Wamenag Minta Masjid Tak Hanya Jadi Tempat Ibadah Tapi Juga Pusat Pembinaan Umat
Selasa, 08 Juli 2025 - 16:13 WIB
loading...
A
A
A
Wamenag mengkritik reduksi fungsi masjid yang hanya dipakai untuk kegiatan ibadah tanpa keberlanjutan. “Kita tak bisa sekadar retorika membina keluarga sakinah, tapi tidak menghadirkan program konkret. Coba lihat, berapa masjid yang menjadi pusat ekonomi umat? Berapa yang punya program pembinaan anak-anak?” katanya.
Wamenag juga mengusulkan agar dana-dana keagamaan seperti zakat, infak, dan wakaf dikelola secara produktif oleh masjid melalui skema yang akuntabel. “Bayangkan jika dana wakaf umat kita kelola dengan baik. Seperti Al-Azhar di Mesir, wakafnya bahkan bisa menalangi APBN negaranya. Kita harus menuju ke sana,” jelasnya.
Wamenag juga menekankan pentingnya menyusun sistem kebijakan lintas sektor agar pengelolaan masjid mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. “Saya sedang mendorong agar kepala daerah dapat memberikan hibah keagamaan lintas agama secara adil dan setara. Kita ingin kegiatan keagamaan apapun didukung negara, sesuai konstitusi,” ungkapnya.
Sebagai akademisi dan peneliti, Wamenag mengaku sedang menyusun buku strategis tentang peran sosial masjid berbasis wakaf dan zakat. “Saya pelajari dari Al-Azhar hingga Turki. Di sana masjid jadi pusat demokrasi warga, masjid menjadi pusat pemberdayaan umat yang terstruktur. Ini bukan utopia, ini bisa kita wujudkan asal berani dan sistematis,” tandasnya.
Wamenag menambahkan, kekuatan NKRI hari ini juga ditopang oleh kontribusi masjid. “Resolusi jihad, pembinaan pemuda, bahkan pendidikan nasional, semua lahir dari ruang-ruang masjid. Maka sekarang saatnya kita berani transformasi. Jangan sampai masjid hidup dalam nostalgia, tapi mati dalam kontribusi,” tutupnya.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat mengatakan, kegiatan Saraloka BKM digelar 7 hingga 9 Juli 2025, dan diikuti 300 peserta dari berbagai daerah.
Peserta terdiri dari 100 orang perwakilan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 102 orang perwakilan BKM Provinsi, serta 98 praktisi dan mitra strategis bidang kemasjidan. Ratusan peserta dari BKM kecamatan dan desa turut mengikuti kegiatan ini secara daring dari seluruh Indonesia.
Wamenag juga mengusulkan agar dana-dana keagamaan seperti zakat, infak, dan wakaf dikelola secara produktif oleh masjid melalui skema yang akuntabel. “Bayangkan jika dana wakaf umat kita kelola dengan baik. Seperti Al-Azhar di Mesir, wakafnya bahkan bisa menalangi APBN negaranya. Kita harus menuju ke sana,” jelasnya.
Wamenag juga menekankan pentingnya menyusun sistem kebijakan lintas sektor agar pengelolaan masjid mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. “Saya sedang mendorong agar kepala daerah dapat memberikan hibah keagamaan lintas agama secara adil dan setara. Kita ingin kegiatan keagamaan apapun didukung negara, sesuai konstitusi,” ungkapnya.
Sebagai akademisi dan peneliti, Wamenag mengaku sedang menyusun buku strategis tentang peran sosial masjid berbasis wakaf dan zakat. “Saya pelajari dari Al-Azhar hingga Turki. Di sana masjid jadi pusat demokrasi warga, masjid menjadi pusat pemberdayaan umat yang terstruktur. Ini bukan utopia, ini bisa kita wujudkan asal berani dan sistematis,” tandasnya.
Wamenag menambahkan, kekuatan NKRI hari ini juga ditopang oleh kontribusi masjid. “Resolusi jihad, pembinaan pemuda, bahkan pendidikan nasional, semua lahir dari ruang-ruang masjid. Maka sekarang saatnya kita berani transformasi. Jangan sampai masjid hidup dalam nostalgia, tapi mati dalam kontribusi,” tutupnya.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat mengatakan, kegiatan Saraloka BKM digelar 7 hingga 9 Juli 2025, dan diikuti 300 peserta dari berbagai daerah.
Peserta terdiri dari 100 orang perwakilan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 102 orang perwakilan BKM Provinsi, serta 98 praktisi dan mitra strategis bidang kemasjidan. Ratusan peserta dari BKM kecamatan dan desa turut mengikuti kegiatan ini secara daring dari seluruh Indonesia.
Lihat Juga :
