Libatkan Mahasiswa saat Kunker, Gibran Dinilai Perkuat Dialog dan Partisipasi Publik

"Untuk mengatasi kesenjangan informasi, metode seperti ini bisa menjadi solusi agar mahasiswa juga mendapat informasi dari sisi upaya pemerintah dalam kebijakan pengelolaan lahan di Papua," kata Kristian.

Menurutnya, mahasiswa perlu mendapatkan kesempatan melihat langsung kondisi di lapangan agar dapat memperoleh informasi yang lebih utuh dan berimbang. Dengan begitu, penilaian yang diberikan dapat didasarkan pada pengalaman langsung serta berbagai sumber informasi yang tersedia.

"Saya rasa ini adalah upaya pemerintah untuk membuat mahasiswa bisa membandingkan antara informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan informasi versi pemerintah. Artinya, pemerintah mengupayakan ada proses keterbukaan dalam hal ini," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, salah satu hal yang disuarakan sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas adalah pemberhentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai pembantu Presiden RI, Wapres Gibran pun memastikan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola program-program pemerintah, seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Oleh karena itu Wapres Gibran mengajak lima perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mendampingi kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua. Adapun kelima mahasiswa itu adalah Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma dan Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia (UI). Kemudian Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI).