KAMMI Desak Tunjangan DPR Dihapus dan Sahkan RUU Perampasan Aset
Rabu, 03 September 2025 - 22:31 WIB
loading...
A
A
A
“RUU ini sudah lama dibahas, tetapi terus diulur tanpa alasan yang jelas. Padahal RUU ini menjadi instrumen penting untuk memutus mata rantai korupsi. Jika pemerintah dan DPR serius berantas korupsi tidak ada jalan lain selain segera mengesahkan RUU Perampasan Aset,” ujarnya.
Dalam aksi, PP KAMMI menyampaikan tuntutan yakni, mendesak seluruh anggota DPR untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia, karena serangkaian aksi dipicu oleh sikap dan ucapan yang melukai hati rakyat.
Mendesak penghapusan tunjangan rumah dinas DPR serta evaluasi seluruh fasilitas dan tunjangan yang berlebihan dan tidak adil. Selain itu, mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan mengingatkan pejabat publik untuk mengedepankan etika, moral, dan empati.
Perilaku berjoget atau ucapan yang tidak berempati sangat melukai perasaan masyarakat. “Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan aksi, dengan mengedepankan pendekatan humanis bukan represif."
Mengecam insiden Baracuda Brimob yang menabrak peserta aksi, serta mendesak pengusutan transparan, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pelaku, dan proses pidana tegas. Selanjutnya, meminta negara menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur konstitusi.
Dalam aksi, PP KAMMI menyampaikan tuntutan yakni, mendesak seluruh anggota DPR untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia, karena serangkaian aksi dipicu oleh sikap dan ucapan yang melukai hati rakyat.
Mendesak penghapusan tunjangan rumah dinas DPR serta evaluasi seluruh fasilitas dan tunjangan yang berlebihan dan tidak adil. Selain itu, mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan mengingatkan pejabat publik untuk mengedepankan etika, moral, dan empati.
Perilaku berjoget atau ucapan yang tidak berempati sangat melukai perasaan masyarakat. “Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan aksi, dengan mengedepankan pendekatan humanis bukan represif."
Mengecam insiden Baracuda Brimob yang menabrak peserta aksi, serta mendesak pengusutan transparan, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pelaku, dan proses pidana tegas. Selanjutnya, meminta negara menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur konstitusi.
(rca)
Lihat Juga :
