Penanganan Pandemi Harus Selaras Antara Kesehatan dan Ekonomi
loading...
A
A
A
Diakui Intan, pandemi Covid-19 memang menjadi permasalahan kompleks, tidak hanya kesehatan tetapi juga sosial dan ekonomi. Penerimaan APBD merosot tajam. Dalam beberapa hari terakhir, sentimen negatif pelaku pasar yang ditunjukan dengan anjloknya IHSG pasca pengumuman PSBB DKI Jakarta.
"Kebijakan PSBB dengan berbagai pembatasannya di tengah pandemi sungguh membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Misalnya, kolapsnya dunia usaha akibat dari lesunya produktivitasnya dan minimnya penjualan," tuturnya.
Dampak Covid-19 ini menyebabkan napas ekonomi sebagian besar dunia usaha termasuk UKM, BUMN, dan ekonomi keluarga semakin sulit. Untuk itu, perlu kebijakan ekstrem dari pemerintah guna menyelamatkan ekonomi nasional. "Sektor ekonomi yang paling dibutuhkan masyarakat harus mendapat prioritas, yakni kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan," paparnya.
Hal yang juga sangat krusial agar kebijakan PSBB ini mendapatkan hasil positif sesuai yang diharapkan, kata Intan, bagaimana masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam pengendalian Covid-19, bisa memahami bahwa penyakit ini nyata. Karena itu, mereka harus sadar dan disiplin. Sementara pemerintah harus selalu siap, tegas, serta peduli. "Ini harus dilakukan secara masif menjadi gerakan di Indonesia, bukan hanya slogan dan imbauan," ujarnya.
Selain harus tegas dalam penegakan aturan protokol kesehatan, kata Intan, aparat pemerintah juga harus memberikan contoh dengan melakukan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Upaya yang perlu dilakukan adalah proteksi di semua layanan dengan penerapan 3T, yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (pengobatan) yang lebih tegas.
"Peningkatan upaya preventif dengan penerapan protokol kesehatan dan melibatkan kelompok sosial masyarakat sebagai kontrol menjadi satu prioritas untuk menekan laju penyebaran virus," katanya.
Menurutnya, dalam penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dibutuhkan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak secara baik dan benar. "Diharapkan Indonesia bisa terbebas dari pandemi, menekan angka penularan, dan tidak ada kasus baru konfirmasi positif, serta pelebaran defisit karena kontraksi ekonomi di tahun berikutnya tidak terjadi," tandasnya.
"Kebijakan PSBB dengan berbagai pembatasannya di tengah pandemi sungguh membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Misalnya, kolapsnya dunia usaha akibat dari lesunya produktivitasnya dan minimnya penjualan," tuturnya.
Dampak Covid-19 ini menyebabkan napas ekonomi sebagian besar dunia usaha termasuk UKM, BUMN, dan ekonomi keluarga semakin sulit. Untuk itu, perlu kebijakan ekstrem dari pemerintah guna menyelamatkan ekonomi nasional. "Sektor ekonomi yang paling dibutuhkan masyarakat harus mendapat prioritas, yakni kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan," paparnya.
Hal yang juga sangat krusial agar kebijakan PSBB ini mendapatkan hasil positif sesuai yang diharapkan, kata Intan, bagaimana masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam pengendalian Covid-19, bisa memahami bahwa penyakit ini nyata. Karena itu, mereka harus sadar dan disiplin. Sementara pemerintah harus selalu siap, tegas, serta peduli. "Ini harus dilakukan secara masif menjadi gerakan di Indonesia, bukan hanya slogan dan imbauan," ujarnya.
Selain harus tegas dalam penegakan aturan protokol kesehatan, kata Intan, aparat pemerintah juga harus memberikan contoh dengan melakukan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Upaya yang perlu dilakukan adalah proteksi di semua layanan dengan penerapan 3T, yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (pengobatan) yang lebih tegas.
"Peningkatan upaya preventif dengan penerapan protokol kesehatan dan melibatkan kelompok sosial masyarakat sebagai kontrol menjadi satu prioritas untuk menekan laju penyebaran virus," katanya.
Menurutnya, dalam penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dibutuhkan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak secara baik dan benar. "Diharapkan Indonesia bisa terbebas dari pandemi, menekan angka penularan, dan tidak ada kasus baru konfirmasi positif, serta pelebaran defisit karena kontraksi ekonomi di tahun berikutnya tidak terjadi," tandasnya.
(nbs)
Explore More