ICJR Nilai Pemberian Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Diatur dengan Perda
Rabu, 16 September 2020 - 14:28 WIB
loading...
A
A
A
“Seharusnya pengaturan mengenai sanksi tidak diatur dalam perkada. Namun, harus di tingkat perda. Hal ini mengingat sanksi yang dijatuhkan merupakan pembatasan hak warga negara,” tutur Maidina.
Dia menyebut carut marut ini berpangkal pada inpres dan instruksi Menteri Dalam Negeri yang tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelibatan TNI dan Polri dianggap menabrak sejumlah aturan, seperti UU TNI dan Polri.
Maidina menyatakan pelibatan TNI hanya dapat dilakukan oleh presiden. Catatannya, pengerahan itu harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan (DPR). Keterlibatan polisi dalam pemberian sanksi itu tidak tepat. (Baca juga: Masker Scuba atau Buff Dilarang di KRL, Satgas: Itu Hanya Satu Lapis dan Terlalu Tipis)
Pemberian sanksi oleh Korps Trunojoyo hanya bisa dilakukan ketika menjadi penyidik tindak pidana. Bukan penegakan perda. “Masalah penegakkan hukum ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.
Dia menyebut carut marut ini berpangkal pada inpres dan instruksi Menteri Dalam Negeri yang tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelibatan TNI dan Polri dianggap menabrak sejumlah aturan, seperti UU TNI dan Polri.
Maidina menyatakan pelibatan TNI hanya dapat dilakukan oleh presiden. Catatannya, pengerahan itu harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan (DPR). Keterlibatan polisi dalam pemberian sanksi itu tidak tepat. (Baca juga: Masker Scuba atau Buff Dilarang di KRL, Satgas: Itu Hanya Satu Lapis dan Terlalu Tipis)
Pemberian sanksi oleh Korps Trunojoyo hanya bisa dilakukan ketika menjadi penyidik tindak pidana. Bukan penegakan perda. “Masalah penegakkan hukum ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
