548 Instansi Pemerintah Berpatisipasi dalam Pengukuran Kualitas Kebijakan, 39 Persen Sudah Masuk Kategori Baik

Selasa, 09 Desember 2025 - 18:49 WIB
loading...
548 Instansi Pemerintah...
Focus Group Discussion digelar di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Foto/Jonathan Simanjuntak
A A A
JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) menyebut sebanyak 548 instansi pemerintah dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah mengikuti pengukuran kualitas kebijakan untuk tahun 2025. Jumlah keikutsertaan ini meningkat tajam hingga mencapai 85 persen.

Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Widhi Novianto menjelaskan pada tahun 2021 hanya 128 instansi pemerintah yang terlibat dalam ukuran kualitas kebijakan. Jumlahnya juga meningkat pada tahun 2023 yang menyentuh 225 instansi.

Baca juga: Kepala LAN Sebut Program RPL Percepat Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN

"Ini tren kenaikannya Alhamdulillah sangat signifikan. Di tahun 2025 ini sebanyak 548 instansi pemerintah, lembaga dan juga pemerintah daerah ikut terlibat dalam ukuran kualitas kebijakan, 85 persen," ujar Widhi dalam acara Focus Group Discussion di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Widhi menambahkan meningkatkannya keikutsertaan instansi pemerintah ini juga diikuti dengan meningkatnya nilai Indeks Kualitas Kebijakan. Menurutnya, pada tahun 2025 ini Indeks Kualitas Kebijakan telah memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Jadi 39% instansi pemerintah sudah masuk dalam kategori kualifikasi nilai baik, sangat baik dan unggul," ujar dia.

Widhi menyinggung Kementerian Hukum dan Kementerian Pertanian yang masuk kategori 10 peringkat teratas instansi yang memiliki nilI Kualitas Kebijakan terbaik.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kemendagri Terus Perkuat...
Kemendagri Terus Perkuat Pengawasan dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan
Mendagri Minta Pemda...
Mendagri Minta Pemda Perkuat Pasokan dan Distribusi demi Jaga Inflasi Tetap Terkendali
Mendagri Minta Pemda...
Mendagri Minta Pemda Perkuat Pengendalian Inflasi agar Tetap di Bawah Target Pemerintah
Mengelola Anggaran Daerah...
Mengelola Anggaran Daerah di Era Efisiensi
Prabowo Minta Aparat...
Prabowo Minta Aparat Introspeksi Diri: Rakyat Tak Ingin Korupsi Dibiarkan!
Mendorong Kebijakan...
Mendorong Kebijakan Energi Berkelanjutan Demi Lingkungan dan Kesejahteraan
9 Kementerian dan Lembaga...
9 Kementerian dan Lembaga yang Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026, Lulus Jadi CPNS
Kemendagri Sebut Transformasi...
Kemendagri Sebut Transformasi BUMD sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah
Ekonom: Kebijakan BI...
Ekonom: Kebijakan BI dan Pemerintah Memperkuat Rupiah Sudah Tepat
Rekomendasi
Hasil Piala AFF 2026:...
Hasil Piala AFF 2026: Vietnam Pesta 7 Gol ke Gawang Timor Leste
Pasokan Minyak Global...
Pasokan Minyak Global Semakin Ketat, India dan China Berebut Diskon dari Rusia
Pertamina Foundation...
Pertamina Foundation Tanamkan Peduli Lingkungan Usia Dini
Berita Terkini
Pakar Kebijakan Publik...
Pakar Kebijakan Publik Soroti Ego Sektoral Penegakan Hukum, Sarankan Pelibatan KPK
Smartwatch AI, Kala...
Smartwatch AI, Kala Algoritma Mulai Membentuk Cara Kita Menilai Diri
Ditahan di Rutan KPK,...
Ditahan di Rutan KPK, Febrie Adriansyah: Alat Bukti Masih Didalami, Belum Cukup Dilakukan Penahanan
Masalah Perampasan Aset...
Masalah Perampasan Aset Tindak Pidana
Eks Jubir KPK Febri...
Eks Jubir KPK Febri Diansyah Resmi Jadi Kuasa Hukum Febrie Adriansyah
Eks Jampidsus Febrie...
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Ditahan di Rutan KPK: Gak Pakai Rompi Ye!
Infografis
Kontraksi Terbesar dalam...
Kontraksi Terbesar dalam Sejarah, Ekonomi Israel Ambruk 19,4 Persen
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved