Perang Timteng Menguji Resiliensi Ekonomi Indonesia
Rabu, 01 April 2026 - 10:40 WIB
loading...
A
A
A
Hingga kuartal pertama 2026, tren inflasi menurun secara global, baik di Emerging Market Economies (EMEs), termasuk Indonesia maupun di negara maju. Namun, besaran inflasi di EMEs dan negara maju lebih besar dari target inflasi masing-masing negara.
Sejalan dengan interim report dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), tren inflasi berubah pada kuartal kedua 2026 dengan ekspektasi inflasi yang meningkat sejalan dengan peningkatan harga minyak dunia. Ekspektasi inflasi di AS, Euro dan EMEs lebih besar dibandingkan target inflasi masing-masing bank sentral.
Akibatnya, era suku bunga tinggi sejak Covid-19 dan perang Rusia melawan Ukraina belum akan berakhir. Kenaikan ekspektasi inflasi akan membuat bank sentral EMEs dan negara maju menunda relaksasi suku bunga yang akan mengganggu penyaluran kredit dan menghambat ekspansi sektor riil yang mengerem pertumbuhan ekonomi.
Pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 diproyeksi menjadi sekitar 4,8 persen berdasarkan laporan interim OECD, Maret 2026. Angka ini jauh lebih rendah dibanding target pemerintah dalam APBN tahun 2026 sebesar 5,4 persen.
Hal yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya risiko fiskal bagi pemerintah di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia membuat alokasi subsidi, baik energi maupun non energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat.
Salah satu komponen subsidi yang diperkirakan meningkat signifikan dalam APBN dengan harga minyak rata-rata lebih besar 90 dolar AS per barel adalah subsidi BBM, listrik, transportasi khususnya kereta api kelas ekonomi dan subsidi pupuk karena kenaikan bahan baku pupuk yang berpotensi berdampak pada kenaikan harga produk pertanian.
Selain itu, ketidakpastian perekonomian global meningkatkan risiko bagi perekonomian EMEs termasuk Indonesia. Hal ini berdampak pada kemampuan negara-negara EMEs memperoleh pembiayaan fiskal melalui penjualan Surat Berharga Negara (SBN).
Risiko fiskal yang meningkat menyebabkan harga SUN EMEs, termasuk Indonesia turun drastis dengan yield atau tingkat pengembalian yang tinggi. Dalam kasus Indonesia, aliran keluar modal asing dari obligasi pemerintah sangat besar dalam lima tahun terakhir hingga porsi kepemilikan asing menjadi kurang dari 20 persen.
Artinya, tanpa adanya penundaan program-program strategis pemerintah akan berdampak pada peningkatan rasio defisit fiskal terhadap Gross Domestic Product (GDP), melampaui 3,0 persen yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang.
Peningkatan rasio defisit fiskal terhadap GDP menjadi sekitar 4,0 – 4,5 persen akan membuat persepsi risiko terhadap perekonomian Indonesia semakin tinggi. Hal ini membuat harga SBN turun, sementara yield dan suku bunga naik.
Hal yang paling mengkhawatirkan, kenaikan harga BBM hingga rata-rata setahun sekitar 90-100 dolar AS per barel berdampak langsung ke pengeluaran rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin. Dimana, terdapat lebih dari 8,0 persen kontribusi belanja energi dalam pengeluaran rumah tangga di Indonesia (OECD, Maret 2026).
Sejalan dengan interim report dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), tren inflasi berubah pada kuartal kedua 2026 dengan ekspektasi inflasi yang meningkat sejalan dengan peningkatan harga minyak dunia. Ekspektasi inflasi di AS, Euro dan EMEs lebih besar dibandingkan target inflasi masing-masing bank sentral.
Akibatnya, era suku bunga tinggi sejak Covid-19 dan perang Rusia melawan Ukraina belum akan berakhir. Kenaikan ekspektasi inflasi akan membuat bank sentral EMEs dan negara maju menunda relaksasi suku bunga yang akan mengganggu penyaluran kredit dan menghambat ekspansi sektor riil yang mengerem pertumbuhan ekonomi.
Pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 diproyeksi menjadi sekitar 4,8 persen berdasarkan laporan interim OECD, Maret 2026. Angka ini jauh lebih rendah dibanding target pemerintah dalam APBN tahun 2026 sebesar 5,4 persen.
Hal yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya risiko fiskal bagi pemerintah di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia membuat alokasi subsidi, baik energi maupun non energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat.
Salah satu komponen subsidi yang diperkirakan meningkat signifikan dalam APBN dengan harga minyak rata-rata lebih besar 90 dolar AS per barel adalah subsidi BBM, listrik, transportasi khususnya kereta api kelas ekonomi dan subsidi pupuk karena kenaikan bahan baku pupuk yang berpotensi berdampak pada kenaikan harga produk pertanian.
Selain itu, ketidakpastian perekonomian global meningkatkan risiko bagi perekonomian EMEs termasuk Indonesia. Hal ini berdampak pada kemampuan negara-negara EMEs memperoleh pembiayaan fiskal melalui penjualan Surat Berharga Negara (SBN).
Risiko fiskal yang meningkat menyebabkan harga SUN EMEs, termasuk Indonesia turun drastis dengan yield atau tingkat pengembalian yang tinggi. Dalam kasus Indonesia, aliran keluar modal asing dari obligasi pemerintah sangat besar dalam lima tahun terakhir hingga porsi kepemilikan asing menjadi kurang dari 20 persen.
Artinya, tanpa adanya penundaan program-program strategis pemerintah akan berdampak pada peningkatan rasio defisit fiskal terhadap Gross Domestic Product (GDP), melampaui 3,0 persen yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang.
Peningkatan rasio defisit fiskal terhadap GDP menjadi sekitar 4,0 – 4,5 persen akan membuat persepsi risiko terhadap perekonomian Indonesia semakin tinggi. Hal ini membuat harga SBN turun, sementara yield dan suku bunga naik.
Hal yang paling mengkhawatirkan, kenaikan harga BBM hingga rata-rata setahun sekitar 90-100 dolar AS per barel berdampak langsung ke pengeluaran rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin. Dimana, terdapat lebih dari 8,0 persen kontribusi belanja energi dalam pengeluaran rumah tangga di Indonesia (OECD, Maret 2026).
Lihat Juga :
