DPR Dukung Deklarasi Bapaslon Patuh Protokol Kesehatan Corona
Selasa, 15 September 2020 - 11:01 WIB
loading...
A
A
A
Menurut dia, perubahan UU membutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah aturan mengenai pengumpulan massa di pilkada. Supaya cepat dan dapat menjadi landasan di perhelatan pilkada kali ini perlu regulasi cepat berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
"Karena waktu pendek, presiden keluarkan Perppu," tegasnya.
Ia juga menyoroti masalah ketaatan protokol kesehatan yang kerap masih banyak yang mengabaikannya. Untuk itu, Perppu perlu membunyikan sanksi bagi pihak yang melanggar protokol.
"Juga atur pasal tentang sanksi yang jelas, tegas, keras dan di muka. Jangan setelah pilkada selesai. Pertemuan dan rapat umum serta pentas seni itu diganti virtual semua. Zoom kan sekarang bisa ribuan orang," paparnya.
Kalau rapat via daring terhambat infrastruktur telekomunikasi, kata dia, pemerintah harus segera mengatasinya supaya pelaksanaan pilkada terbebas dari ancaman klaster korona.
"Juga lebih aman dan mudah pertemuan umum dilarang saja. Kalau pun ada pertemuan dibatasi metode door to door campaign saja. Maksimal lima orang seperti aturan PSBB," ungkapnya.
Seluruh aturan itu memang tidak ideal, tapi pilkada ini berlangsung dalam kondisi darurat. "Daripada resiko ledakan kasus covid-19, lebih baik komunikasi pesan kampanye dibatasi jalur nya. Bila terjadi ledakan kasus covid-19 di Desember 2020 bukan hanya makan korban jiwa, tapi juga kepanikan massal dan boleh jadi chaos," pungkasnya.
"Karena waktu pendek, presiden keluarkan Perppu," tegasnya.
Ia juga menyoroti masalah ketaatan protokol kesehatan yang kerap masih banyak yang mengabaikannya. Untuk itu, Perppu perlu membunyikan sanksi bagi pihak yang melanggar protokol.
"Juga atur pasal tentang sanksi yang jelas, tegas, keras dan di muka. Jangan setelah pilkada selesai. Pertemuan dan rapat umum serta pentas seni itu diganti virtual semua. Zoom kan sekarang bisa ribuan orang," paparnya.
Kalau rapat via daring terhambat infrastruktur telekomunikasi, kata dia, pemerintah harus segera mengatasinya supaya pelaksanaan pilkada terbebas dari ancaman klaster korona.
"Juga lebih aman dan mudah pertemuan umum dilarang saja. Kalau pun ada pertemuan dibatasi metode door to door campaign saja. Maksimal lima orang seperti aturan PSBB," ungkapnya.
Seluruh aturan itu memang tidak ideal, tapi pilkada ini berlangsung dalam kondisi darurat. "Daripada resiko ledakan kasus covid-19, lebih baik komunikasi pesan kampanye dibatasi jalur nya. Bila terjadi ledakan kasus covid-19 di Desember 2020 bukan hanya makan korban jiwa, tapi juga kepanikan massal dan boleh jadi chaos," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
