Ekonomi Piala Dunia dan Problem Institusi di Indonesia

Umar Idris
Alumni Pascasarjana FEB Universitas Indonesia
Pegiat media di Indonesian Institute of Journalism

PIALA Dunia 2026 tinggal menyisakan partai puncak. Spanyol dan Argentina akan memperebutkan siapa yang terbaik di dunia di laga final yang digelar di New Jersey pada 20 Juli mendatang. Miliaran pasang mata dari seluruh dunia tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tiga negara yang untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah bersama turnamen sepak bola terbesar di planet ini.

Di tengah hiruk pikuk itu, Presiden Prabowo Subianto justru menyampaikan kegelisahan yang berbeda. Saat meluncurkan program biodiesel B50 di Karawang, Jawa Barat, awal Juli lalu, Prabowo blak-blakan mengaku belum puas dengan capaian sepak bola nasional. Ia mengatakan Indonesia sudah mampu memproduksi bahan bakar nabati generasi terbaru, tetapi belum juga mampu mengantarkan Tim Nasional ke putaran final Piala Dunia.

Presiden bahkan secara terbuka menagih pertanggungjawaban Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan meminta Purbaya Yudhi Sadewa memikirkan dukungan anggaran yang diperlukan. Pesan itu sederhana namun tajam: sepak bola bukan sekadar hiburan, melainkan diarahkan menjadi program pembangunan nasional.

Keresahan presiden ini layak menjadi pintu masuk untuk membedah persoalan yang lebih struktural, yaitu bagaimana institusi olahraga bekerja, seberapa besar nilai sosial-ekonomi yang sesungguhnya dipertaruhkan sebuah bangsa ketika berbicara soal sepak bola. Serta mengapa Indonesia dengan basis penggemar terbesar di dunia tetap kesulitan menembus panggung dunia.

Nilai ekonomi Piala Dunia memang fantastis di atas kertas. Laporan FIFA World Cup 2026 ‘Socioeconomic Impact Analysis’ yang disusun bersama Organisasi Perdagangan Dunia dan lembaga riset OpenEconomics memproyeksikan turnamen ini memutar ekonomi global hingga USD80,1 miliar, menyumbang hampir USD41 miliar terhadap PDB dunia, dan menciptakan sekitar 824.000 lapangan kerja baru.

Amerika Serikat, sebagai penyelenggara mayoritas pertandingan, diperkirakan menikmati tambahan PDB sekitar USD17 miliar dan ratusan ribu lapangan kerja baru. FIFA sendiri diproyeksikan meraup pendapatan sekitar USD8,9 miliar dari Piala Dunia kali ini, jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Namun angka-angka besar itu perlu dibaca dengan hati-hati. Sejumlah ekonom yang menekuni event olahraga, salah satunya Victor Matheson dari Holy Cross University, AS, mengingatkan bahwa dampak ekonomi Piala Dunia sering kali dilebih-lebihkan oleh tuan rumah Piala Dunia. Padahal uang tiket senilai ratusan dolar sebagian besar mengalir ke kantong FIFA, bukan berputar di ekonomi lokal.

Simon Rottenberg (1956) dalam Journal of Political Economy menambahkan konsep "uncertainty of outcome hypothesis", yang menyatakan nilai ekonomi sebuah kompetisi ditentukan oleh ketidakpastian hasil pertandingan; semakin kompetitif dan tidak terprediksi sebuah liga, semakin tinggi pula minat penonton dan nilai komersialnya. Prinsip ini menjelaskan mengapa liga-liga Eropa yang kompetitif seperti Liga Primer Inggris mampu menjual hak siar ke ratusan negara, sementara liga dengan dominasi segelintir klub cenderung kehilangan daya tarik jangka panjang.

Selain itu, ada konsep multiplier effect yang sering dipakai untuk memproyeksikan dampak event olahraga besar, yaitu asumsi bahwa setiap dolar yang dibelanjakan penonton akan berputar beberapa kali di perekonomian lokal lewat hotel, restoran, dan transportasi. Namun studi University of Toronto bahkan mencatat 12 dari 14 edisi Piala Dunia terakhir justru menghasilkan kerugian ekonomi neto bagi tuan rumah jika seluruh biaya infrastruktur dihitung.

Kerangka teori inilah yang semestinya menjadi pengingat bahwa nilai ekonomi sepak bola tidak datang otomatis dari sekadar menggelar turnamen besar atau mendatangkan pemain bintang, melainkan dari struktur kompetisi, tata kelola liga, dan konsistensi institusi yang menopangnya dalam jangka panjang.

Potensi dan Problem Institusi Indonesia
Bagaimana dengan Indonesia? Potensinya sebenarnya sangat besar. Survei Nielsen Sports pernah mencatat lebih dari 60% masyarakat Indonesia, atau sekitar 160-190 juta jiwa, memiliki minat tinggi terhadap sepak bola, menjadikan Indonesia salah satu pasar penggemar terbesar di dunia.

Kajian BRI Research Institute mencatat Liga 1 musim 2024/2025 menciptakan perputaran ekonomi sekitar Rp10,42 triliun, nilai tambah ekonomi Rp5,93 triliun, dan sekitar 45 ribu lapangan kerja. Namun angka itu masih sangat kecil dibandingkan skala industri sepak bola Eropa yang mencapai ratusan triliun rupiah. Kesenjangan antara antusiasme publik yang masif dengan nilai ekonomi yang berhasil dimonetisasi inilah yang menjadi inti persoalan sepak bola nasional.

Di titik ini, kerangka berpikir ekonom Daron Acemoglu tentang institusi menjadi sangat relevan. Dalam karya klasiknya bersama James Robinson, "Why Nations Fail", Acemoglu membedakan institusi inklusif dan institusi ekstraktif. Institusi inklusif memberi ruang partisipasi luas, aturan main yang adil, dan insentif bagi siapa saja untuk berinovasi dan berinvestasi jangka panjang.

Institusi ekstraktif justru memusatkan kekuasaan dan manfaat ekonomi pada segelintir elite, menciptakan aturan yang tidak pasti, dan meredam insentif masyarakat luas untuk berpartisipasi secara produktif. Argumen inti Acemoglu adalah kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh kualitas institusinya, bukan oleh sumber daya alam, geografi, atau bahkan bakat individu warganya.

Kerangka ini bisa dipinjam untuk membaca persoalan sepak bola Indonesia. Berbagai kajian tata kelola menunjukkan liga domestik masih dibayangi ketidakpastian jadwal kompetisi, konflik kepentingan di tubuh federasi, kualitas wasit yang kerap dipersoalkan, tunggakan gaji pemain, hingga klub yang kolaps di tengah musim karena manajemen keuangan yang buruk.

Pola-pola ini adalah ciri khas institusi ekstraktif dalam olahraga, yaitu aturan main yang tidak konsisten, akuntabilitas yang lemah, dan manfaat ekonomi yang tidak mengalir merata ke pembinaan usia muda maupun infrastruktur dasar. Ketika institusi semacam ini bertahan lama, hasilnya bukan hanya minimnya prestasi tim nasional, tetapi juga potensi ekonomi raksasa dari basis penggemar terbesar dunia yang gagal dikonversi menjadi nilai industri yang berkelanjutan.

Bandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan, dua negara Asia yang nyaris selalu hadir di Piala Dunia. Jepang membangun fondasinya lewat J-League yang didirikan tahun 1993 dengan mewajibkan setiap klub peserta memiliki tim pembinaan usia muda sebagai syarat lisensi. Federasi Sepak Bola Jepang menautkan pembinaan akar rumput dengan institusi pendidikan, membangun kompetisi antarsekolah yang kompetitif, sekaligus merancang visi jangka panjang seratus tahun untuk mencapai seratus klub profesional pada 2092.

Ketika liga sempat mengalami penurunan penonton pada akhir 1990-an, manajemen tidak mengambil jalan pintas, melainkan memperbaiki tata kelola dan memperkuat basis suporter lokal setiap klub. Hasilnya adalah ekosistem yang inklusif, di mana klub, sekolah, federasi, dan pemerintah daerah berbagi peran secara jelas dan konsisten, bukan bergantung pada kepentingan segelintir pengurus.

