Ini Daftar 8 Stimulus Prabowo untuk Akselerasi Pembangunan Tahun 2025
Selasa, 16 September 2025 - 09:42 WIB
loading...
A
A
A
“JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk 2 anak, dan jaminan kematian,” katanya.
Pemerintah juga menyiapkan manfaat layanan tambahan (MLT) dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan menurunkan bunga kredit dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen untuk pembiayaan perumahan pekerja, termasuk cicilan, uang muka maupun pembiayaan bagi pengembang yang juga diturunkan dari BI rate plus 6 persen menjadi BI rate plus 4 persen. Langkah ini turut didukung relaksasi slik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Ini targetnya Rp150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai seribu (penerima manfaat), namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan program Padat Karya Tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk September hingga Desember 2025. Program ini menargetkan sebanyak 609.465 penerima manfaat. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3,5 triliun untuk program KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk program Kemenhub.
Di bidang regulasi, pemerintah juga akan mempercepat deregulasi PP No 28 tahun 2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.
“Untuk RDTR disediakan dana Rp3,5 miliar per RDTR, di mana dari Badan Geologi Informasi Geospasial akan menyiapkan data, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja. Sehingga kalau ini tidak selesai maka otomatis akan berlaku dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar Rp1 triliun,” ujar Airlangga.
Terakhir, pemerintah akan memulai pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dengan menyediakan ruang kerja bersama (working space) di Jakarta yang akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
- Program ini ditujukan bagi fresh graduate
- Program magang berlangsung satu tahun
- Target peserta 20 ribu penerima
- Diberi gaji setara UMP
- Anggaran yang disiapkan adalah Rp198 miliar untuk 2025 dan Rp198 miliar untuk 2026.
2. Perluasan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Pariwisata
- Program ini mendukung 552 ribu pekerja di sektor industri padat karya-pariwisata
- Keringanan PPh 21 selama 3 bulan pada sisa tahun pajak 2025
- Anggaran yang dialokasikan adalah Rp120 miliar untuk 2025 dan Rp480 miliar untuk 12 bulan 2026.
Pemerintah juga menyiapkan manfaat layanan tambahan (MLT) dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan menurunkan bunga kredit dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen untuk pembiayaan perumahan pekerja, termasuk cicilan, uang muka maupun pembiayaan bagi pengembang yang juga diturunkan dari BI rate plus 6 persen menjadi BI rate plus 4 persen. Langkah ini turut didukung relaksasi slik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Ini targetnya Rp150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai seribu (penerima manfaat), namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan program Padat Karya Tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk September hingga Desember 2025. Program ini menargetkan sebanyak 609.465 penerima manfaat. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3,5 triliun untuk program KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk program Kemenhub.
Di bidang regulasi, pemerintah juga akan mempercepat deregulasi PP No 28 tahun 2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.
“Untuk RDTR disediakan dana Rp3,5 miliar per RDTR, di mana dari Badan Geologi Informasi Geospasial akan menyiapkan data, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja. Sehingga kalau ini tidak selesai maka otomatis akan berlaku dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar Rp1 triliun,” ujar Airlangga.
Terakhir, pemerintah akan memulai pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dengan menyediakan ruang kerja bersama (working space) di Jakarta yang akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
Berikut 8 Program Stimulus yang Disiapkan Pemerintah
1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi- Program ini ditujukan bagi fresh graduate
- Program magang berlangsung satu tahun
- Target peserta 20 ribu penerima
- Diberi gaji setara UMP
- Anggaran yang disiapkan adalah Rp198 miliar untuk 2025 dan Rp198 miliar untuk 2026.
2. Perluasan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Pariwisata
- Program ini mendukung 552 ribu pekerja di sektor industri padat karya-pariwisata
- Keringanan PPh 21 selama 3 bulan pada sisa tahun pajak 2025
- Anggaran yang dialokasikan adalah Rp120 miliar untuk 2025 dan Rp480 miliar untuk 12 bulan 2026.
Lihat Juga :
