Waspada! DJKI Soroti Risiko Pelanggaran KI Akibat Teknologi AI
Senin, 23 Juni 2025 - 08:59 WIB
loading...
DJKI peringatkan, AI berpotensi picu pelanggaran Kekayaan Intelektual.
A
A
A
JAKARTA - Kemajuan pesat teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Indonesia membawa peluang besar dalam berbagai sektor, tetapi di sisi lain turut menimbulkan tantangan serius terhadap pelindungan kekayaan intelektual (KI). Menyikapi hal ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis guna mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran KI yang dapat terjadi melalui penyalahgunaan AI.
Direktur Penegakan Hukum Arie Ardian menjelaskan bahwa terdapat beberapa potensi pelanggaran KI yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah penggunaan dataset yang berisi karya-karya cipta tanpa izin dalam pelatihan model AI generatif.
“Contohnya pengembang AI yang mengambil ribuan bahkan jutaan karya digital baik berupa teks, musik, gambar, maupun video, tanpa memperhatikan lisensi atau hak pencipta. Ini jelas masuk kategori pelanggaran hak cipta, baik secara ekonomi maupun moral,” tegas Arie.
Selain itu, AI generatif berpotensi menimbulkan isu plagiarisme dan ketidakjelasan status hukum atas konten yang dihasilkan. Hal ini dapat menimbulkan kerentanan hukum yang perlu segera diantisipasi.
DJKI telah mengembangkan pendekatan berbasis risk assessment untuk memetakan potensi pelanggaran KI dalam ekosistem AI. Melalui pemantauan tren teknologi, konsultasi dengan para ahli, serta benchmarking kebijakan dan regulasi global, DJKI sedang merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika baru.
Direktur Penegakan Hukum Arie Ardian menjelaskan bahwa terdapat beberapa potensi pelanggaran KI yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah penggunaan dataset yang berisi karya-karya cipta tanpa izin dalam pelatihan model AI generatif.
“Contohnya pengembang AI yang mengambil ribuan bahkan jutaan karya digital baik berupa teks, musik, gambar, maupun video, tanpa memperhatikan lisensi atau hak pencipta. Ini jelas masuk kategori pelanggaran hak cipta, baik secara ekonomi maupun moral,” tegas Arie.
Selain itu, AI generatif berpotensi menimbulkan isu plagiarisme dan ketidakjelasan status hukum atas konten yang dihasilkan. Hal ini dapat menimbulkan kerentanan hukum yang perlu segera diantisipasi.
DJKI telah mengembangkan pendekatan berbasis risk assessment untuk memetakan potensi pelanggaran KI dalam ekosistem AI. Melalui pemantauan tren teknologi, konsultasi dengan para ahli, serta benchmarking kebijakan dan regulasi global, DJKI sedang merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika baru.
Lihat Juga :
