Saling Klaim Mardiono Vs Agus Suparmanto, Siapa Menang?
Selasa, 30 September 2025 - 06:51 WIB
loading...
A
A
A
“Semua DPW yang diwakili oleh 4 zona Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Bali Nusra Maluku Papua menyampaikan menolak LPJ Plt Ketum Mardiono. Dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum tersebut Ketua DPW PPP se Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap H. Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Muktamar PPP 2025," kata Rusman.
Selanjutnya Sidang Paripurna IV dengan Ketua Sidang Rusman Yakub sendiri dan Sekretaris Ainul Yakin yang memutuskan pembahasan perubahan AD/ART khususnya terkait persyaratan calon ketua umum dan masa pemberlakuan perubahan. Di sana, muktamirin memutuskan perubahan Syarat Calon Ketua Umum dan pemberlakuan perubahan AD/ART saat ditetapkan.
"Sidang Paripurna V yaitu pembahasan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formatur dengan Ketua Sidang Qoyum Abdul Jabbar dan Sekretaris Ainul Yakin. Muktamirin menyepakati syarat Calon Ketua Umum sesuai dengan perubahan AD/ART yang ditetapkan pada sidang Paripurna ke IV," ujarnya.
“Pada sidang pleno ke VI dengan Ketua Sidang Qoyum Abdul Jabbar dan Sekretaris Dahliah Umar, pimpinan Sidang menerima pendafataran calon, memverifikasi calon, dan hasil verifikasi hanya terdapat 1 Calon yang Bernama H. Agus Suparmanto dengan membuktikan KTA partai,” ujarnya.
“Pimpinan sidang menyampaikan kepada Muktamirin terkait pandangan DPW dan DPC untuk pemilihan H. Agus Suparmanto. Muktamirin menyepakati secara aklamasi memilih H. Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP 2025-2030,” pungkasnya.
Diketahui, PPP menggelar Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025). Hasilnya, Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto saling klaim terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi.
"Pemerintah tidak akan mengintervensi. Kalau bisa, kedua pihak jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal. Sebab, hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, pemerintah akan bersikap netral dalam menyikapi persoalan ini. Pemerintah juga akan berhati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru PPP.
"Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun," ujarnya.
Yusril mempersilakan kedua ketua umum PPP hasil muktamar untuk mendaftarkan susunan pengurusnya ke Kementerian Hukum dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.
"Pemerintah wajib mengkaji dengan seksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak," ucapnya.
Joko mengatakan sangat prihatin sekaligus sedih, bahwa partai yang berdirinya diinisiasi para ulama tersebut dalam proses pengambilan keputusan muktamar sangat jauh dari nilai-nilai Islam dan jauh dari kesantunan dan akhlakul karimah.
Joko mengatakan, saat bergabung dengan PPP dirinya melihat sosok politikus PPP yang humble, tawadu, menjunjung adab dalam berpolitik. Itu tercermin dari sikap Hamzah Haz, Suryadharma Ali Namun, setelah berakhirnya era Suryadharma Ali, semuanya luntur.
Pengurus cabang sebagai pemegang hak suara dalam menentukan figur ketua umum berdasarkan berapa besar mahar yang mereka terima, bukan berdasarkan pada kapasitas individu yang bersangkutan. "Ini sudah menyimpang dari prinsip Islam," ujarnya, Minggu (28/9/2025).
Mantan anggota DPR RI Fraksi PPP itu mengajak seluruh umat Islam, khususnya ormas Islam yang saat awal pendirian PPP berfusi sebagai stakeholder PPP wajib mempertanyakan kembali apa keberadaan PPP saat ini layak dipertahankan atau tidak. Kalaupun layak, apakah lambang Ka'bah masih layak dipakai.
"Muktamar PPP kali ini jelas-jelas mempertontonkan bobroknya perilaku politisi PPP yang hanya mengaku dirinya Islam, namun tidak dicerminkan dalam perilaku kehidupannya," ujar Joko.(Felldy Utama, Rico Afrido Simanjuntak, Nur Khabibi, Dzikry Subhanie).
