Antara One China Policy dan Dua Realitas Politik
Selasa, 05 Mei 2026 - 15:46 WIB
loading...
A
A
A
Konsensus 1992 pada dasarnya adalah bentuk strategic ambiguity yang memungkinkan kedua pihak untuk tetap berinteraksi tanpa harus menyelesaikan semua perbedaan secara langsung. Ketika salah satu pihak berusaha menghilangkan ambiguitas ini, baik melalui tekanan maupun melalui deklarasi identitas yang tegas, maka ruang kompromi menjadi semakin sempit.
Bagi saya, sebagai bagian dari Keturunan Tionghoa, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah Chineseness akan didefinisikan oleh kekuasaan, atau oleh peradaban? Jika ia didefinisikan oleh kekuasaan, maka ia akan selalu bergantung pada dominasi dan kontrol. Namun jika ia didefinisikan oleh peradaban, maka ia seharusnya mampu menampung perbedaan, menghargai keragaman, dan berkembang melalui dialog.
Sejarah China sendiri menunjukkan bahwa kesatuan tidak selalu berarti keseragaman. Dari dinasti ke dinasti, dari utara ke selatan, dari daratan ke seluruh dunia, Chineseness selalu hadir dalam bentuk yang beragam. Justru kemampuan untuk menyatukan keragaman inilah yang menjadi kekuatan utama peradaban Tionghoa.
Oleh karena itu, masa depan hubungan lintas Selat tidak seharusnya ditentukan oleh pilihan biner antara reunifikasi paksa atau kemerdekaan penuh. Yang lebih penting adalah bagaimana kedua pihak dapat kembali pada semangat Konsensus 1992 sebagai titik awal, bukan titik akhir dalam membangun hubungan yang lebih stabil dan bermartabat.
Reunifikasi, jika memang menjadi tujuan, harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang berbasis pada kepercayaan, bukan paksaan. Sebaliknya, identitas Taiwan tidak perlu ditegaskan melalui pemutusan total dari akar sejarahnya, melainkan melalui kontribusi uniknya dalam membentuk Chineseness yang lebih modern dan inklusif.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang Taiwan bukan hanya tentang siapa yang berdaulat, tetapi tentang bagaimana sebuah peradaban besar memahami dirinya sendiri di tengah perubahan zaman. Jika Chineseness mampu melampaui logika kekuasaan dan kembali pada prinsip saling menghormati, maka perbedaan tidak lagi menjadi ancaman, melainkan menjadi jembatan menuju masa depan bersama.
Bagi saya, sebagai bagian dari Keturunan Tionghoa, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah Chineseness akan didefinisikan oleh kekuasaan, atau oleh peradaban? Jika ia didefinisikan oleh kekuasaan, maka ia akan selalu bergantung pada dominasi dan kontrol. Namun jika ia didefinisikan oleh peradaban, maka ia seharusnya mampu menampung perbedaan, menghargai keragaman, dan berkembang melalui dialog.
Sejarah China sendiri menunjukkan bahwa kesatuan tidak selalu berarti keseragaman. Dari dinasti ke dinasti, dari utara ke selatan, dari daratan ke seluruh dunia, Chineseness selalu hadir dalam bentuk yang beragam. Justru kemampuan untuk menyatukan keragaman inilah yang menjadi kekuatan utama peradaban Tionghoa.
Oleh karena itu, masa depan hubungan lintas Selat tidak seharusnya ditentukan oleh pilihan biner antara reunifikasi paksa atau kemerdekaan penuh. Yang lebih penting adalah bagaimana kedua pihak dapat kembali pada semangat Konsensus 1992 sebagai titik awal, bukan titik akhir dalam membangun hubungan yang lebih stabil dan bermartabat.
Reunifikasi, jika memang menjadi tujuan, harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang berbasis pada kepercayaan, bukan paksaan. Sebaliknya, identitas Taiwan tidak perlu ditegaskan melalui pemutusan total dari akar sejarahnya, melainkan melalui kontribusi uniknya dalam membentuk Chineseness yang lebih modern dan inklusif.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang Taiwan bukan hanya tentang siapa yang berdaulat, tetapi tentang bagaimana sebuah peradaban besar memahami dirinya sendiri di tengah perubahan zaman. Jika Chineseness mampu melampaui logika kekuasaan dan kembali pada prinsip saling menghormati, maka perbedaan tidak lagi menjadi ancaman, melainkan menjadi jembatan menuju masa depan bersama.
(poe)
Lihat Juga :
