Presiden HAM PBB: Ujian Moral Indonesia di Panggung Global

Kasus terkini adalah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menginjak-nginjak hukum internasional melalui penangkapan presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan ancaman penangkapan selanjutnya kepada sejumlah presiden negara lain di Amerika latin, dan rencana merebut Greenland dari Denmark. Di sinilah letak tantangan sekaligus peluang: apakah Indonesia akan sekadar menjadi moderator teknis yang mengatur daftar bicara? atau menjadi aktor normatif yang membentuk cara dunia membaca tragedi?

Dalam konteks inilah konsep constructive engagement perlu diterjemahkan ulang. Selama ini, istilah tersebut acap digunakan guna menandai pendekatan sopan: tidak menghakimi, tidak menekan, lebih banyak dialog daripada sanksi. Tetapi, di era krisis global, constructive engagement harus dituntut untuk tegas dalam substansi dan bijak dalam metode. Artinya, dialog yang membangun bukan dialog yang jinak. Ia adalah dialog yang berani mengakui pelanggaran, tetapi tidak menjadikan HAM sebagai senjata geopolitik.

Indonesia memiliki modal untuk menggeser narasi HAM ke arah yang lebih struktural. Jika selama ini sorotan kamera HAM lebih acap diarahkan pada represi negara, maka Indonesia bisa menambahkan perspektif tentang represi pasar, ketidakadilan iklim, kemiskinan sebagai kekerasan struktural, hingga ketertinggalan teknologi sebagai bentuk deprivasi hak fundamental. Narasi semacam ini dekat dengan realitas miliaran manusia, sekaligus mampu menyatukan negara-negara Selatan tanpa harus memberangus nilai-nilai universal.

Pada akhirnya, masa kepresidenan Indonesia hanya berlangsung beberapa bulan. Akan ada sidang pembukaan, resolusi, perdebatan, dan laporan tahunannya. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang kita akan tinggalkan setelah palu sidang terakhir diketuk? Jika jawabannya hanya berupa catatan teknis bahwa Indonesia pernah memimpin, itu adalah prestasi administrative saja.

Tetapi, jika Indonesia berhasil mengubah cara dunia berdialog, menghubungkan kepentingan Utara dan Selatan, serta menjadikan HAM sebagai bahasa etika, bukan alat hegemoni, maka itu adalah prestasi yang jauh lebih langka, yaitu prestasi moral.

Dan mungkin di situlah, pungkasannya, konsep HAM menemukan kembali wajah manusianya, bukan sebagai jargon dan slogan, bukan sebagai instrumen politik, tetapi sebagai upaya sinambung guna membuat dunia yang barbar ini kembali membela martabat manusia dan HAM.