Konflik PPP Banten Dinilai Lebih dari Sekadar Pergantian Ketua
Rabu, 10 Juni 2026 - 09:17 WIB
loading...
A
A
A
PPP bahkan berhasil menempatkan diri pada posisi perolehan kursi kelima dari enam kursi yang tersedia di dapil tersebut. Meski capaian itu tidak berujung pada kursi di Senayan akibat PPP secara nasional gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%, perolehan suara yang diraih dinilai menunjukkan kuatnya basis dukungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun di tingkat akar rumput.
Sebaliknya, perjalanan politik Subadri Ushuludin menempuh jalur yang berbeda. Ia memulai karier politiknya di Partai Golkar dan menghabiskan lebih dari satu dekade membangun karier politik dari tingkat kecamatan hingga menjadi pengurus penting Golkar Kota Serang.
Subadri juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Serang sebelum akhirnya bergabung dengan PPP pada periode 2020–2021. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Ketua DPW PPP Banten sebelum kemudian memimpin partai secara definitif.
"Perbedaan latar belakang tersebut tentu jelas mempengaruhi siapa yang layak dan siapa yang tidak layak," tegas Nukman.
Dalam pandangan Nukman, legitimasi dalam dunia politik tidak hanya ditentukan oleh jabatan, tetapi juga oleh hasil kerja dan capaian elektoral. Karena itu, evaluasi terhadap kepemimpinan Subadri menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.
Pada Pemilu 2024, PPP Banten mengalami penurunan jumlah kursi di DPRD Provinsi Banten dari lima kursi menjadi empat kursi, meskipun jumlah kursi parlemen provinsi meningkat dari 85 menjadi 100 kursi. Konsekuensinya, PPP kehilangan kemampuan untuk membentuk fraksi sendiri dan harus bergabung dengan Partai lain dalam satu fraksi gabungan.
Catatan tersebut mestinya menjadi bahan refleksi bagi banyak kader. Sebagian menilai PPP membutuhkan wajah baru, energi baru, serta pendekatan politik yang lebih adaptif untuk menghadapi verifikasi partai dan Pemilu 2029 mendatang.
"Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi siapa yang paling keras mempertahankan posisi, melainkan siapa yang paling mampu membangun kembali kekuatan PPP di Banten," tandas Nukman.
Sebaliknya, perjalanan politik Subadri Ushuludin menempuh jalur yang berbeda. Ia memulai karier politiknya di Partai Golkar dan menghabiskan lebih dari satu dekade membangun karier politik dari tingkat kecamatan hingga menjadi pengurus penting Golkar Kota Serang.
Subadri juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Serang sebelum akhirnya bergabung dengan PPP pada periode 2020–2021. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Ketua DPW PPP Banten sebelum kemudian memimpin partai secara definitif.
"Perbedaan latar belakang tersebut tentu jelas mempengaruhi siapa yang layak dan siapa yang tidak layak," tegas Nukman.
Dalam pandangan Nukman, legitimasi dalam dunia politik tidak hanya ditentukan oleh jabatan, tetapi juga oleh hasil kerja dan capaian elektoral. Karena itu, evaluasi terhadap kepemimpinan Subadri menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.
Pada Pemilu 2024, PPP Banten mengalami penurunan jumlah kursi di DPRD Provinsi Banten dari lima kursi menjadi empat kursi, meskipun jumlah kursi parlemen provinsi meningkat dari 85 menjadi 100 kursi. Konsekuensinya, PPP kehilangan kemampuan untuk membentuk fraksi sendiri dan harus bergabung dengan Partai lain dalam satu fraksi gabungan.
Catatan tersebut mestinya menjadi bahan refleksi bagi banyak kader. Sebagian menilai PPP membutuhkan wajah baru, energi baru, serta pendekatan politik yang lebih adaptif untuk menghadapi verifikasi partai dan Pemilu 2029 mendatang.
"Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi siapa yang paling keras mempertahankan posisi, melainkan siapa yang paling mampu membangun kembali kekuatan PPP di Banten," tandas Nukman.
(rca)
Lihat Juga :
