Mengapa ‘Ekonomi Solid’, Namun Sosial-Politik Mulai Gelisah?

Ada pandangan tandingan yang perlu dihormati, seperti pemerintah jangan terlalu tunduk pada pasar (atau oligarki). Indonesia adalah negara besar, memiliki sumber daya alam, pasar domestik yang luas, dan agenda pembangunan yang tidak boleh disandera oleh investor jangka pendek. Argumen ini benar. Tetapi menolak tunduk pada pasar berbeda dengan menolak membaca sinyal pasar. Kedaulatan ekonomi bukan berarti kebal terhadap arus modal, nilai tukar dan biaya sosial. Justru negara yang berdaulat harus mampu menjaga agar agenda sosialnya tidak runtuh karena hal itu menimbulkan biaya kepercayaan yang terlalu mahal.

Karena itu, solusi tidak boleh semata-mata bersifat teknokratis. BI memang perlu menjaga stabilitas rupiah melalui suku bunga, intervensi valas dan instrumen pasar uang. BI telah menaikkan BI-Rate kembali menjadi 5,50 persen pada Juni 2026. Namun, kebijakan moneter hanya “mengulur waktu” jika akar masalahnya belum teratasi. Masalahnya adalah keraguan pasar terhadap arah fiskal dan kebijakan ekonomi yang berisiko tinggi. Pemerintah harus menunjukkan disiplin belanja, transparansi pembiayaan dan keberanian untuk mengevaluasi ulang program MBG dan KDMP yang diduga banyak mengalami kebocoran dan kurang efektif.

Sementara itu, kenaikan mendadak BBM jenis Pertamax 92 sebesar hampir 30 persen juga dinilai mengurangi daya beli kelas menengah yang sudah terbebani oleh pelemahan rupiah dan meningkatnya beban bunga. Kebijakan ini terbukti memicu demonstrasi mahasiswa di berbagai kota. Dalam situasi penuh kegelisahan rakyat ini, pemerintah perlu membangun pagar sosial sebelum volatilitas ekonomi berubah menjadi gejolak sosial-politik di masyarakat. Bantuan sosial harus tepat sasaran dan segera diberikan. Stabilitas pangan harus dijaga dengan data stok yang akurat, bukan sekadar operasi pasar simbolik. Dunia usaha perlu diberi kepastian aturan agar tidak menunda investasi. Serikat pekerja dan asosiasi bisnis harus diajak bicara sebelum tekanan berubah menjadi konflik terbuka. Dalam krisis kepercayaan, komunikasi bukan sekadar kosmetik karena merupakan bagian dari kebijakan.

Indonesia tidak sedang menuju krisis hanya karena rupiah melemah, IHSG jatuh dan BBM semakin mahal. Namun, Indonesia bisa menciptakan krisis jika meremehkan dampaknya secara sosial-politik. Pasar menjual aset karena adanya keraguan. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan karena merasa ditinggalkan. Tugas pemerintah dan BI hari ini bukan sekadar menghentikan “Sell Indonesia”, melainkan mencegahnya berubah menjadi “Distrust Indonesia”. Sebab ketika ekonomi kehilangan kepercayaan, kekuasaan biasanya tidak lama kemudian kehilangan legitimasi.