Program Bantuan Covid-19, Pemerintah Perlu Sistem Pengawasan dan Pusat Aduan
Rabu, 16 September 2020 - 12:00 WIB
loading...
A
A
A
"Terpenting adalah memastikan bahwa pemerintah DKI Jakarta dan aparatanya dapat benar-benar mampu menegakkan kedisiplinan, protokol kesehatan dan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak di seluruh warga masyarakat secara konsisten. Seluruh warga Jakarta harus bisa berkolaborasi bersama-sama, kita kawal penanganan covid dan penyaluran bantuan," tegas Dimas.
Senada dengan Dimas, mantan Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono yang menjadi penanggap diskusi online ini mengatakan, Pemprov DKI harus dapat meningkatkan bantuan sosial kepada masyarakat Jakarta yang terdampak akibat diberlakukannya kembali PSBB.
"Saya rasa Pemprov DKI punya kapasistas untuk memberikan tambahan bantuan. Penting di sini untuk memiliki rasa empati, respon yang tanggap dan sense of crisis dari seluruh warga masyarakat, juga para penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik menghadapi situasi pandemi ini," ucap mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini.
"Kesehatan adalah penting, tapi pemerintah juga harus memperhatikan dan memastikan keselamatan ekonomi warga kotanya juga. Kondisi ekonomi berat, pemerintah harus mampu memastikan kondisi di bawah, serta memastikan agar bantuan pemerintah tersalurkan bahkan sampai tingkat RT. Masyarakat warga, apalagi anak muda, dapat terlibat dan berpartisipasi," tambahnya.
Sementara Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino menyesalkan kebijakan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang terlihat terburu-buru menerapkan PSBB. Kebijakan tersebut menurutnya kental muatan politis.
"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sayangnya tidak terlalu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi warganya, khususnya masyarakat kecil dan UMKM. Saya mendukung penanganan dan penguatan pada aspek kesehatan, tapi sejauh ini Anies tidak banyak kita dengar memberikan solusi penanganan dampak ekonomi akibat PSBB Jilid II ini," ujarnya.
Senada dengan Dimas, mantan Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono yang menjadi penanggap diskusi online ini mengatakan, Pemprov DKI harus dapat meningkatkan bantuan sosial kepada masyarakat Jakarta yang terdampak akibat diberlakukannya kembali PSBB.
"Saya rasa Pemprov DKI punya kapasistas untuk memberikan tambahan bantuan. Penting di sini untuk memiliki rasa empati, respon yang tanggap dan sense of crisis dari seluruh warga masyarakat, juga para penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik menghadapi situasi pandemi ini," ucap mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini.
"Kesehatan adalah penting, tapi pemerintah juga harus memperhatikan dan memastikan keselamatan ekonomi warga kotanya juga. Kondisi ekonomi berat, pemerintah harus mampu memastikan kondisi di bawah, serta memastikan agar bantuan pemerintah tersalurkan bahkan sampai tingkat RT. Masyarakat warga, apalagi anak muda, dapat terlibat dan berpartisipasi," tambahnya.
Sementara Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino menyesalkan kebijakan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang terlihat terburu-buru menerapkan PSBB. Kebijakan tersebut menurutnya kental muatan politis.
"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sayangnya tidak terlalu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi warganya, khususnya masyarakat kecil dan UMKM. Saya mendukung penanganan dan penguatan pada aspek kesehatan, tapi sejauh ini Anies tidak banyak kita dengar memberikan solusi penanganan dampak ekonomi akibat PSBB Jilid II ini," ujarnya.
(maf)
Lihat Juga :
