Jelang Muktamar NU, Prinsip Asal Bukan Koruptor Menjadi Relevan
Kamis, 23 April 2026 - 14:43 WIB
loading...
A
A
A
Terlepas dari proses hukum yang berjalan, persoalan ini telah berdampak pada persepsi publik. Dalam teori legitimasi Weberian, otoritas kepemimpinan tidak hanya bertumpu pada prosedur formal, tetapi juga pada kepercayaan moral. Ketika integritas dipertanyakan, legitimasi pun melemah.
"Dengan demikian, secara etis dan organisatoris, pengurus PBNU yang terseret atau terindikasi dalam praktik korupsi tidak memiliki dasar moral yang kuat untuk melanjutkan kepemimpinan pada periode berikutnya. Muktamar harus menjadi mekanisme korektif—bukan sekadar mekanisme reproduksi kekuasaan," ujarnya.
Dia berpendapat, yang menarik adalah dinamika menjelang Muktamar NU justru diwarnai oleh konsolidasi kelompok kepentingan untuk merebut takhta PBNU, sementara persoalan kepercayaan yang runtuh akibat krisis integritas dan moralitas diabaikan. Hal ini terlihat sekali dari konsolidasi alumni PMII dalam forum Halalbihalal IKA PMII.
"Pada forum tersebut, Muhaimin Iskandar dan Nusron Wahid menyiratkan pesan bahwa alumni PMII-lah yang berhak mengisi PBNU. Ia menyatakan, 'Kalau PKB sudah mampu mengangkat alumni PMII. Nah bagaimana ke depan PR-nya menjadikan PBNU rumahnya alumni PMII. Sekarang alumni PMII seperti tamu, tidak seperti rumahnya sendiri'," ungkapnya.
Dia sepakat dengan Muhaimin dan Nusron bahwa alumni PMII perlu merebut kepemimpinan PBNU. Tidak hanya itu, kata dia, tidak hanya alumni PMII, bahkan alumni HMI, GMNI, dan organisasi kepemudaan lain, sangat layak untuk mengisi jajaran PBNU.
Bukan hanya alumni organisasi kepemudaan, bahkan semua umat Islam yang non-NU, jika mau masuk NU, juga bisa mengisi jajaran PBNU. Pun, orang non-muslim, jika ia masuk Islam, lalu masuk NU, harus dibolehkan masuk jajaran PBNU.
Yang terpenting, menurut dia, saat ini bukan dari mana kelompok yang akan memimpin PBNU, tetapi yang penting adalah standar apa yang digunakan dalam menentukan kepemimpinan. "Di sinilah prinsip abuktor menjadi relevan: bukan soal asal-usul kader, tetapi soal integritasnya," jelasnya.
"Dengan demikian, secara etis dan organisatoris, pengurus PBNU yang terseret atau terindikasi dalam praktik korupsi tidak memiliki dasar moral yang kuat untuk melanjutkan kepemimpinan pada periode berikutnya. Muktamar harus menjadi mekanisme korektif—bukan sekadar mekanisme reproduksi kekuasaan," ujarnya.
Dia berpendapat, yang menarik adalah dinamika menjelang Muktamar NU justru diwarnai oleh konsolidasi kelompok kepentingan untuk merebut takhta PBNU, sementara persoalan kepercayaan yang runtuh akibat krisis integritas dan moralitas diabaikan. Hal ini terlihat sekali dari konsolidasi alumni PMII dalam forum Halalbihalal IKA PMII.
"Pada forum tersebut, Muhaimin Iskandar dan Nusron Wahid menyiratkan pesan bahwa alumni PMII-lah yang berhak mengisi PBNU. Ia menyatakan, 'Kalau PKB sudah mampu mengangkat alumni PMII. Nah bagaimana ke depan PR-nya menjadikan PBNU rumahnya alumni PMII. Sekarang alumni PMII seperti tamu, tidak seperti rumahnya sendiri'," ungkapnya.
Dia sepakat dengan Muhaimin dan Nusron bahwa alumni PMII perlu merebut kepemimpinan PBNU. Tidak hanya itu, kata dia, tidak hanya alumni PMII, bahkan alumni HMI, GMNI, dan organisasi kepemudaan lain, sangat layak untuk mengisi jajaran PBNU.
Bukan hanya alumni organisasi kepemudaan, bahkan semua umat Islam yang non-NU, jika mau masuk NU, juga bisa mengisi jajaran PBNU. Pun, orang non-muslim, jika ia masuk Islam, lalu masuk NU, harus dibolehkan masuk jajaran PBNU.
Yang terpenting, menurut dia, saat ini bukan dari mana kelompok yang akan memimpin PBNU, tetapi yang penting adalah standar apa yang digunakan dalam menentukan kepemimpinan. "Di sinilah prinsip abuktor menjadi relevan: bukan soal asal-usul kader, tetapi soal integritasnya," jelasnya.
Lihat Juga :
