Wujudkan SDGs 2030, LAN Perkuat Tata Kelola Pemerintahan di Pusat dan Daerah
Jum'at, 14 November 2025 - 11:37 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Kisah Benny Moerdani Jalin Hubungan Terlarang dengan Israel demi Lindungi Nyawa Soeharto
Kedua, Pembiayaan Terintegrasi dan Inovatif, yang menekankan perlunya kerangka pembiayaan SDGs yang menggabungkan berbagai sumber seperti anggaran regional, transfer pusat, kemitraan swasta, serta insentif berbasis hasil (result-based financing).
Ketiga, Sistem Data dan Pemantauan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI), yang dapat digunakan untuk analitik prediktif—misalnya mendeteksi kerentanan stunting, potensi putus sekolah, serta memperkuat evaluasi kinerja berbasis bukti. “Pendekatan ini diharapkan memperkuat sistem perencanaan kebijakan yang lebih adaptif dan akurat,” tegasnya.
LAN juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator SDGs, khususnya SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, hingga RKPD, agar pelaksanaannya dapat diukur secara sistematis dan akuntabel.
Head of Office Unpog/DPIDG/UN Desa Changseob Han, menekankan pentingnya membangun lembaga publik yang kuat, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan global.
“Agenda 2030 dan Visi Indonesia 2045 merupakan tanggung jawab bersama di tengah tantangan global seperti konflik, perubahan iklim, dan menurunnya kepercayaan publik. Di masa seperti ini, peran institusi publik yang efektif sangat penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal (no one left behind),” ujarnya.
Han juga mengapresiasi langkah Indonesia yang telah mencapai 61% indikator SDGs dengan tren yang positif. Namun, tantangan di tingkat daerah masih cukup besar, terutama terkait kompleksitas pembiayaan dan keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih.
Kedua, Pembiayaan Terintegrasi dan Inovatif, yang menekankan perlunya kerangka pembiayaan SDGs yang menggabungkan berbagai sumber seperti anggaran regional, transfer pusat, kemitraan swasta, serta insentif berbasis hasil (result-based financing).
Ketiga, Sistem Data dan Pemantauan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI), yang dapat digunakan untuk analitik prediktif—misalnya mendeteksi kerentanan stunting, potensi putus sekolah, serta memperkuat evaluasi kinerja berbasis bukti. “Pendekatan ini diharapkan memperkuat sistem perencanaan kebijakan yang lebih adaptif dan akurat,” tegasnya.
LAN juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator SDGs, khususnya SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, hingga RKPD, agar pelaksanaannya dapat diukur secara sistematis dan akuntabel.
Head of Office Unpog/DPIDG/UN Desa Changseob Han, menekankan pentingnya membangun lembaga publik yang kuat, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan global.
“Agenda 2030 dan Visi Indonesia 2045 merupakan tanggung jawab bersama di tengah tantangan global seperti konflik, perubahan iklim, dan menurunnya kepercayaan publik. Di masa seperti ini, peran institusi publik yang efektif sangat penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal (no one left behind),” ujarnya.
Han juga mengapresiasi langkah Indonesia yang telah mencapai 61% indikator SDGs dengan tren yang positif. Namun, tantangan di tingkat daerah masih cukup besar, terutama terkait kompleksitas pembiayaan dan keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih.
Lihat Juga :
