Guru Besar UP Minta Publik Pahami Dasar Hukum Peradilan Militer Agar Objektif

Isu lain yang kerap disorot adalah transparansi dalam proses persidangan militer. Perlu dipahami bahwa pada prinsipnya, peradilan militer bersifat terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan rahasia negara.

Selain itu, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung (MA), peradilan militer juga berada dalam pengawasan internal dan eksternal, termasuk oleh Komisi Yudisial (KY). Dengan demikian, mekanisme kontrol terhadap proses peradilan tetap berjalan untuk menjamin akuntabilitas dan integritas.

Sejumlah kasus yang pernah ditangani peradilan militer memperlihatkan konsistensi dalam penegakan hukum. Vonis berat, termasuk penjara seumur hidup, pemecatan dari dinas militer, hingga hukuman mati, menjadi bukti bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran serius.

"Rekam jejak ini sekaligus membantah anggapan bahwa peradilan militer bersifat lunak atau tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi," tegasnya.

Peradilan militer merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam menjaga disiplin dan ketertiban di lingkungan militer. Memahami konteks, dasar hukum, serta mekanisme yang berlaku menjadi kunci agar masyarakat dapat menilai secara objektif setiap proses hukum yang berjalan.

"Peradilan militer bukanlah ruang impunitas, melainkan instrumen hukum negara yang dirancang untuk menegakkan keadilan, dan pertanggungjawaban secara cepat serta tegas terhadap pelanggar hukum di lingkungan keprajuritan," tandasnya.