Ketahanan Pangan dan Energi Jadi Kunci Keberlanjutan Program MBG
Rabu, 08 April 2026 - 16:28 WIB
loading...
A
A
A
Ia menekankan bahwa ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan kunci agar Indonesia tidak terlalu terdampak gejolak global. Jika harga energi dunia meningkat, maka harga gas dan bahan bakar minyak domestik berpotensi ikut naik. Kondisi ini akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi pangan.
Namun jika Indonesia mampu swasembada pangan dan energi, dampak tersebut dapat ditekan sehingga program sosial seperti MBG tetap berjalan. Esther juga mengingatkan bahwa anggaran Program MBG berpotensi mengalami pembengkakan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program. Salah satu aspek yang perlu ditinjau adalah fokus wilayah sasaran, kecukupan nutrisi, serta standar keberhasilan program.
Dia menilai masih banyak keluhan terkait standar nutrisi dalam program tersebut. Karena itu, pengawasan kualitas makanan harus diperketat. Pemerintah perlu menetapkan standar yang jelas dan mekanisme evaluasi yang transparan. Jika terjadi pelanggaran, maka harus ada sanksi tegas terhadap penyedia layanan.
Sebagai perbandingan, Esther mencontohkan sistem pengawasan keamanan pangan di Belanda. Menurutnya, apabila terjadi kasus keracunan makanan di restoran, inspeksi langsung dilakukan oleh otoritas terkait. Jika ditemukan pelanggaran, izin usaha restoran dapat dicabut. Standar pengawasan ketat seperti itu dinilai perlu diterapkan dalam Program Makan Bergizi Gratis karena menggunakan dana negara dan menyasar kelompok rentan seperti anak-anak.
Selain aspek fiskal dan kualitas program, Esther juga menyoroti dampak ekonomi terhadap pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian INDEF, manfaat ekonomi Program Makan Bergizi Gratis justru lebih banyak dirasakan kelompok berpendapatan lebih tinggi. Hal ini terjadi karena pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi cenderung didominasi oleh pihak yang memiliki modal besar.
Sementara itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan baku. Mereka mendapatkan manfaat dari sisi peningkatan permintaan, namun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dapur atau distribusi.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan UMKM tetap penting dalam mendukung keberhasilan program. Namun pemerintah perlu merancang skema yang lebih inklusif. Misalnya dengan memberikan peluang bagi UMKM untuk mengelola dapur, menyediakan pelatihan, serta mendorong kemitraan yang adil antara pengelola program dan pelaku usaha lokal.
Dengan skema yang lebih inklusif, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Jika ketahanan pangan dan energi diperkuat serta tata kelola program diperbaiki, maka Program Makan Bergizi Gratis dapat tetap berjalan meskipun berada di tengah tekanan krisis global,” tandasnya.
Namun jika Indonesia mampu swasembada pangan dan energi, dampak tersebut dapat ditekan sehingga program sosial seperti MBG tetap berjalan. Esther juga mengingatkan bahwa anggaran Program MBG berpotensi mengalami pembengkakan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program. Salah satu aspek yang perlu ditinjau adalah fokus wilayah sasaran, kecukupan nutrisi, serta standar keberhasilan program.
Dia menilai masih banyak keluhan terkait standar nutrisi dalam program tersebut. Karena itu, pengawasan kualitas makanan harus diperketat. Pemerintah perlu menetapkan standar yang jelas dan mekanisme evaluasi yang transparan. Jika terjadi pelanggaran, maka harus ada sanksi tegas terhadap penyedia layanan.
Sebagai perbandingan, Esther mencontohkan sistem pengawasan keamanan pangan di Belanda. Menurutnya, apabila terjadi kasus keracunan makanan di restoran, inspeksi langsung dilakukan oleh otoritas terkait. Jika ditemukan pelanggaran, izin usaha restoran dapat dicabut. Standar pengawasan ketat seperti itu dinilai perlu diterapkan dalam Program Makan Bergizi Gratis karena menggunakan dana negara dan menyasar kelompok rentan seperti anak-anak.
Selain aspek fiskal dan kualitas program, Esther juga menyoroti dampak ekonomi terhadap pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian INDEF, manfaat ekonomi Program Makan Bergizi Gratis justru lebih banyak dirasakan kelompok berpendapatan lebih tinggi. Hal ini terjadi karena pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi cenderung didominasi oleh pihak yang memiliki modal besar.
Sementara itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan baku. Mereka mendapatkan manfaat dari sisi peningkatan permintaan, namun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dapur atau distribusi.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan UMKM tetap penting dalam mendukung keberhasilan program. Namun pemerintah perlu merancang skema yang lebih inklusif. Misalnya dengan memberikan peluang bagi UMKM untuk mengelola dapur, menyediakan pelatihan, serta mendorong kemitraan yang adil antara pengelola program dan pelaku usaha lokal.
Dengan skema yang lebih inklusif, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Jika ketahanan pangan dan energi diperkuat serta tata kelola program diperbaiki, maka Program Makan Bergizi Gratis dapat tetap berjalan meskipun berada di tengah tekanan krisis global,” tandasnya.
(shf)
Lihat Juga :