Ini Daftar 8 Stimulus Prabowo untuk Akselerasi Pembangunan Tahun 2025
Selasa, 16 September 2025 - 09:42 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan 8 program akselerasi pembangunan yang mulai dijalankan pada tahun 2025. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan 8 program akselerasi pembangunan yang mulai dijalankan pada tahun 2025. Program pertama yang diluncurkan yakni program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan ditempatkan di sektor industri. Selama enam bulan masa magang, para peserta akan menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP).
Baca juga: BAPPISUS, Pengendali Pembangunan dan Mata-Telinga Presiden Prabowo
“Itu lulusan di-link and match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar UMP. Dan ini untuk 6 bulan, anggarannya sudah disediakan sebesar Rp198 miliar,” ujar Airlangga usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 September 2025.
Pemerintah juga akan memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Skema ini sebelumnya diterapkan pada sektor padat karya.
“Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, target penerimanya 552 ribu pekerja serta diberikan 100 persen PPH untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp120 miliar,” kata Airlangga.
Pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober–November, yang kemudian akan dievaluasi untuk Desember. “Nah itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” sebutnya.
Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50 persen iuran, dengan total anggaran sekitar Rp36 miliar yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan ditempatkan di sektor industri. Selama enam bulan masa magang, para peserta akan menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP).
Baca juga: BAPPISUS, Pengendali Pembangunan dan Mata-Telinga Presiden Prabowo
“Itu lulusan di-link and match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar UMP. Dan ini untuk 6 bulan, anggarannya sudah disediakan sebesar Rp198 miliar,” ujar Airlangga usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 September 2025.
Pemerintah juga akan memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Skema ini sebelumnya diterapkan pada sektor padat karya.
“Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, target penerimanya 552 ribu pekerja serta diberikan 100 persen PPH untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp120 miliar,” kata Airlangga.
Pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober–November, yang kemudian akan dievaluasi untuk Desember. “Nah itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” sebutnya.
Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50 persen iuran, dengan total anggaran sekitar Rp36 miliar yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan.
Lihat Juga :
