Legislator PDIP: Ongkos Haji Akan Disisir Supaya Bisa Lebih Murah
Senin, 20 Oktober 2025 - 23:50 WIB
loading...
Komisi VIII DPR segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji 2026 mengingat pelaksanaan ibadah haji tinggal menghitung bulan. Foto/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Komisi VIII DPR segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji 2026 mengingat pelaksanaan ibadah haji tinggal menghitung bulan. Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mengatakan, DPR terlebih dahulu menunggu pembentukan tim dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) selaku perwakilan dari pemerintah.
Setelah itu, DPR segera memulai pembahasan Panja Haji 2026. “Insyaallah minggu depan sudah dimulai (rapat kerja dan pembentukan Panja Haji). Tapi harus izin pimpinan DPR dulu karena digelar saat reses,” ujar Selly dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).
Selly mengatakan, Panja Haji akan fokus menyisir dan menekan potensi kebocoran anggaran proses pengadaan barang dan jasa haji yang mencapai Rp5 triliun setiap tahunnya.
Baca juga: Prabowo: Kementerian Haji Dibentuk Atas Permintaan Arab Saudi
Besaran kebocoran anggaran itu bila dikonversi dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) akan meringankan biaya yang harus dikeluarkan jamaah. “Semua manfaat harus kembali ke jamaah,” tegas politisi PDIP ini.
Ia menjelaskan, penyedia syarikah (perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi) yang awalnya ada 25 syarikah pada penyelenggaraan Haji 2024, jadi hanya 2 syarikah pada Haji 2026 juga berhasil menekan biaya layanan menjadi hingga lebih dari 200 riyal setiap jamaah.
Setelah itu, DPR segera memulai pembahasan Panja Haji 2026. “Insyaallah minggu depan sudah dimulai (rapat kerja dan pembentukan Panja Haji). Tapi harus izin pimpinan DPR dulu karena digelar saat reses,” ujar Selly dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).
Selly mengatakan, Panja Haji akan fokus menyisir dan menekan potensi kebocoran anggaran proses pengadaan barang dan jasa haji yang mencapai Rp5 triliun setiap tahunnya.
Baca juga: Prabowo: Kementerian Haji Dibentuk Atas Permintaan Arab Saudi
Besaran kebocoran anggaran itu bila dikonversi dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) akan meringankan biaya yang harus dikeluarkan jamaah. “Semua manfaat harus kembali ke jamaah,” tegas politisi PDIP ini.
Ia menjelaskan, penyedia syarikah (perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi) yang awalnya ada 25 syarikah pada penyelenggaraan Haji 2024, jadi hanya 2 syarikah pada Haji 2026 juga berhasil menekan biaya layanan menjadi hingga lebih dari 200 riyal setiap jamaah.
Lihat Juga :
