548 Instansi Pemerintah Berpatisipasi dalam Pengukuran Kualitas Kebijakan, 39 Persen Sudah Masuk Kategori Baik

Selasa, 09 Desember 2025 - 18:49 WIB
loading...
548 Instansi Pemerintah...
Focus Group Discussion digelar di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Foto/Jonathan Simanjuntak
A A A
JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) menyebut sebanyak 548 instansi pemerintah dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah mengikuti pengukuran kualitas kebijakan untuk tahun 2025. Jumlah keikutsertaan ini meningkat tajam hingga mencapai 85 persen.

Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Widhi Novianto menjelaskan pada tahun 2021 hanya 128 instansi pemerintah yang terlibat dalam ukuran kualitas kebijakan. Jumlahnya juga meningkat pada tahun 2023 yang menyentuh 225 instansi.

Baca juga: Kepala LAN Sebut Program RPL Percepat Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN

"Ini tren kenaikannya Alhamdulillah sangat signifikan. Di tahun 2025 ini sebanyak 548 instansi pemerintah, lembaga dan juga pemerintah daerah ikut terlibat dalam ukuran kualitas kebijakan, 85 persen," ujar Widhi dalam acara Focus Group Discussion di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Widhi menambahkan meningkatkannya keikutsertaan instansi pemerintah ini juga diikuti dengan meningkatnya nilai Indeks Kualitas Kebijakan. Menurutnya, pada tahun 2025 ini Indeks Kualitas Kebijakan telah memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Jadi 39% instansi pemerintah sudah masuk dalam kategori kualifikasi nilai baik, sangat baik dan unggul," ujar dia.

Widhi menyinggung Kementerian Hukum dan Kementerian Pertanian yang masuk kategori 10 peringkat teratas instansi yang memiliki nilI Kualitas Kebijakan terbaik.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kepala BSKDN Kemendagri:...
Kepala BSKDN Kemendagri: Inovasi Kunci Pembangunan Daerah
Rieke Diah Pitaloka...
Rieke Diah Pitaloka Dikritik Akademisi: Melihat Dukungan Manajemen Jangan Sempit
Anggota Polri yang Duduki...
Anggota Polri yang Duduki Jabatan di Luar Struktur Tak Perlu Mundur selama Penugasan Negara
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
Daftar Peraih Penghargaan...
Daftar Peraih Penghargaan DIA 2026: Kreator Konten, Kementerian, hingga Pelaku Industri
Dialog Terbuka Presiden...
Dialog Terbuka Presiden Prabowo Perlu Diperluas ke Kementerian hingga Pemda
Kemendagri Sebut Transformasi...
Kemendagri Sebut Transformasi BUMD sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah
Ekonom: Kebijakan BI...
Ekonom: Kebijakan BI dan Pemerintah Memperkuat Rupiah Sudah Tepat
Kebijakan Tambang RI...
Kebijakan Tambang RI Berubah-ubah, Investor China Mulai Alihkan Investasi Nikel ke Afrika
Rekomendasi
Norwegia Lolos ke 16...
Norwegia Lolos ke 16 Besar usai Singkirkan Pantai Gading 2-1
2 Negara Muslim Ini...
2 Negara Muslim Ini Saling Serang, Ini 7 Alasan Konflik Itu Tak Mudah Diselesaikan
Apes, Uni Eropa Terancam...
Apes, Uni Eropa Terancam Kehilangan Pasokan Gas AS usai Tinggalkan Rusia
Berita Terkini
Presiden Prabowo Jadi...
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bhayangkara di Cikeas
Badan Siber PP GP Ansor...
Badan Siber PP GP Ansor Kritik Ketertutupan Pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
OTT Kuansing, Bupati...
OTT Kuansing, Bupati Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnain Menyerahkan Diri ke KPK
Apartemen Disita Jelang...
Apartemen Disita Jelang Sidang Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Buka Suara
Tepis Isu Pecah Kongsi...
Tepis Isu Pecah Kongsi dengan Dokter Tifa, Roy Suryo: Saling Membersamai
Nilai Hakim Abaikan...
Nilai Hakim Abaikan Fakta Persidangan, Nadiem Makarim Bakal Lapor ke KY
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved