak yang memikulnya adalah pundak seorang anak kolong dari Makassar.