Bulog dan Problem Kesuksesan
Sabtu, 12 Juli 2025 - 15:42 WIB
loading...
A
A
A
HPB 2 tahun terakhir rendah dari pasar umum karena ada impor beras untuk Bulog. Harga beras impor selain relatif murah juga berkualitas premium. Bagaimana Bulog menjaga ekspektasi konsumen atas kualitas beras? Ini tak mudah. Penetrasi bisa membaik bila harga beras dijual di bawah harga pasar. Ini perlu subsidi.
Keempat, sulitnya menyalurkan beras Bulog dalam jumlah besar. Dengan stok 4,3 juta ton, Bulog harus melepas 3,1 juta ton agar stok beras akhir 2025 mencapai 1,2 juta ton. Dibagi 6 bulan tersisa berarti Bulog harus menyalurkan lebih 500 ribu ton beras/bulan.
Di tengah pasar yang lesu karena daya beli warga kempis, sementara panen diperkirakan lumintu tiap bulan sampai akhir tahun karena kemarau basah saat ini, tentu tak mudah melepas beras ke pasar dalam jumlah besar. Outlet yang sudah pasti baru 366 ribu ton beras untuk bantuan pangan. Outlet operasi pasar SPHP amat tergantung pasar.
Kelima, beban finansial Bulog yang berat. Triwulan I-2025 BULOG merugi Rp1,4 triliun. Ini terjadi karena Bulog terus menyerap gabah/beras petani, sementara penyaluran (untuk operasi pasar dan bantuan pangan) disetop. Ini menyalahi konsep stabilisasi. Penghentian penyaluran membuat harga beras cenderung naik.
Bahkan harga beras medium dan premium berbulan-bulan di atas harga eceran tertinggi (HET). Bukankah harga beras nangkring di atas HET di tengah stok tinggi adalah hal absurd? Kenaikan harga beras membuat akses warga, terutama yang miskin, terganggu. Selain itu, semakin lama penyetopan penyaluran beras finansial Bulog akan kian berdarah-darah.
Uraian di atas hendak menegaskan satu hal: di tengah klaim aneka “prestasi” dan “sukses” oleh pemerintah ada efek domino yang dipikul Bulog dan masyarakat. Bagi Bulog, bisa saja ongkos itu diganti melalui mekanisme APBN. Akan tetapi di saat ruang fiskal terbatas dan kantong pemerintah amat cekak, kebijakan berbiaya mahal ini seharusnya dihindari.
Bagi masyarakat, merogoh kocek lebih dalam untuk membeli beras di tengah daya beli yang turun dan stok beras melimpah tentu tidak adil. Pada tempatnya bagi pemerintah untuk meracik ulang kebijakan yang adil, bukan mengejar prestasi semu.
Keempat, sulitnya menyalurkan beras Bulog dalam jumlah besar. Dengan stok 4,3 juta ton, Bulog harus melepas 3,1 juta ton agar stok beras akhir 2025 mencapai 1,2 juta ton. Dibagi 6 bulan tersisa berarti Bulog harus menyalurkan lebih 500 ribu ton beras/bulan.
Di tengah pasar yang lesu karena daya beli warga kempis, sementara panen diperkirakan lumintu tiap bulan sampai akhir tahun karena kemarau basah saat ini, tentu tak mudah melepas beras ke pasar dalam jumlah besar. Outlet yang sudah pasti baru 366 ribu ton beras untuk bantuan pangan. Outlet operasi pasar SPHP amat tergantung pasar.
Kelima, beban finansial Bulog yang berat. Triwulan I-2025 BULOG merugi Rp1,4 triliun. Ini terjadi karena Bulog terus menyerap gabah/beras petani, sementara penyaluran (untuk operasi pasar dan bantuan pangan) disetop. Ini menyalahi konsep stabilisasi. Penghentian penyaluran membuat harga beras cenderung naik.
Bahkan harga beras medium dan premium berbulan-bulan di atas harga eceran tertinggi (HET). Bukankah harga beras nangkring di atas HET di tengah stok tinggi adalah hal absurd? Kenaikan harga beras membuat akses warga, terutama yang miskin, terganggu. Selain itu, semakin lama penyetopan penyaluran beras finansial Bulog akan kian berdarah-darah.
Uraian di atas hendak menegaskan satu hal: di tengah klaim aneka “prestasi” dan “sukses” oleh pemerintah ada efek domino yang dipikul Bulog dan masyarakat. Bagi Bulog, bisa saja ongkos itu diganti melalui mekanisme APBN. Akan tetapi di saat ruang fiskal terbatas dan kantong pemerintah amat cekak, kebijakan berbiaya mahal ini seharusnya dihindari.
Bagi masyarakat, merogoh kocek lebih dalam untuk membeli beras di tengah daya beli yang turun dan stok beras melimpah tentu tidak adil. Pada tempatnya bagi pemerintah untuk meracik ulang kebijakan yang adil, bukan mengejar prestasi semu.
(rca)
