KAMMI Desak Tunjangan DPR Dihapus dan Sahkan RUU Perampasan Aset
Rabu, 03 September 2025 - 22:31 WIB
loading...
Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar aksi nasional di depan Gedung DPR/MPR. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar aksi nasional di depan Gedung DPR/MPR. Aksi ini kelanjutan dari rangkaian demonstrasi yang telah berlangsung di berbagai daerah.
Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi menegaskan gelombang demonstrasi ini merupakan puncak amarah rakyat. “Ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan akumulasi kekecewaan rakyat yang telah lama terpendam,” katanya, Rabu (3/9/2025).
Menurut Jundi, isu gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan menjadi pemicu utama kemarahan publik.
Baca juga: Waketum Partai Perindo: Tuntutan Rakyat Momentum Titik Balik Perbaikan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
“Kami mendesak penghapusan tunjangan rumah dinas DPR serta berbagai fasilitas lain yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan kondisi perekonomian bangsa. Anggaran negara harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memanjakan pejabat publik,” tegasnya.
Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Arsandi menekankan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi.
Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi menegaskan gelombang demonstrasi ini merupakan puncak amarah rakyat. “Ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan akumulasi kekecewaan rakyat yang telah lama terpendam,” katanya, Rabu (3/9/2025).
Menurut Jundi, isu gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan menjadi pemicu utama kemarahan publik.
Baca juga: Waketum Partai Perindo: Tuntutan Rakyat Momentum Titik Balik Perbaikan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
“Kami mendesak penghapusan tunjangan rumah dinas DPR serta berbagai fasilitas lain yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan kondisi perekonomian bangsa. Anggaran negara harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memanjakan pejabat publik,” tegasnya.
Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Arsandi menekankan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi.
Lihat Juga :
