UMKM Terdampak Kenaikan Harga Gas Nonsubsidi, Fahira Idris Sampaikan Rekomendasi Ini

JAKARTA - Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai kenaikan harga gas nonsubsidi mulai dirasakan pelaku UMKM, terutama sektor kuliner. Hal ini perlu direspons dengan langkah perlindungan yang adaptif dan berlapis agar tidak mengganggu daya tahan sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Fahira mengapresiasi pemerintah yang memastikan elpiji subsidi 3 kg tidak mengalami kenaikan serta berbagai ikhtiar Pertamina menjaga distribusi tetap aman dan merata.

Menurut dia, penyesuaian harga gas nonsubsidi di tengah gejolak energi global merupakan realitas yang dapat dipahami, namun perlindungan bagi UMKM harus tetap menjadi prioritas.

Baca juga: Resmi Naik, Segini Harga Baru Gas LPG Non Subsidi di Pasaran

“Kita memahami ada tekanan geopolitik dan dinamika harga energi global yang memengaruhi kebijakan domestik. Di saat yang sama, negara juga perlu hadir memastikan UMKM yang menyerap tenaga kerja besar dan menopang ekonomi rakyat tetap tangguh menghadapi tekanan biaya produksi,” ujar Fahira di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta,beberapa waktu lalu.

Senator Jakarta ini mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini bukan semata kenaikan biaya energi, tetapi dilema yang menyertainya. Misalnya jika menaikkan harga berisiko menekan daya beli.

Sementara jika mempertahankan harga menggerus margin atau jika beralih ke gas subsidi 3 kg juga bukan solusi ideal karena berpotensi mengganggu skema subsidi tepat sasaran.

Fahira yang juga pemerhati UMKM menyampaikan rekomendasi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang agar UMKM Indonesia lebih tahan terhadap dinamika harga energi global.

Untuk jangka pendek, Fahira Idris mendorong pemerintah menghadirkan bantalan proteksi bagi UMKM terdampak, antara lain melalui insentif biaya produksi untuk sektor-sektor paling rentan energi-intensif, percepatan akses pembiayaan murah seperti KUR untuk menopang likuiditas usaha, serta relaksasi sementara bagi pelaku UMKM yang menghadapi tekanan arus kas.

Selain itu, dia menekankan pentingnya pengawasan ketat distribusi gas subsidi agar tidak terjadi migrasi pengguna yang justru mengganggu kelompok penerima hak subsidi.

Untuk jangka menengah, Fahira mendorong penguatan efisiensi energi di level UMKM melalui program konversi bertahap ke teknologi produksi yang lebih hemat energi, insentif adopsi kompor induksi atau teknologi efisien untuk sektor tertentu, serta pendampingan manajemen biaya produksi bagi pelaku UMKM.

Dia mengusulkan mulai dirintis skema perlindungan energi untuk UMKM produktif strategis, terutama sektor pangan dan kuliner rakyat agar lebih resilien menghadapi volatilitas harga energi. Sudah saatnya, efisiensi energi menjadi bagian dari agenda pemberdayaan UMKM, bukan hanya isu sektor energi.

Untuk jangka panjang, Fahira menekankan pentingnya agenda besar ketahanan energi yang berpihak pada ekonomi rakyat, termasuk percepatan jaringan gas (jargas) untuk pelaku usaha kecil, diversifikasi sumber energi untuk UMKM, penguatan transisi energi yang inklusif, dan integrasi kebijakan UMKM dengan strategi nasional kemandirian energi. Tanpa pembenahan struktural, UMKM akan terus rentan setiap kali terjadi gejolak harga energi global.

“Kalau hanya merespons setiap ada gejolak, kita akan terus reaktif. Saat ini dan ke depan yang kita butuhkan adalah membangun UMKM yang tahan guncangan melalui reformasi yang lebih mendasar,” kata Fahira.