Ini Daftar 8 Stimulus Prabowo untuk Akselerasi Pembangunan Tahun 2025
Selasa, 16 September 2025 - 09:42 WIB
loading...
A
A
A
3. Bantuan Pangan
- Menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- Jumlah bantuan pangan 10 kg beras
- Bantuan diberikan selama dua bulan (Oktober-November)
- Bantuan ini dapat diperpanjang hingga bulan Desember jika realisasi anggaran belum optimal
- Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp7 triliun, dengan asumsi harga beras Rp18.500 per kg, termasuk biaya distribusi.
4. Bantuan Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)
- Program ini menyasar 731.361 pekerja mitra transportasi online (ojek online, pangkalan, sopir, kurir, dan logistik)
- Diskon iuran 50 selama 6 bulan
- Manfaat yang diterima meliputi santunan kematian, santunan cacat, beasiswa untuk anak, dengan total manfaat mencapai Rp42 juta
- Anggaran sebesar Rp36 miliar akan ditanggung oleh BPJS.
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
- Program ini menyediakan relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PRP dengan maksimum BI Rate +3 persen dan kredit developer maksimum BI Rate +4 persen, serta relaksasi SLIK OJK
- Sebanyak 1.050 unit akan menerima manfaat ini dengan anggaran Rp150 miliar selisih bunga yang ditanggung oleh BPJS.
6. Padat Karya Tunai (Cash for Work) Kemenhub dan KemenPU
- Sasaran 609.465 orang
- Proyek berlangsung dari September hingga Desember 2025
- Anggaran yang disiapkan untuk Kemenhub sebesar Rp1,8 triliun dan KemenPU sebesar Rp3,5 triliun.
7. Percepatan Deregulasi PP28
- Program ini bertujuan mempercepat aturan turunan PP28 dan integrasi sistem Kementerian/Lembaga serta RDTR Digital ke dalam sistem OSS
- Target cakupan wilayah adalah lebih dari 50 daerah pada 2025 dan lebih dari 300 daerah pada 2026
- Anggaran yang dialokasikan adalah Rp175 miliar untuk 2025 dan Rp1,05 triliun untuk 2026
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta)
- Program ini fokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy
- Tahap awal pelaksanaan akan dilakukan di Jakarta dan diperluas ke beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam
- Sumber dana berasal dari dana contingency Pemprov Jakarta sebesar Rp2,7 triliun dan Kementerian Ekraf.
- Menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- Jumlah bantuan pangan 10 kg beras
- Bantuan diberikan selama dua bulan (Oktober-November)
- Bantuan ini dapat diperpanjang hingga bulan Desember jika realisasi anggaran belum optimal
- Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp7 triliun, dengan asumsi harga beras Rp18.500 per kg, termasuk biaya distribusi.
4. Bantuan Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)
- Program ini menyasar 731.361 pekerja mitra transportasi online (ojek online, pangkalan, sopir, kurir, dan logistik)
- Diskon iuran 50 selama 6 bulan
- Manfaat yang diterima meliputi santunan kematian, santunan cacat, beasiswa untuk anak, dengan total manfaat mencapai Rp42 juta
- Anggaran sebesar Rp36 miliar akan ditanggung oleh BPJS.
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
- Program ini menyediakan relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PRP dengan maksimum BI Rate +3 persen dan kredit developer maksimum BI Rate +4 persen, serta relaksasi SLIK OJK
- Sebanyak 1.050 unit akan menerima manfaat ini dengan anggaran Rp150 miliar selisih bunga yang ditanggung oleh BPJS.
6. Padat Karya Tunai (Cash for Work) Kemenhub dan KemenPU
- Sasaran 609.465 orang
- Proyek berlangsung dari September hingga Desember 2025
- Anggaran yang disiapkan untuk Kemenhub sebesar Rp1,8 triliun dan KemenPU sebesar Rp3,5 triliun.
7. Percepatan Deregulasi PP28
- Program ini bertujuan mempercepat aturan turunan PP28 dan integrasi sistem Kementerian/Lembaga serta RDTR Digital ke dalam sistem OSS
- Target cakupan wilayah adalah lebih dari 50 daerah pada 2025 dan lebih dari 300 daerah pada 2026
- Anggaran yang dialokasikan adalah Rp175 miliar untuk 2025 dan Rp1,05 triliun untuk 2026
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta)
- Program ini fokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy
- Tahap awal pelaksanaan akan dilakukan di Jakarta dan diperluas ke beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam
- Sumber dana berasal dari dana contingency Pemprov Jakarta sebesar Rp2,7 triliun dan Kementerian Ekraf.
(jon)
Lihat Juga :