Korea Selatan menempuh jalan yang tidak jauh berbeda. KFA membangun jenjang kompetisi usia dini secara sistematis dan menautkan pembinaan pemain dengan liga profesional K-League serta jaringan sekolah dan universitas.

Konsistensi regulasi, transparansi keuangan klub, dan tata kelola kompetisi yang terjadwal pasti menjadi fondasi yang memungkinkan kedua negara ini mempertahankan daya saing di level Asia sekaligus rutin lolos ke putaran final Piala Dunia, bahkan ketika kualitas individu pemain mereka tidak selalu di atas rata-rata dunia. Dengan kata lain, keunggulan Jepang dan Korea Selatan bukan semata soal talenta, melainkan soal desain institusi yang memberi insentif jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan sepak bola untuk berpartisipasi secara produktif.

Pelajaran bagi Indonesia sudah cukup terang. Jalan pintas naturalisasi pemain diaspora memang bisa mendongkrak peluang jangka pendek, sebagaimana pernah ditempuh Jepang pada akhir 1980-an sebelum akhirnya mereka sadar strategi itu tidak cukup untuk mencapai Piala Dunia.

Namun tanpa reformasi institusi yang mendasar, seperti kepastian kalender kompetisi, transparansi keuangan klub dan federasi, independensi pengawasan wasit, serta kewajiban pembinaan usia muda yang terukur, potensi ekonomi sepak bola nasional akan terus terjebak sebagai potensi di atas kertas.

Pengurus PSSI memang telah menempuh sejumlah langkah, mulai dari pengembangan akademi, kerja sama dengan federasi Jepang, hingga pemanfaatan pemain diaspora. Tetapi langkah-langkah itu perlu dikawal dengan komitmen kelembagaan yang konsisten lintas kepengurusan, bukan sekadar proyek jangka pendek yang berhenti ketika rezim kepengurusan berganti.

Secara lebih konkret, setidaknya ada tiga agenda institusional yang bisa segera dikerjakan. Pertama, memisahkan secara tegas fungsi regulator dan operator kompetisi, sehingga PSSI sebagai federasi tidak lagi memiliki konflik kepentingan dengan pemilik klub atau pengelola liga, mengikuti model yang lebih transparan seperti Jepang maupun Inggris.

Kedua, mewajibkan klub peserta liga profesional memiliki akademi usia dini berstandar dan lolos verifikasi lisensi berkala, bukan sekadar formalitas administratif, agar suplai pemain muda berkualitas tidak lagi bergantung pada jalan pintas naturalisasi.

Ketiga, membangun sistem tata kelola keuangan klub yang transparan dan diaudit independen, dengan sanksi tegas seperti pengurangan poin bagi klub yang menunggak gaji pemain, sebagaimana lazim diterapkan di liga-liga top Eropa. Ketiga agenda ini tidak memerlukan anggaran sebesar biaya menaturalisasi pemain atau mendatangkan pelatih kelas dunia, tetapi menuntut kemauan politik untuk membenahi aturan main secara konsisten dan tidak berubah setiap kali kepengurusan berganti.

Keresahan Presiden Prabowo semestinya diterjemahkan bukan hanya sebagai dorongan emosional menjelang siklus kualifikasi berikutnya, melainkan sebagai momentum untuk mendesain ulang institusi sepak bola nasional secara inklusif. Dukungan anggaran negara yang disinggung presiden akan sia-sia jika disalurkan ke dalam sistem yang masih ekstraktif.

Sebaliknya, jika tata kelola liga, federasi, dan pembinaan usia dini dibenahi mengikuti prinsip institusi inklusif ala Acemoglu, sebagaimana dibuktikan Jepang dan Korea Selatan, maka bukan tidak mungkin dalam satu atau dua siklus Piala Dunia mendatang, tim nasional Indonesia bisa merumput di lapangan hijau Piala Dunia. Pada saat itu terjadi Indonesia sekaligus dapat mengonversi jutaan penggemarnya menjadi kekuatan ekonomi olahraga yang nyata.