DPR Dukung Deklarasi Bapaslon Patuh Protokol Kesehatan Corona
Selasa, 15 September 2020 - 11:01 WIB
loading...
A
A
A
Wakil rakyat asal Fraksi NasDem ini menegaskan Komisi II akan terus mengawal penerapan protokol kesehatan pada seluruh tahapan pilkada. "Bahkan Komisi II rencananya akan menggelar blusukan ke sejumlah daerah untuk memantau langsung pelaksanaan pilkada," pungkasnya.
Sementara itu, PDIP mendukung kelanjutan pilkada serentak 2020 sesuai jadwal dengan pemungutan suara pada 9 Desember. Meski demikian seluruh pihak mesti menjalankan agenda konstitusional ini dengan protokol kesehatan.
"Maka untuk itu, mengingat pilkada serentak sudah beberapa kali ditunda dan kita sudah berkomitmen tanggal 9 Desember, sikap dari PDIP adalah pilkada tetap tanggal 9 Desember. Hanya saja seluruh ketentuan protokol pencegahan Covid-19 harus dijalankan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Kata Hasto, bagi PDIP, jika pilkada ditunda, maka akan ada resiko politik. Sebab penundaan akan menciptakan ketidakpastian yang baru. Indonesia mesti mengambil pelajaran dari beberapa negara yang telah sukses menggelar pemilu di tengah pandemi.
"Sri Lanka saja berhasil di dalam menjalankan itu. Mari kita penuhi ketentuan protokol pencegahan Covid-19 dan pilkada ini justru menjadi ujian terhadap kemampuan dalam membangun disiplin total," pungkas Hasto.
Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari menyatakan tahapan pilkada 2020 sudah berjalan hingga tahapan pendaftaran bakal calon. Dengan begitu agenda nasional ini tidak boleh ditunda seperti yang juga diutarakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Setuju dengan mas Ganjar lanjutkan Pilkada dan usulannya dilakuksn kampanye virtual saja. Tapi untuk kampanye virtual saja dan menghapus rapat umum, pertandingan olahraga, pentas seni, dan lain-lain memang harus ubah Undang-undang Pilkada," katanya.
Sementara itu, PDIP mendukung kelanjutan pilkada serentak 2020 sesuai jadwal dengan pemungutan suara pada 9 Desember. Meski demikian seluruh pihak mesti menjalankan agenda konstitusional ini dengan protokol kesehatan.
"Maka untuk itu, mengingat pilkada serentak sudah beberapa kali ditunda dan kita sudah berkomitmen tanggal 9 Desember, sikap dari PDIP adalah pilkada tetap tanggal 9 Desember. Hanya saja seluruh ketentuan protokol pencegahan Covid-19 harus dijalankan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Kata Hasto, bagi PDIP, jika pilkada ditunda, maka akan ada resiko politik. Sebab penundaan akan menciptakan ketidakpastian yang baru. Indonesia mesti mengambil pelajaran dari beberapa negara yang telah sukses menggelar pemilu di tengah pandemi.
"Sri Lanka saja berhasil di dalam menjalankan itu. Mari kita penuhi ketentuan protokol pencegahan Covid-19 dan pilkada ini justru menjadi ujian terhadap kemampuan dalam membangun disiplin total," pungkas Hasto.
Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari menyatakan tahapan pilkada 2020 sudah berjalan hingga tahapan pendaftaran bakal calon. Dengan begitu agenda nasional ini tidak boleh ditunda seperti yang juga diutarakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Setuju dengan mas Ganjar lanjutkan Pilkada dan usulannya dilakuksn kampanye virtual saja. Tapi untuk kampanye virtual saja dan menghapus rapat umum, pertandingan olahraga, pentas seni, dan lain-lain memang harus ubah Undang-undang Pilkada," katanya.
Lihat Juga :
