Program Bantuan Covid-19, Pemerintah Perlu Sistem Pengawasan dan Pusat Aduan
Rabu, 16 September 2020 - 12:00 WIB
loading...
Koordinator Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho menyarankan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi diperlukan sistem pengawasan dan pusat aduan. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho menyarankan dalam penanganan Covid-19 (virus Corona) dan pemulihan ekonomi diperlukan sistem pengawasan dan complaint handling (pusat aduan) hingga level mikro seperti RT/RW untuk merespons cepat laporan warga masyarakat.
(Baca juga: Cegah Spekulasi, AHY Dorong Aparat Usut Tuntas Kekerasan terhadap Ulama)
Hal ini dikatakan Dimas dalam acara diskusi daring 'Dampak Ekonomi PSBB Jilid II DKI Jakarta' yang dilaksanakan oleh DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa 15 September 2020.
(Baca juga: Bertambah 3.507 Kasus Baru, Total 225.030 Orang Positif Covid-19)
"Hal ini dibutuhkan agar bantuan pemerintah lebih tepat guna dan tepat sasaran. Pengawasan (monitoring) dan pengaduan ini akan berfungsi dalam mengontrol kinerja instansi pemerintah pusat sampai daerah dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo, menyalurkan bantuan serta program seperti bantuan sosial, subsidi upah, bantuan UMKM, kartu prakerja dan sebagainya," kata Dimas.
Serta kata Dimas, bermanfaat untuk membangun semangat kolaborasi yang produktif antara masyarakat dengan pemerintah khususnya dalam menghadapi dampak pandemi. Agar bantuan dari pemerintah tepat guna dan tepat sasaran maka complaint handling ini diperlukan untuk memungkinkan Komite PC-PEN termasuk Satgas Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi.
(Baca juga: Cegah Spekulasi, AHY Dorong Aparat Usut Tuntas Kekerasan terhadap Ulama)
Hal ini dikatakan Dimas dalam acara diskusi daring 'Dampak Ekonomi PSBB Jilid II DKI Jakarta' yang dilaksanakan oleh DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa 15 September 2020.
(Baca juga: Bertambah 3.507 Kasus Baru, Total 225.030 Orang Positif Covid-19)
"Hal ini dibutuhkan agar bantuan pemerintah lebih tepat guna dan tepat sasaran. Pengawasan (monitoring) dan pengaduan ini akan berfungsi dalam mengontrol kinerja instansi pemerintah pusat sampai daerah dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo, menyalurkan bantuan serta program seperti bantuan sosial, subsidi upah, bantuan UMKM, kartu prakerja dan sebagainya," kata Dimas.
Serta kata Dimas, bermanfaat untuk membangun semangat kolaborasi yang produktif antara masyarakat dengan pemerintah khususnya dalam menghadapi dampak pandemi. Agar bantuan dari pemerintah tepat guna dan tepat sasaran maka complaint handling ini diperlukan untuk memungkinkan Komite PC-PEN termasuk Satgas Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi.
Lihat Juga :
