Hadapi Corona, Mendagri Perkuat Sinergi Pusat, Daerah dan Dunia Usaha

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menggelar rakor lewat telekonferensi bersama 497 bupati, wali kota dan sekretaris daerah se Indonesia dengan asosiasi dunia usaha seperti Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), KADIN (Kamar Dagang Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia).

Rakor melalui video conference pada Selasa 7 April 2020 ini juga dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Sekjen KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Rakor bertujuan untuk membangun sinergi tripartit antara pusat, daerah dan dunia usaha di dalam menyatukan langkah dan gerak dalam mengahadapi krisis virus Corona (Covid -19).

Rakor difokuskan ke isu strategi menjamin ketersediaan sarana alat kesehatan di seluruh daerah di Indonesia dalam kaitannya dengan serangan Covid-19 serta ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti ‘pangan’ guna mengantisipasi dampak Covid 19 di seluruh daerah.

"Kami telah mendata lengkap, secara bottom-up (dari bawah), jumlah dan jenis kategori kebutuhan alat dan sarana kesehatan untuk penanggulangan Covid 19 di seluruh kabupaten kota Indonesia. Juga, kami telah mendata kebutuhan dan ketersediaan sembilan bahan pokok di seluruh daerah, kata Tito memulai diskusi yang menarik tersebut," kata Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (8/4/2020).

Mendagri memaparkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, membutuhkan sebanyak 17 juta liter disinfektan berisi chlorine, sementara saat ini Sumatera Selatan butuh 250 juta masker biasa dan Provinsi DI Yogyakarta masih kekurangan 3,2 juta buah alat perlindungan diri (APD).

Data itu diungkapkan Tito membaca tabel lengkap kebutuhan daerah atas alat dan sarana pencegahan covid 19, baik yang dibutuhkan oleh setiap individu, untuk proteksi masyarakat maupun kebutuhan untuk tenaga medis di rumah sakit rujukan covid 19.

"Di sisi lain, Kemendagri juga telah mendata perusahaan nasional dalam negeri dan kapasitas produksi mereka di dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut," tambah Tito.

Menurut dia, sebenarnya banyak UKM, seperti usaha konfeksi berbasis rumah tangga, bisa dimobilisasi untuk produksi memenuhi defisit APD.

"Dengan membangun komunikasi dan tukar menukar data antara asosiasi perusahaan dan pemda, di atas mekanisme demand dan supply, kami berharap kita dapat mengerahkan semua kekuatan kita untuk mengatasi masalah penaggulangan Covid-19 ini, lanjut Tito.

Lewat rakor tersebut, Tito ingin membangun sinergi agar dunia usaha dan pemerintah daerah dapat saling kenal dan kemudian bekerjasama di dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

Ketua Kamar Dagang Indonesia, Rosan Pekasa Roeslani mengatakan, industri dan pengusaha Indonesia telah mampu memproduksi semua kebutuhan alat kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 kecuali ventilator atau mesin alat bantu pernafasan yang masih harus diimpor.

Dalam video conference itu, Tito juga memperkenalkan mesin ventilator hasil disain dan buatan dari Universitas Indonesia dan ITB. Namun temuan karya anak bangs tersebut belum mendapat akreditasi dari dua lembaga terkait, yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berjanji serius akan membantu dengan cepat pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai ijin edar, sertifikasi atau izin alih usaha pabrik yang meproduksi alat kesehatan berhubungan Covid 19.

Dalam rakor video conference selama 2,5 jam tersebut, Pemerintah pusat dan Daerah perlu memastikan agar jalur produksi dan kelancaran distribusi barang di daerah berlangsung lancar, baik di pelabuhan udara, laut dan darat, kata Roslan. Ini sangat penting untuk kelancaran pergerakan bahan baku dan distribusi produksi, termasuk pangan ke daerah, lanjut Ketua Kadin Periodee 2015-2020 ini.