548 Instansi Pemerintah Berpatisipasi dalam Pengukuran Kualitas Kebijakan, 39 Persen Sudah Masuk Kategori Baik

Selasa, 09 Desember 2025 - 18:49 WIB
loading...
548 Instansi Pemerintah...
Focus Group Discussion digelar di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Foto/Jonathan Simanjuntak
A A A
JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) menyebut sebanyak 548 instansi pemerintah dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah mengikuti pengukuran kualitas kebijakan untuk tahun 2025. Jumlah keikutsertaan ini meningkat tajam hingga mencapai 85 persen.

Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Widhi Novianto menjelaskan pada tahun 2021 hanya 128 instansi pemerintah yang terlibat dalam ukuran kualitas kebijakan. Jumlahnya juga meningkat pada tahun 2023 yang menyentuh 225 instansi.

Baca juga: Kepala LAN Sebut Program RPL Percepat Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN

"Ini tren kenaikannya Alhamdulillah sangat signifikan. Di tahun 2025 ini sebanyak 548 instansi pemerintah, lembaga dan juga pemerintah daerah ikut terlibat dalam ukuran kualitas kebijakan, 85 persen," ujar Widhi dalam acara Focus Group Discussion di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Widhi menambahkan meningkatkannya keikutsertaan instansi pemerintah ini juga diikuti dengan meningkatnya nilai Indeks Kualitas Kebijakan. Menurutnya, pada tahun 2025 ini Indeks Kualitas Kebijakan telah memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Jadi 39% instansi pemerintah sudah masuk dalam kategori kualifikasi nilai baik, sangat baik dan unggul," ujar dia.

Widhi menyinggung Kementerian Hukum dan Kementerian Pertanian yang masuk kategori 10 peringkat teratas instansi yang memiliki nilI Kualitas Kebijakan terbaik.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kepala BSKDN Kemendagri:...
Kepala BSKDN Kemendagri: Inovasi Kunci Pembangunan Daerah
Rieke Diah Pitaloka...
Rieke Diah Pitaloka Dikritik Akademisi: Melihat Dukungan Manajemen Jangan Sempit
Anggota Polri yang Duduki...
Anggota Polri yang Duduki Jabatan di Luar Struktur Tak Perlu Mundur selama Penugasan Negara
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
Daftar Peraih Penghargaan...
Daftar Peraih Penghargaan DIA 2026: Kreator Konten, Kementerian, hingga Pelaku Industri
Dialog Terbuka Presiden...
Dialog Terbuka Presiden Prabowo Perlu Diperluas ke Kementerian hingga Pemda
Kemendagri Sebut Transformasi...
Kemendagri Sebut Transformasi BUMD sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah
Ekonom: Kebijakan BI...
Ekonom: Kebijakan BI dan Pemerintah Memperkuat Rupiah Sudah Tepat
Kebijakan Tambang RI...
Kebijakan Tambang RI Berubah-ubah, Investor China Mulai Alihkan Investasi Nikel ke Afrika
Rekomendasi
Paksa Rusia Mengakhiri...
Paksa Rusia Mengakhiri Perang, Ukraina Intensifkan Serangan Drone ke Moskow
Ratusan Peserta Ramaikan...
Ratusan Peserta Ramaikan AllPack Surabaya dan East Beauty Pack Expo 2026
Kisah Nabi Muhammad...
Kisah Nabi Muhammad SAW Sujud Sangat Lama, Ternyata Ini Penyebabnya
Berita Terkini
Wali Kota Agustina Dorong...
Wali Kota Agustina Dorong Gerakan Nasional Penyelamatan Heritage Kota Maritim
HUT ke-118, Ikatan Notaris...
HUT ke-118, Ikatan Notaris Indonesia Dorong Penegakan Etik dan Adaptasi Digital
PN Jaktim Izinkan Siaran...
PN Jaktim Izinkan Siaran Langsung Sidang Dokter Tifa kecuali Tahap Pembuktian
OTT Bupati Kuansing,...
OTT Bupati Kuansing, KPK Sita Pajero Sport dan Transaksi Cicilan Land Cruiser
Seskab Teddy Ungkap...
Seskab Teddy Ungkap Program Magang Nasional Rangkul Difabel, Pengamat: Terobosan Paling Progresif
Boni Hargens Sebut Polri...
Boni Hargens Sebut Polri Presisi Tulang Punggung Demokrasi
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved