Banjir Jakarta Belum Berlalu

Ramdansyah
Sekretaris PMI Kota Jakarta Utara

HARI-HARI hujan belum berlalu di Jakarta. Iklim Monsun membawa curah hujan yang intensif di musim hujan (Oktober hingga April). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI Jakarta berupaya mengurangi intensitas hujan dengan melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) mulai 16-22 Januari 2026. Tujuannya adalah mengurangi risiko banjir akibat hujan lebat yang kerap mengguyur Jakarta.

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km dan 17.500 pulau. Panjangnya garis pantai dan banyaknya pulau ini menimbulkan risiko banjir. Dalam laporan bencana global menyebutkan banjir menyumbang lebih dari 75% bencana alam pada tahun 2023. Banjir merupakan bahaya signifikan bagi banyak pusat metropolitan dan desa pesisir di negara ini. Terlebih kota-kota yang berada di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, termasuk Jakarta.

Jakarta menjadi satu kota pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim di Asia Tenggara. Kota ini rentan terhadap banjir, naiknya air laut, dan bencana alam lainnya. Keberadaan Jakarta dengan muara 13 sungai menjadikannya rentan terhadap banjir. Kota ini pernah mengalami banjir besar seperti tahun 2002, 2007, dan 2013. Banjir di Jakarta diperparah dengan penurunan permukaan tanah setiap tahunnya. Penurunan tanah berlangsung juga di sejumlah kota di Asia seperti di Tokyo, Manila, dan Ho Chi Minh City.

Risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut berpotensi terus meningkat hingga beberapa abad berikutnya. Perubahan iklim berpotensi meningkatkan risiko banjir di kota-kota dalam tiga cara. Pertama, dari laut, yaitu, permukaan laut yang lebih tinggi dan gelombang badai. Kedua, dari curah hujan, terutama curah hujan yang lebih deras dan lebih lama dibandingkan masa lalu. Ketiga, perubahan yang terjadi karena peningkatkan aliran sungai yang ada dikarenakan faktor pemukiman yang tinggal di dekat dengan sungai.

Diperkirakan risiko banjir di Jakarta akan semakin meningkat di masa mendatang, mengingat ketiga faktor terus berkelindan. Kesiapsiagaan bencana sangat penting untuk menjaga ketahanan warga Jakarta terhadap banjir. Karena tantangan geografis dan infrastruktur Jakarta yang unik, maka strategi mitigasi bencana membutuhkan pendekatan yang efisien yang mempertimbangkan kerentanan kota terhadap banjir, penurunan permukaan tanah, dan kepadatan penduduk. Strategi meminimalkan risiko bencana banjir dari perspektif Antropogenik menjadi bahan kajian tulisan ini.

Peran Masyarakat Terdampat untuk Minimalisasi Banjir Jakarta

Banjir menjadi masalah sejak zaman awal Jakarta. Kota ini merupakan kota pelabuhan Sunda Kelapa di kerajaan Sunda Hindu. Ia kemudian berubah menjadi Batavia dan menjadi markas besar Perusahaan Hindia Timur Belanda sejak tahun 1619.

Secara teknis Pemerintah Provinsi Jakarta telah berupaya melindungi warganya dalam mengatasi banjir. Upaya yang dilakukan seperti seperti pembangunan tembok laut, stasiun pompa banjir, dan pintu air, banyak daerah dataran rendah masih terancam oleh banjir. Namun, fenomena bencana banjir tidak dapat sepenuhnya dihindari oleh manusia, tetapi dapat diantisipasi dengan mengembangkan sistem yang bertujuan untuk memprediksi dan mencari mitigasi.

Untuk meminimalkan kerugian ini, dibutuhkan perangkat yang menyediakan informasi ketinggian air secara real-time, mudah dipahami, dan memudahkan akses. Informasi ini harus menjangkau masyarakat secara massif, sehingga dapat mempersiapkan diri ketika terjadi banjir.

Kunci keberhasilan tanggap bencana banjir ada pada kesiapan Pemprov DKI di semua tingkatan sampai ke Kelurahan untuk memberikan penyediaan informasi bencana, termasuk peringatan dan langkah-langkah yang diambil untuk membatasi kerusakan; perencanaan dan koordinasi respons bencana; dan sejauh mana pemerintah daerah membangun tempat-tempat pengungisan.

