Dukung Polri di Bawah Presiden, Imparsial: Perlu Kajian Mendalam Bila di Kementerian
Kamis, 29 Januari 2026 - 13:46 WIB
loading...
A
A
A
“Tidak ada pihak yang bisa menjamin hal tersebut. Bahkan, dalam konteks politik Indonesia saat ini, langkah itu justru berpotensi meningkatkan politisasi karena jabatan menteri merupakan jabatan politik,” katanya.
Lihat video: Tolak Polisi di Bawah Kementerian, Kapolri: Lebih Baik Saya Jadi Petani
Ardi menekankan upaya meminimalisasi politisasi Polri harus dilakukan melalui pendekatan menyeluruh atau whole of system approach. Menurut Ardi, politisasi kepolisian bukan semata persoalan individu, melainkan masalah struktural yang melekat pada desain kelembagaan, mekanisme akuntabilitas, serta relasi kekuasaan di sekitarnya.
“Tanpa pembenahan dari hulu ke hilir, intervensi parsial hanya akan memindahkan bentuk politisasi, bukan menghilangkannya,” katanya.
Ardi menyoroti mekanisme pemilihan Kapolri sebagai salah satu titik krusial. Keterlibatan DPR dalam memberikan persetujuan politik terhadap calon Kapolri dinilai membuka ruang tawar-menawar politik yang berpotensi menyeret Polri ke dalam kepentingan kekuasaan.
Dalam sistem presidensial, kata Ardi, proses konfirmasi politik tersebut tidak selalu memperkuat akuntabilitas, tetapi justru dapat memperdalam ketergantungan Kapolri pada dukungan politik tertentu.
“Situasi ini berisiko menggerus prinsip imparsialitas dan profesionalitas Polri, karena pimpinan kepolisian dapat terdorong mengakomodasi kepentingan politik yang terlibat dalam proses pengangkatannya,” ujarnya.
Lihat video: Tolak Polisi di Bawah Kementerian, Kapolri: Lebih Baik Saya Jadi Petani
Ardi menekankan upaya meminimalisasi politisasi Polri harus dilakukan melalui pendekatan menyeluruh atau whole of system approach. Menurut Ardi, politisasi kepolisian bukan semata persoalan individu, melainkan masalah struktural yang melekat pada desain kelembagaan, mekanisme akuntabilitas, serta relasi kekuasaan di sekitarnya.
“Tanpa pembenahan dari hulu ke hilir, intervensi parsial hanya akan memindahkan bentuk politisasi, bukan menghilangkannya,” katanya.
Ardi menyoroti mekanisme pemilihan Kapolri sebagai salah satu titik krusial. Keterlibatan DPR dalam memberikan persetujuan politik terhadap calon Kapolri dinilai membuka ruang tawar-menawar politik yang berpotensi menyeret Polri ke dalam kepentingan kekuasaan.
Dalam sistem presidensial, kata Ardi, proses konfirmasi politik tersebut tidak selalu memperkuat akuntabilitas, tetapi justru dapat memperdalam ketergantungan Kapolri pada dukungan politik tertentu.
“Situasi ini berisiko menggerus prinsip imparsialitas dan profesionalitas Polri, karena pimpinan kepolisian dapat terdorong mengakomodasi kepentingan politik yang terlibat dalam proses pengangkatannya,” ujarnya.
Lihat Juga :
