548 Instansi Pemerintah Berpatisipasi dalam Pengukuran Kualitas Kebijakan, 39 Persen Sudah Masuk Kategori Baik

Selasa, 09 Desember 2025 - 18:49 WIB
loading...
548 Instansi Pemerintah...
Focus Group Discussion digelar di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Foto/Jonathan Simanjuntak
A A A
JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) menyebut sebanyak 548 instansi pemerintah dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah mengikuti pengukuran kualitas kebijakan untuk tahun 2025. Jumlah keikutsertaan ini meningkat tajam hingga mencapai 85 persen.

Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Widhi Novianto menjelaskan pada tahun 2021 hanya 128 instansi pemerintah yang terlibat dalam ukuran kualitas kebijakan. Jumlahnya juga meningkat pada tahun 2023 yang menyentuh 225 instansi.

Baca juga: Kepala LAN Sebut Program RPL Percepat Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN

"Ini tren kenaikannya Alhamdulillah sangat signifikan. Di tahun 2025 ini sebanyak 548 instansi pemerintah, lembaga dan juga pemerintah daerah ikut terlibat dalam ukuran kualitas kebijakan, 85 persen," ujar Widhi dalam acara Focus Group Discussion di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Widhi menambahkan meningkatkannya keikutsertaan instansi pemerintah ini juga diikuti dengan meningkatnya nilai Indeks Kualitas Kebijakan. Menurutnya, pada tahun 2025 ini Indeks Kualitas Kebijakan telah memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Jadi 39% instansi pemerintah sudah masuk dalam kategori kualifikasi nilai baik, sangat baik dan unggul," ujar dia.

Widhi menyinggung Kementerian Hukum dan Kementerian Pertanian yang masuk kategori 10 peringkat teratas instansi yang memiliki nilI Kualitas Kebijakan terbaik.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kepala BSKDN Kemendagri:...
Kepala BSKDN Kemendagri: Inovasi Kunci Pembangunan Daerah
Rieke Diah Pitaloka...
Rieke Diah Pitaloka Dikritik Akademisi: Melihat Dukungan Manajemen Jangan Sempit
Anggota Polri yang Duduki...
Anggota Polri yang Duduki Jabatan di Luar Struktur Tak Perlu Mundur selama Penugasan Negara
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
Daftar Peraih Penghargaan...
Daftar Peraih Penghargaan DIA 2026: Kreator Konten, Kementerian, hingga Pelaku Industri
Dialog Terbuka Presiden...
Dialog Terbuka Presiden Prabowo Perlu Diperluas ke Kementerian hingga Pemda
Kemendagri Sebut Transformasi...
Kemendagri Sebut Transformasi BUMD sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah
Ekonom: Kebijakan BI...
Ekonom: Kebijakan BI dan Pemerintah Memperkuat Rupiah Sudah Tepat
Kebijakan Tambang RI...
Kebijakan Tambang RI Berubah-ubah, Investor China Mulai Alihkan Investasi Nikel ke Afrika
Rekomendasi
Investor RI Mulai Lirik...
Investor RI Mulai Lirik Saham AI Global, Bittime Hadirkan Fitur Earn
Sah, 4 Marketplace Ini...
Sah, 4 Marketplace Ini Resmi Pungut Pajak PPh 22
MICoCS 2026: Akademisi...
MICoCS 2026: Akademisi Dunia Kupas Tantangan AI bagi Industri Media dan Komunikasi
Berita Terkini
Senator: Tambahan Penerima...
Senator: Tambahan Penerima Bantuan Pangan Harus Diiringi Penguatan Data dan Pemberdayaan Masyarakat
HUT ke-80 Bhayangkara,...
HUT ke-80 Bhayangkara, Sekjen Perindo Ferry Kurnia Tegaskan Peran Strategis Polri Kawal Pembangunan
Sejarawan dan Akademisi...
Sejarawan dan Akademisi Apresiasi Kepemimpinan Wali Kota Agustina Selamatkan Artefak dan Arsip Kemaritiman
Di Hadapan Prabowo,...
Di Hadapan Prabowo, Kapolri: SPPG Polri Berhasil Pertahankan Zero Accident
Sulhu dan Islah: Sebuah...
Sulhu dan Islah: Sebuah Refleksi
KPK Panggil Lagi Bos...
KPK Panggil Lagi Bos Maktour Fuad Hasan terkait Kasus Kuota Haji
Infografis
Indonesia Diprediksi...
Indonesia Diprediksi Bakal Masuk Jebakan Utang Semakin Dalam
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved