Dukung Polri di Bawah Presiden, Imparsial: Perlu Kajian Mendalam Bila di Kementerian
Kamis, 29 Januari 2026 - 13:46 WIB
loading...
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Perdebatan mengenai penempatan Polri di bawah Presiden atau kementerian tertentu dinilai belum menyentuh akar persoalan utama yakni politisasi institusi kepolisian. Untuk itu, Imparsial mendukung Korps Bhayangkara tetap berada di bawah Presiden.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra menegaskan isu tersebut seharusnya dikaji secara matang dan objektif berdasarkan posisi ideal Polri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, baik saat ini maupun ke depan.
Perdebatan yang mengemuka belakangan ini cenderung bersifat responsif terhadap berbagai persoalan internal Polri, bukan hasil kajian komprehensif terkait desain kelembagaan kepolisian.
Baca juga: Kapolri: Sangat Ideal Polri Berada Langsung di Bawah Presiden
“Penempatan Polri, apakah di bawah Presiden atau kementerian, tidak bisa diputuskan secara reaktif, tetapi harus melalui kajian mendalam dan jangka panjang,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Ardi menilai, salah satu alasan utama wacana tersebut bergulir adalah keinginan untuk menghapus atau setidaknya mengurangi politisasi Polri. Namun, Ardi mempertanyakan anggapan bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu otomatis akan menghilangkan politisasi.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra menegaskan isu tersebut seharusnya dikaji secara matang dan objektif berdasarkan posisi ideal Polri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, baik saat ini maupun ke depan.
Perdebatan yang mengemuka belakangan ini cenderung bersifat responsif terhadap berbagai persoalan internal Polri, bukan hasil kajian komprehensif terkait desain kelembagaan kepolisian.
Baca juga: Kapolri: Sangat Ideal Polri Berada Langsung di Bawah Presiden
“Penempatan Polri, apakah di bawah Presiden atau kementerian, tidak bisa diputuskan secara reaktif, tetapi harus melalui kajian mendalam dan jangka panjang,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Ardi menilai, salah satu alasan utama wacana tersebut bergulir adalah keinginan untuk menghapus atau setidaknya mengurangi politisasi Polri. Namun, Ardi mempertanyakan anggapan bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu otomatis akan menghilangkan politisasi.
Lihat Juga :
