Pertanian Digital vs Lahan Gadang: Ketika Agritech Menggerus Kedaulatan Petani Minangkabau
Senin, 11 Agustus 2025 - 17:23 WIB
loading...
Rahmat Saleh, Anggota Komisi IV DPR RI (Dapil Sumbar). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
Rahmat Saleh
Mahasiswa Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta
Anggota Komisi IV DPR RI (Dapil Sumbar)
DInagari-nagari Sumbar, geliat teknologi pertanian digital mulai terasa. Beberapa startup agritech lokal telah menawarkan solusi digital kepada petani padi dan cabai sejak 2022. Namun, sebagai anggota Komisi 4 DPR asal Sumbar, saya masih kerap menerima keluhan: "Pak, kami diajari pakai aplikasi, tapi HP saja tak mampu beli!"
Ironisnya, di tengah gencarnya promosi pertanian digital, sebagian besar petani belum memiliki akses memadai terhadap perangkat dan koneksi yang diperlukan. Di daerah seperti Lembah Anai dan Sianok, petani berusia di atas 45 tahun menghadapi kesulitan adopsi teknologi.
Sebagai wakil rakyat dari Komisi 4 DPR asal Sumbar, saya menilai tren ini bisa menimbang kesenjangan sosial dan perlu dicarikan solusinya agar nilai-nilai keseimbangan dalam budaya Minang. Termasuk prinsip “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”, tetap terjaga dalam transformasi digital pertanian kita.
Ancaman Kapitalisme Data terhadap Kedaulatan Adat
Transformasi digital dalam pengelolaan agraria Minangkabau mengancam fondasi tata kelola adat berbasis Tungku Tigo Sajarangan (ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai). Mengadopsi kerangka Herbert Marcuse tentang rasionalitas teknologis yang berpotensi represif, praktik korporasi berbasis data, seperti startup pemetaan drone, platform rekomendasi AI, dan analisis big data pertanian telah menghadirkan bentuk perampasan modern (digital enclosure). Hal ini akan mengalihkan kedaulatan masyarakat atas pengetahuan lokal ke tangan aktor kapitalis.
Dalam konteks tanah ulayat, logika efisiensi pasar startup mengabaikan kompleksitas sistem kekerabatan matrilineal (paruik) dan prinsip musyawarah adat. Data spasial hasil pemetaan drone berpotensi dikomodifikasi korporasi agribisnis untuk mengakuisisi hak pengelolaan tanah ulayat secara sepihak, tanpa melalui mufakat kaum atau pertimbangan ninik mamak.
Mahasiswa Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta
Anggota Komisi IV DPR RI (Dapil Sumbar)
DInagari-nagari Sumbar, geliat teknologi pertanian digital mulai terasa. Beberapa startup agritech lokal telah menawarkan solusi digital kepada petani padi dan cabai sejak 2022. Namun, sebagai anggota Komisi 4 DPR asal Sumbar, saya masih kerap menerima keluhan: "Pak, kami diajari pakai aplikasi, tapi HP saja tak mampu beli!"
Ironisnya, di tengah gencarnya promosi pertanian digital, sebagian besar petani belum memiliki akses memadai terhadap perangkat dan koneksi yang diperlukan. Di daerah seperti Lembah Anai dan Sianok, petani berusia di atas 45 tahun menghadapi kesulitan adopsi teknologi.
Sebagai wakil rakyat dari Komisi 4 DPR asal Sumbar, saya menilai tren ini bisa menimbang kesenjangan sosial dan perlu dicarikan solusinya agar nilai-nilai keseimbangan dalam budaya Minang. Termasuk prinsip “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”, tetap terjaga dalam transformasi digital pertanian kita.
Ancaman Kapitalisme Data terhadap Kedaulatan Adat
Transformasi digital dalam pengelolaan agraria Minangkabau mengancam fondasi tata kelola adat berbasis Tungku Tigo Sajarangan (ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai). Mengadopsi kerangka Herbert Marcuse tentang rasionalitas teknologis yang berpotensi represif, praktik korporasi berbasis data, seperti startup pemetaan drone, platform rekomendasi AI, dan analisis big data pertanian telah menghadirkan bentuk perampasan modern (digital enclosure). Hal ini akan mengalihkan kedaulatan masyarakat atas pengetahuan lokal ke tangan aktor kapitalis.
Dalam konteks tanah ulayat, logika efisiensi pasar startup mengabaikan kompleksitas sistem kekerabatan matrilineal (paruik) dan prinsip musyawarah adat. Data spasial hasil pemetaan drone berpotensi dikomodifikasi korporasi agribisnis untuk mengakuisisi hak pengelolaan tanah ulayat secara sepihak, tanpa melalui mufakat kaum atau pertimbangan ninik mamak.
Lihat Juga :
