Ketahanan Pangan dan Energi Jadi Kunci Keberlanjutan Program MBG
Rabu, 08 April 2026 - 16:28 WIB
loading...
Direktur INDEF Esther Sri Astuti menyatakan krisis global akibat ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi dunia berdampak ke perekonomian. Di antaranya meningkatnya inflasi, khususnya pada sektor pangan. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Krisis global akibat ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi dunia berdampak signifikan terhadap perekonomian. Salah satunya yakni meningkatnya inflasi, khususnya pada sektor pangan. Kondisi ini akan memengaruhi keberlanjutan berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menyatakan bahwa dalam situasi krisis global, harga pangan cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena terganggunya rantai pasok global, meningkatnya biaya logistik, serta ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor.
Baca juga: Program MBG Upaya Pemerintah Siapkan Masa Depan Generasi Muda
“Ketika harga pangan naik, maka biaya penyediaan makanan bergizi dalam program pemerintah juga ikut meningkat. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan ruang fiskal dalam APBN,” ujar Esther di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Ia menekankan bahwa anggaran negara tidak hanya digunakan untuk satu program prioritas saja. Pemerintah tetap harus membiayai berbagai kebutuhan lain seperti subsidi energi, belanja infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Karena itu, dalam kondisi tekanan global, pemerintah harus berhati-hati agar program yang dijalankan tidak membebani fiskal secara berlebihan.
Menurut Esther, Program MBG tetap perlu dipertahankan karena merupakan janji politik presiden sekaligus program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, implementasinya sebaiknya tidak dilakukan secara masif di seluruh wilayah dalam waktu bersamaan.
Baca juga: MBG: Program Makan atau Mesin Ekonomi yang Kita Abaikan?
Ia menyarankan agar program tersebut difokuskan terlebih dahulu pada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan wilayah yang paling membutuhkan seperti kawasan 3T. Pendekatan yang lebih terarah dinilai akan membuat penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
“Jika program dijalankan secara masif di tengah tekanan fiskal, dikhawatirkan akan mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam merespons gejolak ekonomi global, apalagi jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,” ungkapnya.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menyatakan bahwa dalam situasi krisis global, harga pangan cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena terganggunya rantai pasok global, meningkatnya biaya logistik, serta ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor.
Baca juga: Program MBG Upaya Pemerintah Siapkan Masa Depan Generasi Muda
“Ketika harga pangan naik, maka biaya penyediaan makanan bergizi dalam program pemerintah juga ikut meningkat. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan ruang fiskal dalam APBN,” ujar Esther di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Ia menekankan bahwa anggaran negara tidak hanya digunakan untuk satu program prioritas saja. Pemerintah tetap harus membiayai berbagai kebutuhan lain seperti subsidi energi, belanja infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Karena itu, dalam kondisi tekanan global, pemerintah harus berhati-hati agar program yang dijalankan tidak membebani fiskal secara berlebihan.
Menurut Esther, Program MBG tetap perlu dipertahankan karena merupakan janji politik presiden sekaligus program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, implementasinya sebaiknya tidak dilakukan secara masif di seluruh wilayah dalam waktu bersamaan.
Baca juga: MBG: Program Makan atau Mesin Ekonomi yang Kita Abaikan?
Ia menyarankan agar program tersebut difokuskan terlebih dahulu pada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan wilayah yang paling membutuhkan seperti kawasan 3T. Pendekatan yang lebih terarah dinilai akan membuat penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
“Jika program dijalankan secara masif di tengah tekanan fiskal, dikhawatirkan akan mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam merespons gejolak ekonomi global, apalagi jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,” ungkapnya.
Lihat Juga :
