MA Diskon 1,5 Tahun Vonis Penjara Bekas Cagub Sultra dan Anaknya
Rabu, 16 September 2020 - 18:26 WIB
loading...
Gedung Mahkamah Agung. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memberikan 'diskon' 1 tahun 6 bulan pidana penjara bagi terpidana mantan calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dan terpidana anak Asrun sekaligus mantan walikota Kendari Adriatma Dwi Putra.
Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, majelis hakim agung peninjauan kembali (PK) untuk perkara Asrun dan Adriatma Dwi Putra dipimpin langsung oleh Ketua Kamar Pidana MA Suhadi. Andi membeberkan, majelis hakim PK mengadili dengan memutuskan dua hal. "Mengabulkan permohonan PK pemohon/terpidana dan membatalkan putusan judex facti," ujar Andi kepada SINDO Media, Rabu (16/9/2020).
(Baca: Soal Pemakzulan Bupati Jember, Mendagri Tunggu Putusan MA)
Ketua Kamar Pengawasan MA ini membeberkan, majelis hakim PK yang dipimpin Suhadi juga mengadili kembali dengan memutus tiga hal atas PK yang diajukan Asrun dan Adriatma. Satu, menyatakan pemohon PK/terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 hutuf b UU Pemberantasan Tipikor.
"Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan untuk masing-masing terpidana, serta mencabut hak politik para terpidana selama 2 tahun," tegasnya.
Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, majelis hakim agung peninjauan kembali (PK) untuk perkara Asrun dan Adriatma Dwi Putra dipimpin langsung oleh Ketua Kamar Pidana MA Suhadi. Andi membeberkan, majelis hakim PK mengadili dengan memutuskan dua hal. "Mengabulkan permohonan PK pemohon/terpidana dan membatalkan putusan judex facti," ujar Andi kepada SINDO Media, Rabu (16/9/2020).
(Baca: Soal Pemakzulan Bupati Jember, Mendagri Tunggu Putusan MA)
Ketua Kamar Pengawasan MA ini membeberkan, majelis hakim PK yang dipimpin Suhadi juga mengadili kembali dengan memutus tiga hal atas PK yang diajukan Asrun dan Adriatma. Satu, menyatakan pemohon PK/terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 hutuf b UU Pemberantasan Tipikor.
"Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan untuk masing-masing terpidana, serta mencabut hak politik para terpidana selama 2 tahun," tegasnya.
Lihat Juga :
