Putusan Terbaru MK soal Pemilu Beri Ruang Lebih ke Parpol untuk Rekrutmen yang Lebih Baik
Jum'at, 27 Juni 2025 - 17:57 WIB
loading...
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 akan memberikannya hal yang positif bagi partai politik (parpol), terutama dalam hal rekruitmen. Foto/Ilustrasi/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem ) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 akan memberikannya hal yang positif bagi partai politik (parpol), terutama dalam hal rekruitmen. Diketahui, dalam putusan MK tersebut mengatur adanya jeda dua tahun atau paling lambat dua setengah tahun antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
"Jika kita lihat lebih jauh pasca pasca pelantikan tersebut dan diukur minimal dua tahun atau maksimal batasnya adalah dua setengah tahun dari pemilu nasional ini memberikan ruang bagi partai politik dalam memberikan rekrutmen yang jauh lebih baik gitu ya," kata Peneliti Senior Perludem Heroik Pratama dalam diskusi yang disiarkan akun YouTube Perludem, Jumat (27/6/2025).
Pertimbangan MK terkait putusan nomor 135, Heroik menyebutkan, pemilu serentak lima surat suara yang digabung dengan pemilihan kepada daerah serentak menyulitkan partai. Bahkan ia melanjutkan, terdapat beberapa penelitian yang memuat adanya politik kartel yang membuka ruang lahirnya calon tunggal jika dua pemilihan tersebut dilakukan dalam waktu yang berdekatan.
Baca juga: Fahri Bachmid Nilai Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Lokal Desain Pranata Perpanjangan Anggota DPRD Jadi Opsional
"Jeda waktu ini dapat memberikan insentif bagi pelembagaan partai dalam konteks rekrutmen pencalonannya yang jauh lebih siap," ujarnya.
Bukan hanya bagi parpol, adanya jeda tersebut juga bermanfaat bagi pemilih. "Termasuk juga bagi pemilih yang bisa memberikan evaluasi terhadap kinerja dari pemerintah nasional yang kemudian diaktualisasikan dalam konteks pemilu lokal dua tahun atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional," ucapnya.
"Jika kita lihat lebih jauh pasca pasca pelantikan tersebut dan diukur minimal dua tahun atau maksimal batasnya adalah dua setengah tahun dari pemilu nasional ini memberikan ruang bagi partai politik dalam memberikan rekrutmen yang jauh lebih baik gitu ya," kata Peneliti Senior Perludem Heroik Pratama dalam diskusi yang disiarkan akun YouTube Perludem, Jumat (27/6/2025).
Pertimbangan MK terkait putusan nomor 135, Heroik menyebutkan, pemilu serentak lima surat suara yang digabung dengan pemilihan kepada daerah serentak menyulitkan partai. Bahkan ia melanjutkan, terdapat beberapa penelitian yang memuat adanya politik kartel yang membuka ruang lahirnya calon tunggal jika dua pemilihan tersebut dilakukan dalam waktu yang berdekatan.
Baca juga: Fahri Bachmid Nilai Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Lokal Desain Pranata Perpanjangan Anggota DPRD Jadi Opsional
"Jeda waktu ini dapat memberikan insentif bagi pelembagaan partai dalam konteks rekrutmen pencalonannya yang jauh lebih siap," ujarnya.
Bukan hanya bagi parpol, adanya jeda tersebut juga bermanfaat bagi pemilih. "Termasuk juga bagi pemilih yang bisa memberikan evaluasi terhadap kinerja dari pemerintah nasional yang kemudian diaktualisasikan dalam konteks pemilu lokal dua tahun atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional," ucapnya.
Lihat Juga :
