Banyak Kasus Mangkrak, Anggaran Jumbo Penyidikan Polri Dipertanyakan

JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi III DPR mengkritisi soal besarnya anggaran penyelidikan dan penyidikan di Polri yang mencapai Rp5,49 triliun dalam Rapat Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA K/L) Polri tahun 2021 bersama Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Sementara, banyak kasus di Polri yang mangkrak dan tidak kunjung ke penuntutan sehingga rutan menjadi kelebihan kapasitas.

“Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp5,49 triliun, perlu ada penyisiran di sini, tidak sampai satuan tiga. Masalah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polri apa sudah sebanding dengan apa yang dilakukan Kejaksaan dan Mahkamah Agung, penyelidikan dan penyidikan berapa persen yang sampai ke penuntutan,” kata anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020).

(Baca: Komisi III DPR Sepakati Rp111,9 T plus Tambahan Rp19,6 T untuk Polri 2021)

Karena, Wihadi melanjutkan, dengan anggaran yang mencapai Rp5,49 triliun ini tidak mencapai 50% dari pos anggaran serupa di Kejaksaan. Untuk itu, ia mempertanyakan apakah anggaran ini digunakan semuanya dan apakah anggaran ini bisa dimanfaatkan semua. “Karena kemungkinan yang terjadi, penyelidikan dan penyidikan dilakukan tapi penuntutan tidak terjadi,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini mengingatkan, jangan sampai alokasi ini digunakan untuk kriminalisasi lalu kasusnya hilang tapi, anggarannya jalan terus. Untuk itu, dia mempertanyakan alasan Polri mengaloaksikan anggaran sebesar itu untuk penyeldikan dan penyidikan, dan perlu di-breakdown untuk pidana khusus berapa, pidana umum berapa dan narkoba berapa.