Program Bantuan Covid-19, Pemerintah Perlu Sistem Pengawasan dan Pusat Aduan
Rabu, 16 September 2020 - 12:00 WIB
loading...
A
A
A
"Bisa mengetahui persoalan dan penanganan persoalan tersebut secara lebih cepat dan tepat. Masyarakat menjadi mitra utama. Contoh terkait adanya miskoordinasi dan kisruhnya berbagai data yang dibutuhkan, antara lain khususnya data rumah sakit dan data warga penerima manfaat," ucapnya.
Terkait PSBB Jilid II yang diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Dimas berharap, agar seluruh warga kota mampu secara detail dan konstruktif membantu dan mengawal kinerja pemerintah tingkat lokal untuk dapat menjalankan tugasnya secara baik dalam menangani Corona. Bisa dengan masukan, kritik maupun aksi solidaritas secara bersama.
Dimas berharap, agar kepala daerah dan institusi pemerintah baik pusat maupun daerah dapat saling berkoordinasi. Apalagi problem bersamanya adalah ketersediaan dan akurasi berbagai data yang tepat di lapangan sehingga kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang tepat, dapat dieksekusi dan program bantuan sosial tersebut betul-betul diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki otoritas untuk menerapkan kembali kebIjakan PSBB. Apalagi alasannya adalah adanya data angka kenaikan dan lonjakan kamar perawatan pasien Covid. Data ini harus dikoordinasikan dengan berbagai institusi terkait. Sebagai pemimpin yang baik, Gubernur juga harus memikirkan dampak yang terjadi akibat penerapan kebijakan tersebut dan siap mengantisipasi konsekuensi yang terjadi pada masyarakat," ungkapnya.
"Konsekuensinya khususnya adalah aspek sosial ekonomi, kalangan masyarakt bawah, pedagang kaki lima dan UMKM. Pak Anies dengan kapasitas APBD-nya yang masih cukup besar dapat ikut meng-handle dampak ekonomi yang terjadi pada warga Jakarta. Tanpa menunggu atau mengandalkan program bantuan pemerintah pusat terkait Covid dan PEN yang memang sudah berjalan," tambah inisiator dari Gerakan Anak Muda Punya Usaha (AMPUH) ini.
Anies diharapkan, mampu memperhatikan dan menunjukkan kinerja terbaik melayani seluruh masyarakat Jakarta. Tak hanya pada aspek kesehatan tapi juga aspek sosial ekonomi khususnya masyarakat kecil. Jangan muncul kesan adanya pencitraan dan motif politik dibalik kebijakan PSBB jilid II.
Terkait PSBB Jilid II yang diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Dimas berharap, agar seluruh warga kota mampu secara detail dan konstruktif membantu dan mengawal kinerja pemerintah tingkat lokal untuk dapat menjalankan tugasnya secara baik dalam menangani Corona. Bisa dengan masukan, kritik maupun aksi solidaritas secara bersama.
Dimas berharap, agar kepala daerah dan institusi pemerintah baik pusat maupun daerah dapat saling berkoordinasi. Apalagi problem bersamanya adalah ketersediaan dan akurasi berbagai data yang tepat di lapangan sehingga kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang tepat, dapat dieksekusi dan program bantuan sosial tersebut betul-betul diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki otoritas untuk menerapkan kembali kebIjakan PSBB. Apalagi alasannya adalah adanya data angka kenaikan dan lonjakan kamar perawatan pasien Covid. Data ini harus dikoordinasikan dengan berbagai institusi terkait. Sebagai pemimpin yang baik, Gubernur juga harus memikirkan dampak yang terjadi akibat penerapan kebijakan tersebut dan siap mengantisipasi konsekuensi yang terjadi pada masyarakat," ungkapnya.
"Konsekuensinya khususnya adalah aspek sosial ekonomi, kalangan masyarakt bawah, pedagang kaki lima dan UMKM. Pak Anies dengan kapasitas APBD-nya yang masih cukup besar dapat ikut meng-handle dampak ekonomi yang terjadi pada warga Jakarta. Tanpa menunggu atau mengandalkan program bantuan pemerintah pusat terkait Covid dan PEN yang memang sudah berjalan," tambah inisiator dari Gerakan Anak Muda Punya Usaha (AMPUH) ini.
Anies diharapkan, mampu memperhatikan dan menunjukkan kinerja terbaik melayani seluruh masyarakat Jakarta. Tak hanya pada aspek kesehatan tapi juga aspek sosial ekonomi khususnya masyarakat kecil. Jangan muncul kesan adanya pencitraan dan motif politik dibalik kebijakan PSBB jilid II.
Lihat Juga :
