Banyak Kasus Positif, DPR Batasi Kegiatan dan Rilis Peraturan Pencegahan Baru

Rabu, 09 September 2020 - 10:03 WIB
loading...
Banyak Kasus Positif,...
Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR memutuskan untuk melakukan pembatasan dan juga membuat peraturan baru terkait pencegahan COVID-19. Foto/dpr.go.id
A A A
JAKARTA - Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang mana merupakan tempat anggota maupun staf dari MPR, DPR dan DPD berkantor banyak ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sejak beberapa bulan terakhir. Baik dari kalangan tenaga ahli (TA), staf, ASN, petugas kebersihan hingga anggota DPR sendiri.

Meskipun sempat melonggarkan kegiatan rapat yang kini mulai nampak lebih banyak anggota, staf dan TA yang hadir rapat secara fisik, DPR memutuskan untuk melakukan pembatasan dan juga membuat peraturan baru terkait pencegahan COVID-19. (Baca juga: Gubernur Berharap Tidak Ada Klaster Baru COVID-19 di Pilkada 2020)

“Yang pertama mulai kemarin, kita akan melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan di mana setiap komisi yang rapat dengan mitra soal RKA (rencana kerja dan anggaran) K/L (kementerian/lembaga) dan lain-lain itu akan dibatasi baik jumlah peserta rapat, mitra kementerian maupun anggota DPR,” ujar Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Selain itu, Dasco melanjutkan, DPR juga akan membuat protokol COVID-19 yang lebih ketat lagi sehingga TA pun akan mulai dipekerjakan dari rumah masing-masing atau work from home (WFH) guna menghindari bertambahnya kasus positif.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, peraturan terkait pencegahan COVID-19 di lingkungan DPR juga akan dibuat dan dirilis pada Jumat (11/9) mendatang. (Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Kian Mengkhawatirkan, Rumah Sakit di Ambang Kolaps)

“Untuk selanjutnya selain protokol COVID-19 tindakan pencegahan lain akan kita keluarkan peraturan resminya hari Jumat,” pungkas mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR itu.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
9 Anggota KPI Pusat...
9 Anggota KPI Pusat 2026-2029 Pilihan DPR RI, Ini Daftar Namanya
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Nanik S Deyang Tidak...
Nanik S Deyang Tidak Hadiri Rapat Laporan Keuangan BGN di Komisi IX DPR
Peradi Profesional Dorong...
Peradi Profesional Dorong RUU HPI Lebih Adaptif Hadapi Hubungan Hukum Lintas Negara
Tepis Hoaks Menolak,...
Tepis Hoaks Menolak, DPR Kebut RUU Aset
HUKUM MATI! DPR RI Geram,...
HUKUM MATI! DPR RI Geram, Sebut Korupsi Eks Jampidsus Sangat Memalukan
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Rekomendasi
Sekda Tangsel Bambang...
Sekda Tangsel Bambang Ingatkan ASN Berikan Pelayanan Publik Sesuai Standar
Pramono Ungkap Alphard...
Pramono Ungkap Alphard Penerobos Lampu Merah di Bundaran HI Pakai Pelat Palsu
Piala AFF 2026, Juara...
Piala AFF 2026, Juara Bertahan Kenakan Patch Emas Khusus Mirip Argentina di Piala Dunia
Berita Terkini
Kecanggihan 12 Pesawat...
Kecanggihan 12 Pesawat Latih Tempur Leonardo M-346 F Block 20 yang Dibeli Kemhan
Cerita Warga Jember...
Cerita Warga Jember Mudahnya Berobat dengan BPJS Kesehatan
Kejagung Periksa Febrie...
Kejagung Periksa Febrie Adriansyah sebagai Saksi terkait Sprindik Baru Kasus TPPU, Kok Bisa?
KPK Dalami Pertemuan...
KPK Dalami Pertemuan Bupati Kuansing Suhardiman Amby dengan Menhut Raja Juli
KPK Sita Catatan Keuangan...
KPK Sita Catatan Keuangan usai Geledah Rumah Dinas hingga Kantor Bupati Lombok Barat
7 Kasus Pencucian Uang...
7 Kasus Pencucian Uang Terbesar di Indonesia, Nilainya Tembus Belasan Triliun hingga Penjara Seumur Hidup
Infografis
Pemerintah dan DPR Setujui...
Pemerintah dan DPR Setujui Bahas Revisi Undang-undang Desa
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved