Jelang Muktamar NU, Prinsip Asal Bukan Koruptor Menjadi Relevan
Kamis, 23 April 2026 - 14:43 WIB
loading...
A
A
A
Dia menuturkan, abuktor harus dimaknai sebagai standar minimum dalam proses muktamar. Pertama, abuktor berarti menolak kepemimpinan yang tercemar korupsi, khususnya yang terkait dengan tata kelola haji dan sektor lain yang menggunakan dana publik.
Kedua, abuktor berarti menolak praktik politik uang, termasuk penggunaan sumber daya negara untuk membeli dukungan dalam muktamar. Dalam teori demokrasi, praktik ini dikenal sebagai clientelism—pertukaran dukungan politik dengan imbalan material.
"Berbagai studi menunjukkan bahwa clientelism tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga melemahkan institusi dalam jangka panjang. Jika praktik ini dibiarkan, Muktamar NU akan kehilangan karakter sebagai forum ulama dan berubah menjadi arena transaksi," ujarnya.
Dalam kerangka ini, menurut dia, pertanyaan tentang siapa yang layak memimpin NU seharusnya tidak dibatasi oleh latar belakang organisasi. "Siapa pun dapat memimpin. Alumni PMII, kader organisasi lain, bahkan figur di luar NU yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai NU. Selama memenuhi syarat utama, yaitu memiliki integritas dan tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pendekatan ini sejalan dengan prinsip meritokrasi, di mana legitimasi kepemimpinan ditentukan oleh kualitas dan integritas, bukan semata identitas. "Muktamar NU 2026 harus menjadi titik balik. Ia harus digunakan untuk memulihkan kepercayaan publik, menegaskan kembali nilai-nilai organisasi, dan memastikan bahwa NU tidak lagi menjadi alat kepentingan sempit," ucapnya.
Dia mengatakan, jika momentum ini tidak dimanfaatkan, maka NU berisiko kehilangan basis moral yang selama ini menjadi kekuatannya. Karena itu, sebelum membicarakan siapa yang akan memimpin, NU perlu memastikan satu hal: bahwa kepemimpinan itu bersih. "Dan dalam konteks itulah, prinsip abuktor bukan sekadar slogan, melainkan syarat minimum bagi keberlanjutan NU sebagai kekuatan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.
Kedua, abuktor berarti menolak praktik politik uang, termasuk penggunaan sumber daya negara untuk membeli dukungan dalam muktamar. Dalam teori demokrasi, praktik ini dikenal sebagai clientelism—pertukaran dukungan politik dengan imbalan material.
"Berbagai studi menunjukkan bahwa clientelism tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga melemahkan institusi dalam jangka panjang. Jika praktik ini dibiarkan, Muktamar NU akan kehilangan karakter sebagai forum ulama dan berubah menjadi arena transaksi," ujarnya.
Dalam kerangka ini, menurut dia, pertanyaan tentang siapa yang layak memimpin NU seharusnya tidak dibatasi oleh latar belakang organisasi. "Siapa pun dapat memimpin. Alumni PMII, kader organisasi lain, bahkan figur di luar NU yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai NU. Selama memenuhi syarat utama, yaitu memiliki integritas dan tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pendekatan ini sejalan dengan prinsip meritokrasi, di mana legitimasi kepemimpinan ditentukan oleh kualitas dan integritas, bukan semata identitas. "Muktamar NU 2026 harus menjadi titik balik. Ia harus digunakan untuk memulihkan kepercayaan publik, menegaskan kembali nilai-nilai organisasi, dan memastikan bahwa NU tidak lagi menjadi alat kepentingan sempit," ucapnya.
Dia mengatakan, jika momentum ini tidak dimanfaatkan, maka NU berisiko kehilangan basis moral yang selama ini menjadi kekuatannya. Karena itu, sebelum membicarakan siapa yang akan memimpin, NU perlu memastikan satu hal: bahwa kepemimpinan itu bersih. "Dan dalam konteks itulah, prinsip abuktor bukan sekadar slogan, melainkan syarat minimum bagi keberlanjutan NU sebagai kekuatan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
