Kantor Pemerintah Sumbang Kasus Corona, Tjahjo Ingatkan Pentingnya Pengawasan Ketat

loading...
Kantor Pemerintah Sumbang Kasus Corona, Tjahjo Ingatkan Pentingnya Pengawasan Ketat
MenPANRB Tjahjo Kumolo. Foto/Dok SINDO
A+ A-
JAKARTA - Kantor pemerintahan menjadi salah satu klaster yang menyumbang angka penularan virus corona (Covid-19) cukup besar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menekankan kembali agar seluruh pegawai ASN disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Dia pun menilai perlu pengawasan yang lebih ketat lagi dalam pelaksanaan protokol kesehatan. "Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang ketat atas penerapan protokol kesehatan pegawai ASN dari masing-masing PPK (pejabat pembina kepegawaian) pada kementerian/lembaga dan pemda. Seperti penggunaan masker, perilaku hidup bersih dan sehat, dan pembatasan pertemuan tatap muka secara langsung," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9/2020)

Tjahjo juga mendorong agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memastikan ASN-nya sehat dan tidak terinfeksi Covid-19 saat memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun menyelenggarakan pemerintahan.

(Baca juga: Pelanggaran Protokol Marak, Pilkada Bisa Jadi Klaster Baru Covid-19).



"Imbauan tersebut telah kami sampaikan melalui Surat No.193 sampai dengan No.203 tanggal 12 Agustus 2020. Dalam Surat tersebut, kami mengingatkan PPK pada kementerian/lembaga/daerah untuk memastikan terlaksananya protokol kesehatan. Seperti penyediaan sarana cuci tangan, hand sanitizer, memastikan ventilasi udara dan memberikan perhatian dan memprioritaskan rapid test secara berkala kepada pegawai ASN,” paparnya.

(Baca juga: Dukungan untuk Partai Baru Amien Rais Mengalir dari Sumbar, Loyalis: Insya Allah Diikuti Daerah Lain).

Politikus PDI Perjuangan ini juga telah meminta PPPK selalu melaporkan efektivitas pelaksanaan penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru di masa pandemi Covid-19.



"Selain itu, khusus untuk kementerian/lembaga dan instansi pemda di wilayah Jabodetabek, melalui SE No. 65/2020 kami meminta para PPK melaporkan secara rutin setiap minggunya pelaksanaan pembagian tugas kedinasan dan shift kerja pegawai ASN. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya penularan yang dapat terjadi di transportasi umum ataupun lingkungan kantor," pungkasnya.
(zik)
TULIS KOMENTAR ANDA!
preload video
Top