Kemendagri Apresiasi 5 Kepala Daerah Terapkan Protokol Corona

loading...
Kemendagri Apresiasi 5 Kepala Daerah Terapkan Protokol Corona
Kemendagri mengumumkan nama-nama kepala/wakil kepala daerah yang melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 saat tahapan Pilkada, sebagai bentuk apresiasi. Foto/Istimewa
A+ A-
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan nama-nama kepala/wakil kepala daerah yang melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 (virus Corona) saat tahapan Pilkada, sebagai bentuk apresiasi. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah (Pemda).

(Baca juga: DPR Ingin Pemerintah Lakukan Transformasi Strategis di Tengah Pandemi)

Menurut Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, Pasal 67 Ayat (1) huruf b, UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan, 'Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi antara lain mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.'

"Kementerian Dalam Negeri mengumumkan kepada publik apresiasi kepada 5 (lima) kepala/wakil kepala daerah yang dinilai telah menjalankan tahapan-tahapan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan aman Covid-19," kata Akmal Malik, Kamis (10/9/2020).



(Baca juga: Bertambah 3.171 Orang, Suspek Covid-19 Menjadi 95.501 Orang)

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengungkapkan, pengumuman nama-nama yang mendapat apresiasi merupakan bagian dari edukasi dan transparansi kepada publik agar masyarakat turut memahami dan terlibat aktif memberikan kontrol sosial atas ketaatan dan komitmen kepala daerah maupun para paslon Pilkada mencegah penularan Corona.

"Kemendagri serius dalam memonitor dan mengontrol ketaatan para kepala daerah pelaksan protokol kesehatan terkait Pilkada yang saat ini berada dalam tahap pendaftaran paslon," ucap Kastorius Sinaga.



"Kemendagri menerapkan prinsip stick and carrot di dalam penegakan protokol Covid-19 di Pilkada. Bila melanggar akan diberi teguran yang dibayangi sanksi sesuai ketentuan yang ada, baik ketentuan dalam PKPU, pidana atau pelanggaran UU. Bila mentaati akan diapresiasi bahkan bila diperlukan akan diberi reward sebagai contoh," lanjutnya.
halaman ke-1 dari 2
TULIS KOMENTAR ANDA!
preload video
Top