Membela Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Pancasila: Tolak Pilkada DPRD
Kamis, 08 Januari 2026 - 16:30 WIB
loading...
A
A
A
Relasi ini menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih sehat, di mana kegagalan kepemimpinan dihukum melalui mekanisme elektoral, bukan melalui kompromi elite yang tertutup. Argumentasi bahwa pilkada langsung mahal tidak dapat dijadikan justifikasi normatif untuk mencabut hak rakyat.
Efisiensi anggaran tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk memangkas kedaulatan. Pengalaman empiris justru menunjukkan bahwa pemilihan melalui DPRD jauh lebih rentan terhadap praktik politik dagang sapi, suap, dan transaksi gelap yang berlangsung di ruang tertutup dan minim pengawasan publik.
Korupsi yang tersembunyi selalu lebih berbahaya daripada kontestasi terbuka yang diawasi oleh rakyat. Selain itu, pilkada langsung memiliki dimensi strategis sebagai sarana pendidikan politik. Proses ini mendorong rakyat untuk mengenal visi, rekam jejak, dan kapasitas calon pemimpin.
Meski tidak sempurna, mekanisme ini membangun kesadaran politik dan kedewasaan demokrasi secara gradual. Menghapus pilkada langsung berarti memutus proses pembelajaran kolektif tersebut dan mengembalikan rakyat ke posisi pasif. Demokrasi yang sehat tidak lahir dari efisiensi prosedural semata, melainkan dari partisipasi aktif dan kesadaran warga negara.
Menolak pilkada melalui DPRD bukanlah sikap romantik terhadap demokrasi elektoral, melainkan pembelaan rasional terhadap kedaulatan rakyat, Pancasila, dan konstitusi. Pilkada langsung adalah benteng penting untuk mencegah konsolidasi kekuasaan elite, memperkuat legitimasi pemerintahan daerah, dan menjaga agar negara tetap berpihak kepada rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.
Mengembalikan pilkada ke DPRD bukan sekadar langkah mundur, melainkan pengkhianatan terhadap spirit Reformasi yang lahir dari perlawanan terhadap kekuasaan yang tertutup dan tidak akuntabel. Dalam negara hukum demokratis, efisiensi tidak boleh mengorbankan legitimasi, dan stabilitas tidak boleh dibangun di atas penyingkiran rakyat.
Pilkada langsung harus dipertahankan—bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia paling jujur mewakili kehendak rakyat.
Efisiensi anggaran tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk memangkas kedaulatan. Pengalaman empiris justru menunjukkan bahwa pemilihan melalui DPRD jauh lebih rentan terhadap praktik politik dagang sapi, suap, dan transaksi gelap yang berlangsung di ruang tertutup dan minim pengawasan publik.
Korupsi yang tersembunyi selalu lebih berbahaya daripada kontestasi terbuka yang diawasi oleh rakyat. Selain itu, pilkada langsung memiliki dimensi strategis sebagai sarana pendidikan politik. Proses ini mendorong rakyat untuk mengenal visi, rekam jejak, dan kapasitas calon pemimpin.
Meski tidak sempurna, mekanisme ini membangun kesadaran politik dan kedewasaan demokrasi secara gradual. Menghapus pilkada langsung berarti memutus proses pembelajaran kolektif tersebut dan mengembalikan rakyat ke posisi pasif. Demokrasi yang sehat tidak lahir dari efisiensi prosedural semata, melainkan dari partisipasi aktif dan kesadaran warga negara.
Menolak pilkada melalui DPRD bukanlah sikap romantik terhadap demokrasi elektoral, melainkan pembelaan rasional terhadap kedaulatan rakyat, Pancasila, dan konstitusi. Pilkada langsung adalah benteng penting untuk mencegah konsolidasi kekuasaan elite, memperkuat legitimasi pemerintahan daerah, dan menjaga agar negara tetap berpihak kepada rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.
Mengembalikan pilkada ke DPRD bukan sekadar langkah mundur, melainkan pengkhianatan terhadap spirit Reformasi yang lahir dari perlawanan terhadap kekuasaan yang tertutup dan tidak akuntabel. Dalam negara hukum demokratis, efisiensi tidak boleh mengorbankan legitimasi, dan stabilitas tidak boleh dibangun di atas penyingkiran rakyat.
Pilkada langsung harus dipertahankan—bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia paling jujur mewakili kehendak rakyat.
(rca)
Lihat Juga :
