Masa Depan Asas Hukum Fundamental Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Dampak hukum lanjutan dari keadaan dan masalah hukum tersebut adalah sistem peradilan pidana tidak lagi dapat memenuhi keadilan substantif kecuali keadilan formil begitupula ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KUHP 2023 yang mengutamakan nilai keadilan masyarakat dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang menjadi tidak bermakna bagi kehidupan masyarakat yang mengharapkan terciptanya hukum yang adil. Mengingat kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang mentabu-kan aib dan rasa malu setiap orang maka politik hukum pidana berpedoman pada asas tiada pidana tanpa kesalahan masih perlu dilengkap dengan asas tiada kesalahan tanpa pemaafan.

Perubahan mendasar dalam pertanggungjawaban pidana sedemikian akan berdampak sangat merugikan bagi tersangka/terdakwa korporasi mengingat factor aib bagi korporasi yang telah dinarasikan sebagai pelaku tindak pidana misalnya dalam perkara korupsi, suap dan penggelapan oleh aparatur hukum. Selain hal tersebut, berdampak besar dan membuka celah hukum bagi aparatur hukum untuk melakukan tindakan yang eksesif dengan dalih tidak diperlukan pembuktian unsur kesalahan.

Secara keseluruhan berdasarkan kajian hukum atas pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 20 Tahun 2025, dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; sistem hukum pidana Indonesia akan memasuki tahap peralihan dan rekonsiliasi yang ketat dengan waktu masa peralihan yang rekatif lama, sehingga memerlukan persiapan yang memadai bagi apatur hukum termasuk Mahkamah Agung untuk segera menata kembali, bukan saja pada masalah bentuk surat dakwaan dan kriteria pola pemidanaan; melainkan juga kesiapan sumber daya aparatur hukum yang memiliki kecerdasan intelektual dan ketangguhan nurani kemanusiaan yang adil dan beradab.