Selanjutnya Sidang Paripurna IV dengan Ketua Sidang Rusman Yakub sendiri dan Sekretaris Ainul Yakin yang memutuskan pembahasan perubahan AD/ART khususnya terkait persyaratan calon ketua umum dan masa pemberlakuan perubahan. Di sana, muktamirin memutuskan perubahan Syarat Calon Ketua Umum dan pemberlakuan perubahan AD/ART saat ditetapkan.
"Sidang Paripurna V yaitu pembahasan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formatur dengan Ketua Sidang Qoyum Abdul Jabbar dan Sekretaris Ainul Yakin. Muktamirin menyepakati syarat Calon Ketua Umum sesuai dengan perubahan AD/ART yang ditetapkan pada sidang Paripurna ke IV," ujarnya.
“Pada sidang pleno ke VI dengan Ketua Sidang Qoyum Abdul Jabbar dan Sekretaris Dahliah Umar, pimpinan Sidang menerima pendafataran calon, memverifikasi calon, dan hasil verifikasi hanya terdapat 1 Calon yang Bernama H. Agus Suparmanto dengan membuktikan KTA partai,” ujarnya.
“Pimpinan sidang menyampaikan kepada Muktamirin terkait pandangan DPW dan DPC untuk pemilihan H. Agus Suparmanto. Muktamirin menyepakati secara aklamasi memilih H. Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP 2025-2030,” pungkasnya.
Pemerintah Ogah Jadi Penengah
Menteri Koordinator Bidang Hukim, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tidak akan mengintervensi terkait polemik dualisme PPP. Kedua kubu jangan meminta pemerintah menjadi penengah.Diketahui, PPP menggelar Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025). Hasilnya, Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto saling klaim terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi.
"Pemerintah tidak akan mengintervensi. Kalau bisa, kedua pihak jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal. Sebab, hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, pemerintah akan bersikap netral dalam menyikapi persoalan ini. Pemerintah juga akan berhati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru PPP.
"Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun," ujarnya.
Yusril mempersilakan kedua ketua umum PPP hasil muktamar untuk mendaftarkan susunan pengurusnya ke Kementerian Hukum dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.
"Pemerintah wajib mengkaji dengan seksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak," ucapnya.
Ulama Disarankan Bersuara
Ketua Dewan Pembina Angkatan Muda Ka'bah (AMK) Joko Purwanto mendesak para ulama bersuara mengenai PPP. Joko mengatakan, ulama dari NU, Perti, Muslimin Indonesia, dan Syarikat Islam mesti bersuara mengenai keberadaan PPP saat ini.Joko mengatakan sangat prihatin sekaligus sedih, bahwa partai yang berdirinya diinisiasi para ulama tersebut dalam proses pengambilan keputusan muktamar sangat jauh dari nilai-nilai Islam dan jauh dari kesantunan dan akhlakul karimah.
Joko mengatakan, saat bergabung dengan PPP dirinya melihat sosok politikus PPP yang humble, tawadu, menjunjung adab dalam berpolitik. Itu tercermin dari sikap Hamzah Haz, Suryadharma Ali Namun, setelah berakhirnya era Suryadharma Ali, semuanya luntur.
Pengurus cabang sebagai pemegang hak suara dalam menentukan figur ketua umum berdasarkan berapa besar mahar yang mereka terima, bukan berdasarkan pada kapasitas individu yang bersangkutan. "Ini sudah menyimpang dari prinsip Islam," ujarnya, Minggu (28/9/2025).
Mantan anggota DPR RI Fraksi PPP itu mengajak seluruh umat Islam, khususnya ormas Islam yang saat awal pendirian PPP berfusi sebagai stakeholder PPP wajib mempertanyakan kembali apa keberadaan PPP saat ini layak dipertahankan atau tidak. Kalaupun layak, apakah lambang Ka'bah masih layak dipakai.
"Muktamar PPP kali ini jelas-jelas mempertontonkan bobroknya perilaku politisi PPP yang hanya mengaku dirinya Islam, namun tidak dicerminkan dalam perilaku kehidupannya," ujar Joko.(Felldy Utama, Rico Afrido Simanjuntak, Nur Khabibi, Dzikry Subhanie).
(rca)
Lihat Juga :