Terdapat kebutuhan untuk mengembangkan metode yang tepat untuk menilai kondisi sosial dan ekonomi berbagai kelompok masyarakat Jakarta. Faktor sosial dan ekonomi harus diintegrasikan dengan kerentanan fisik untuk penilaian kerentanan banjir perkotaan. Perlu dikembangkan indeks kerentanan sosial terhadap banjir iklim untuk menjadi acuan pemerintah dalam penanganan risiko banjir di sejumlah rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) yang ada di Jakarta.

Indeks kerentanan terhadap banjir dapat mengantarkan kesiapsiagaan menghadapi banjir di kalangan warga, tetapi hingga tingkat rumah tangga dan sekolah. Masyarakat akan mempersiapkan langkah-langkah yang membangun ketahanan terhadap banjir yang sering terjadi.

Kebutuhan untuk menyediakan informasi akses gratis, mampu mendeteksi kemungkinan banjir pasang sejak dini dan didukung oleh perkembangan teknologi informasi, berupa penyebaran informasi melalui jaringan internet. Pemerintah Provinsi Jakarta menyampaikan pesan potensi banjir secara langsung kepada publik melalui laman resminya “pantau banjir Jakarta”. Masyarakat, khususnya warga di sejumlah Rt yang rawan banjir kerap kali tidak terpapar informasi banjir. Mereka jarang memiliki gawai cerdas untuk mengakses lama resmi Pemda.

Perlu intervensi langsung pihak kelurahan dalam bentuk pemberian pengetahuan kognitif diberikan sebelum musim penghujan datang ke sejumlah RT yang memiliki indeks kerawanan banjir tinggi. Selanjutnya di musim penghujan informasi yang diberikan lebih ditujukan kepada strategi untuk perlindungan terhadap banjir.

Terdapat kesenjangan pengetahuan di kalangan masyarakat rawan banjir mengenai risiko yang terkait dengan perubahan iklim. Media massa, seperti TV, radio, dan surat kabar, belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menyebarluaskan informasi tentang banjir real time. Selain metode penempatan kondisi banjir di “pantau banjir jakarta” yang pasif sifatnya, perlu juga promosi penyebaran informasi risiko iklim kepada warga Jakarta. Bahkan, isu risiko dan kerentanan iklim banyak beredar di kalangan masyarakat menengah yang tidak memiliki indeks kerawanan tinggi.

Khusus mereka yang kerap terpapar banjir, maka pengalaman terpapar banjir rutin di Jakarta tentu responnya akan berbeda dengan mereka yang jarang mengalami banjir. Seharusnya pengalaman langsung ini dapat mendorong lebih dalam upaya perlindungan terhadap banjir. Intervensi pihak pemerintah daerah terhadap mereka dalam bentuk sosialisasi rutin di musim penghujan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga.

Di daerah rawan banjir Jakarta, maka perlu dibentuk komunitas yang memiliki respon cepat banjir terhadap banjir. Karena risiko banjir, sampai batas tertentu, tidak dapat dihindari, kemampuan untuk menanggapi risiko sangat penting untuk mencegah kehilangan nyawa, cedera dan hilangnya harta benda. Kemampuan respons cepat anggota masyarakat dan kualitas layanan informasi pemerintah daerah menanggapi peristiwa bencana merupakan kunci untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Seberapa cepat dan tepatnya respons masyarakat terhadap datangnya banjir dipengaruhi oleh penyebaran informasi dari pihak berwenang.

Komunitas terdampak didorong untuk berinteraksi secara real time di platform media-media sosial yang ada. Masyarakat dapat memberikan informasi dan opini terkait bencana yang terjadi melalui platform media sosial yang ada. Media sosial telah terbukti menjadi sumber yang berguna untuk mendapatkan informasi terkait bencana secara langsung dari orang-orang yang mengalaminya sendiri. Bahkan pemberitaan banjir dapat dilakukan secara langsung, sehingga memudahkan pemangku kepentingan untuk memberikan pertolongan cepat.