Sumitronomics dan Stimulus Rp200 Triliun: Bisakah Indonesia Tumbuh 8%?

Eka Desy Purnama
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA)

INDONESIA menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%, angka yang terdengar ambisius di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kepercayaan pada target ini datang dari kombinasi stimulus likuiditas Rp200 triliun dan kebangkitan "Sumitronomics", sebuah konsep ekonomi yang digali kembali dari pemikiran Sumitro Djojohadikusumo. Namun pertanyaan kritis perlu diajukan: apakah strategi ini realistis, atau kita sedang terjebak dalam optimisme?

Perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan dengan diangkatnya Purbaya Yudhi Sadewa menandai era baru kebijakan ekonomi Indonesia. Langkah berani yang paling menonjol adalah paket stimulus Rp200 triliun ke 5 bank milik negara sejak September 2025. Keputusan ini merupakan respon langsung terhadap sinyal penurunan ekonomi terkait pertumbuhan kredit perbankan melambat drastis dari rata-rata 11% sepanjang 2024 menjadi hanya 6,7% pada Juli 2025 yang menunjukkan penurunan aktivitas ekonomi.

Menariknya, kebijakan tersebut bukan sekadar suntikan dana biasa. Ada filosofi ekonomi yang lebih besar di baliknya, Sumitronomics. Konsep ini merujuk pada pemikiran Sumitro Djojohadikusumo, ekonom terkemuka dari era 1950-1960 an yang ide-idenya kini dibangkitkan kembali. Penerapan konsep ini bertumpu pada 3 pilar; pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis. Keunikan dari konsep Sumitronomics ialah mengandaikan peran sentral negara dalam pembangunan ekonomi, namun tetap mengakui pentingnya mekanisme pasar dan partisipasi sektor swasta.

Dari perspektif teoritis, pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Keynesian yang menekankan peran aktif negara dalam menggerakkan ekonomi ketika mekanisme pasar mengalami kegagalan. John Maynard Keynes sebagai penggagas teori tersebut berpendapat bahwa permasalahan ekonomi sering disebabkan oleh lemahnya permintaan agregat, bukan semata-mata masalah produksi. Oleh karena itu, intervensi negara melalui kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk mendorong permintaan yang nantinya akan menggerakkan roda perekonomian dan menyerap tenaga kerja.

Logika di balik stimulus Rp200 triliun sebenarnya sederhana namun powerful, yakni ketika likuiditas perbankan meningkat, kredit lebih mudah disalurkan ke sektor riil dan UMKM. Pengusaha mendapat modal untuk berinvestasi hingga konsumen lebih mudah mengakses kredit untuk membeli rumah atau kendaraan. Aktivitas ekonomi meningkat, lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat naik, roda ekonomi berputar lebih cepat. Ini sejalan dengan teori likuiditas Milton Friedman yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah uang beredar memiliki pengaruh besar pada output nasional. Harapannya, stimulus ini dapat dengan cepat menggerakkan sisi permintaan dan membawa Indonesia menuju target pertumbuhan 8%.

Target 8% adalah gunung yang tinggi untuk didaki, terutama mengingat kondisi ekonomi global saat ini yang masih penuh ketidakpastian. Perlu dipahami bahwa setiap kebijakan ekspansif datang dengan "harga" yang harus dibayar. Ketika uang beredar meningkat drastis, lambat laun risiko inflasi mengintai. Harga-harga barang bisa naik lebih cepat dari daya beli masyarakat, stimulus yang tadinya dimaksudkan menolong justru bisa memberatkan rakyat kecil.

Risiko lain yang tidak kalah serius adalah depresiasi rupiah. Rupiah yang melemah berarti impor menjadi lebih mahal dari bahan baku industri hingga barang konsumsi. Ini akan mendorong inflasi lebih tinggi dan membuat Bank Indonesia dilematis dalam mengambil kebijakan: menaikkan suku bunga untuk menjaga rupiah (yang berarti meredam pertumbuhan) atau membiarkan inflasi membubung.

Di sinilah pentingnya pengawasan yang ketat dan transparan. Dana Rp200 triliun harus benar-benar disalurkan ke sektor produktif. Kita perlu memahami dengan jernih, bahwa tidak ada "obat mujarab" dalam kebijakan ekonomi. Setiap pendekatan memiliki trade-off yang harus dipahami dan diterima. Evaluasi terhadap efektivitas stimulus ini juga tidak bisa dilakukan secara instan, kebijakan moneter bekerja melalui mekanisme kompleks yang membutuhkan waktu. Secara bertahap ketika daya beli masyarakat sudah meningkat, ekonomi mulai tumbuh maka kebijakan fiskal dapat mulai dijalankan.

Strategi Bagi Masyarakat Dalam Merespons Era Ekonomi Baru

Dalam menghadapi era kebijakan ekonomi baru ini, masyarakat perlu mengambil sikap konstruktif namun kritis. Pertama, bersabarlah namun tetap waspada. Pahami bahwa kebijakan ekonomi memerlukan waktu untuk menunjukkan dampaknya. Kedua, tingkatkan literasi ekonomi untuk dapat memahami kompleksitas kebijakan yang diambil. Dengan pemahaman ini, diskusi publik tentang ekonomi tidak akan terjebak pada polarisasi politik, melainkan fokus pada substansi dan dampak nyata. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik harus menjadi perhatian bersama.

Jadi, apakah Indonesia siap tumbuh 8%? Indonesia punya modal yang cukup: kebijakan yang berani, konsep filosofis yang kuat, dan sumber daya yang memadai. Kombinasi antara pragmatisme Menteri Purbaya dan idealisme Sumitronomics bisa menjadi formula menarik jika diimplementasikan dengan konsisten dan hati-hati. Namun kesiapan sejati tidak terletak pada kebijakan di atas kertas, melainkan pada eksekusi di lapangan, seberapa disiplin kita mengawasi, seberapa konsisten kita mengimplementasi, dan seberapa cerdas kita mengelola risiko. Pertumbuhan 8% bukan mimpi kosong, tetapi juga bukan otomatis terjadi. Ini adalah pilihan kolektif yang membutuhkan kerja keras dari pemerintah dan partisipasi kritis dari kita semua.

Perubahan kepemimpinan ekonomi selalu membawa harapan dan tantangan. Kombinasi antara pragmatisme menteri Purbaya dan idealisme Sumitronomics dapat menjadi formula yang menarik jika diimplementasikan dengan hati-hati dan konsisten dari hulu ke hilir. Sebagai bangsa yang ingin menjadi negara maju, kita perlu belajar dari masa lalu sambil tetap terbuka terhadap ide-ide dan inovasi kebijakan baru. Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara optimisme dan realisme dalam memandang perjalanan ekonomi bangsa ke depan.